Liputan

⁠⁠⁠⁠ Pengamat: Saatnya Industri Perkapalan Gunakan Produk Lokal

BTN iklan

Jakarta, Lei, 27/5 – Pengamat perdagangan ekspor dan impor Muntiyarso Masumarto mengatakan sudah saatnya industri perkapalan mengoptimalkan produk dalam negeri khususnya peralatan penanggulangan tumpahan minyak di laut.
Pemerintah Cq Departemen Perhubungan Laut seyogianya dapat mendorong para pemilik beserta awak kapal memanfaatkan produk dalam negeri agar turut mendukung industri  lokal seraya menekan biaya sehinga lebih efisien, kata Muntiyarso kepada pers di Jakarta, Senin.
Pernyataan itu dilontarkan Muntiyarso saat dimintai tanggapan terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan No.58/2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan.
Pasal 3 peraturan itu menyebutkan antara lain, setiap kapal unit kegiatan lain dan kegiatan ke pelabuhan wajib memenuhi persyaratan penanggulangan
pencemaran. Penanggulangannya meliputi prosedur, personil, dan peralatannya. Awak kapal juga diwajibkan menanggulangi tumpahan minyak atau bahan
lain yang bersumber dari kapalnya.
Menurut Muntiyarso, peraturan itu sesungguhnya bagian dari komitmen pemerintah yang sejalan dengan gerakan masyarakat dunia menjaga lingkungan. Dengan begitu, otoritas terkait pun mewajibkan para pemilik kapal pengangkut minyak melengkapi peralatannya, sehingga jika terjadi “kecelakaan” para awak dapat langsung menanggulanginya.
Namun alangkah baiknya jika peraturan menteri itu ditindaklanjuti oleh surat edaran dari direktorat jenderal, misalnya, agar penggunaan peralatan terkait dapat mengutamakan produk dalam negeri. Hal itu bukan hanya mendorong pertumbuhan industri nasional, tetapi juga dapat memaksimalkan efisiensi pendanaan dari pemilik kapal.
Sebelumnya, Chairman OSCT Indonesia, Bayu Satya mengemukakan, dalam industri penanggulangan tumpahan minyak, baik jasa maupun produk peralatannya sudah bisa disediakan oleh perusahaan-perusahan Indonesia. Akan tetapi dalam penggunaan jasa dan produk peralatan tumpahan minyak, masih ada oknum pejabat negara yang memilih produk impor. Jelas hal itu berlawanan dengan semangat memajukan industri dalam negeri.
“Padahal, pemerintah telah menerbitkan beberapa ketentuan agar semua pembelanjaan yang menggunakan APBN dan APBD harus menggunakan produk lokal, sejauh jenis barang yang dibutuhkan sudah diproduksi di dalam negeri dengan kualitas berstandar SNI,” kata Bayu.
Oleh karenanya, OSCT sebagai perusahaan nasional yang mampu menyediakan peralatan dengan mutu dan kualitas tinggi mengharapkan dukungan kepada pemerintah khususnya SKK Migas agar dapat membantu mengoptimalkan produk lokal itu.

Dibolehkan Menyewa

Deputi Kepala SKK Migas Mulyawan Haji dalam kesempatan terpisah mengatakan, terkait implementasi Permenhub No.58 2013 mengenai kesiapan peralatan penanggulangan tumpahan minyak (PPTM) berikut personelnya, perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sektor migas boleh menyewa atau menjadi anggota dari perusahaan Pusat Penanggulangan Tumpahan Minyak.
“Boleh saja, yang penting jika terjadi tumpahan tumpahan minyak, mereka siap melakukan penanggulangan dengan segera dan benar,” kata Mulyawan pekan lalu.
Ia mengatakan PPTM sewaan atau perusahaan pusat penanggulangan tumpahan minyak yang perusahaan KKKS itu menjadi anggotanya harus terakreditasi oleh Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub. Soal pengadaan itu memang wajib bagi setiap perusahaan yang memiliki areal kerja di perairan. Namun apakah mereka sewa atau beli tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan. Kalau jangka panjang bisa beli dan bisa sewa, jika kebutuhan jangka pendek mungkin lebih tepat sewa.  (Dewa)

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami