Liputan

2.500 Warga Timtim Minta Status Tanah

BTN iklan

Kupang, Lei/Ant 24/4 – Sebanyak 2.500 warga eks Timor Timur yang beralih status sebagai warga negara Indonesia meminta agar lahan yang mereka tempati di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi hak milil mereka.

“Pemerintah Kabupaten Kupang sedang menghadapi persoalan yang dialami warga eks Timor Timur yang mendapat perumahan bantuan sosial dari pemerintah pusat, namun status tanahnya tidak jelas. Ribuan warga eks Timtim yang tersebar di berbagai pelosok di Kabupaten Kupang ini minta agar lahan pemerintah yang mereka tempati saat ini menjadi hak milik,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kupang, Hendrik Paut ketika dihubungi di Kupang, Senin.

Hendrik Paut mengatakan persoalan itu terkait keluhan warga eks Timtim di Kabupaten Kupang yang mendapat bantuan perumahan sosial dari pemerintah pusat namun tidak diikuti status hak Miliz atas tanahnya.

Menurut Paut, pemerintah Kabupaten Kupang telah mengirim surat kepada Presiden RI, Joko Widodo agar dapat membantu pemerintah daerah ini dalam mengatasi persoalan yang dihadapi 2.500 warga pendatang baru itu.

“Jujur saja sebagian warga itu sudah mendapat bantuan perumahan sosial dari pemerintah pusat tetapi status tanahnya belum jelas, apabila ada interfensi dari pemerintah pusat maka persoalan dihadapi warga baru ini bisa teratasi misalnya ada program pembangunan perumahan baru bagi warga miskin khusus untuk warga asal Timtim itu,” kata Paut.

Ia menjelaskan, warga asal Timor-Timur sebagian telah direlokasi ke beberapa kawasan permukiman baru yang dibangun pemerintah Kabupaten Kupang, namun sebagian masih menempati lokasi permukiman di tempat pengungsian warga eks Timtim sejak tahun 1999 silam.

Paut menilai, program bantuan perumahan layak huni yang digagas pemerintah pusat bisa menjadi solusi untuk mengatasi persoalan yang dihadapi warga eks Timtim di Kabupaten Kupang.

Program pembangunan rumah layak huni bagi warga miskin itu merupakan suatu kebijakan yang sangat strategis guna mempercepat proses pengentasan kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Kupang menurut dia, akan mendorong agar pembangunan perumahan layak huni bagi warga miskin itu terus dilanjutkan karena memiliki manfaat bagi warga miskin termasuk warga eks Timtim.

“Jika melalui program itu maka tentu harus ada kemandirian war untuk menyiapkan lahan sendiri namun perumahan dibangun pemerintah. Progran seperti ini bisa menjadi solusi dalam mengatasi persoalan dihadapi ribuan warga eks Timtim itu,” ujarnya.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami