Hukum

20 Jenderal (Pur) dilantik Advokat dan bergabung ke KAI

BTN iklan
 


Jakarta (Lei) – Sekitar   20 jenderal (purnawirawan) dari 150 peserta pendidikan profesi advokat, akan segera dilantik sebagai advokat  dan bergabung dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI).

      Pastinya pelantikan  dilaksanakan pada pertengahan  Juli 2018, karena menyesuaikan waktu para hakim Pengadilan tinggi yang akan mengambil sumpahnya, kata Presiden KAI, H. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, usai menandatangani Nota kesepahaman (MoU) dengan Assosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), di Jakarta, Selasa. Image result for kongres advokat indonesia jenderal

  Menurut Presiden KAI Tjoetjoe, jumlah peserta pendidikan profesi advokat yang diselenggarakan oleh KAI bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi, sekitar 300 orang dan yang tersaring lolos baru mencapai 150 orang. Dari jumlah itu terdapat 20 jenderal bintang satu sampaidengan  tiga yang akan segera dilantik, katanya, seraya menambahkan,  pelantikan akan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat.

       Tjoetjoe Sandjaya mengatakan, sistem pendidikan yang dilaksanakan KAI bersifat mendidik. Artinya tidak ada vonis seorang sarjana hukum tidak dapat menjadi advokat. Jika pada tahap pertama belum lolos, masih diberi kesempatan untuk ikut ujian lagi tanpa ada pembebanan biaya yang memberatkan peserta.

       “Kami  percaya, yang lolos ujian belum tentu dapat menjalankan tugas advokat secara profesional, sebaliknya  yang belum lolos, mungkin lebih profesional jika diberi kesempatan yang sama, karena itu rekrutmen KAI mempunyai demensi pendidikan yang tinggi,” katanya.

       Menjawab pertanyaan, ia mengatakan, para purnawirawan yang ikut pendidikan profesi advokat akan dilantik itu, kebanyakan dari Kepolisian RI, dari angkatan 1984. Setelah memasuki masa pensiun dan mereka sudah punya ijasah starata (S1) hukum, tertarik ikut pendidikan lanjutan advokat ke KAI. Oleh karena itu, dengan bergabungnya para jenderal purnawirawan ke KAI, maka diharapkan  dapat membantu dan memperkuat lembaga ini.

       “Setelah pelantikan kita akan tawarkan pendidikan lanjutan terkait kepailitan, kurator dan cara beracara di Mahkamah Konstitusi,”  katanya.

   Hak imunitas
Pada kesempatan itu, Tjoetjoe juga menyampaikan soal hak imunitas yang diberikan UU kepada advokat. Advokat kini semakin aman dalam menjalankan tugasnya, karena   tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

      Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi (judicial review) dengan nomor 26/PUU-XI/2013. Disebutkan, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.  Pasal 16 itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ‘advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.

      Artinya, sepenjang advokat itu mempunyai niat baik dalam membela kliennya, tidak dikenakan tuntutan hukum baik pidana maupun perdata. Pasal itulah yang mestinya para hakim tidak mengabaikan putusan MK itu.
Mou yang dihadiri pembina APPTHI, Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesen, dan Direktur Pendidikan KAI, Dr. Santi, SH MH, Laksanto menambahkan, Mou ini merupakan tindak  lanjut dari nota kesepahaman sebelumnya tentang kerja sama pendidikan profesi advokat dengan kalangan perguruan tinggi.

        “Kerja sama ini sudah dimulai, tetapi modelnya dari masing-masing perguruan tidak seragam. APPTHI beserta KAI akan membuat tim untuk menyeragamkan kurikulumnya, proses mengajarnya hingga dapat menghasilkan advokat yang siap pakai,” katanya.

       Ia juga mengatakan, pihaknya beserta anggota APPTHI yang melakukan gugatan ke MK, agar pendididikan advokat tidak dimonopoli oleh asosiasi saja, tetapi juga perlu menggandeng dengan perguruan tinggi.

        Saat ini kerja sama antara KAI dengan beberapa perguruan tinggi sudah banyak dilakukan tetapi masih harus  disosialisasikan agar asosiasi advokat seperti KAI dan Peradi mempunyai standar umum yang dapat dijadikan pijakan oleh perguruan tinggi hukum.

       “Kita juga akan meyusun pendidikan lanjutan setelah mereka mengikuti sumpah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tingi,” katanya.

      Pada kesempatan itu, pakar hukum Laksanto Utomo juga mendorong agar DPR menindaklanjuti pembahasannya RUU tentnag Advokat yang sudah cukup lama berada di baeg DPR.

       “Jika UU Advokat dibahas, diharapkan tidak ada lagi gesekan
antarasosiasi advokat di lapangan, karena UU itu bagian dari penciptaan kepastian hukum dan keadilan,” katanya. ***2***

 

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close