LiputanNasionalPolitik

3 Tahun Kinerja Jokowi, APPTHI Desak Reshuffle Untuk Penegakan Hukum

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Press conference yang dilakukan APPTHI mengenai kinerja 3 tahun Jokowi. Press conference ini diadakan pada 30 Oktober Oktober bertempat di Bellevue Hotel. Press conference ini dilakukan bertepatan dengan 3 tahun kinerja Jokowi, dimana APPTHI mendesak Jokowi melakukan Reshuffle kabinet di bidang penegakan hukum.

Prof Dr. Zainal Arifin  mengatakan  penegakan hukum ini penting, karena indonesia berkomitemen untuk menjadi negara hukum yang baik. sistim penegakan saat ini tidak mendukung. oleh karena itu pembangunan ekonomi infrastruktur harus diimbangi dengan kebijakan hukum negara.

Semua penegak hukum adalah penegak hukum negara. Hakim harus indipendent, maka dia harus tunduk kepada negara bukan terhadap partai. kita adalah satu bangsa, yang mencerdasakan bangsa dan dapat ikut aktif dalam kegiatan internasional

Lalu Prof Dr Faisal Santiago menambahkan hukum seperti menteri seharusnya memiliki akuntabilitas. jika menteri sudah tersandung hukuman sebaiknya diberhentikan. Penegakan hukum di indonesia kurang bersinergi saat ini, Jaksa agung yang hasilnya selalu bertolak belakang seharsunya juga diberhentikan. jika ini tidak dibenahi maka tidak ada catatan hukum yang baik selama pemerintahan Jokowi.

Jika Hukum di indonesia berjalan baik maka perekonomian pun juga makin baik. karena banyaknya investor asing yang datang ke Indonesia.  Oleh karena itu waktu sisa 2 tahun ini harus dilakukan sebaik-baiknya. Dari APPTHI beerharap nantinya jika terjadi re-shuffle berharap orang itu independent dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

APPTHI telah memberikan usulan paket kebijakan hukum yang berisi sistem penegakan hukum, hukum dan kebijakan pembangunan ekonomi kerakyatan, bidang moneter dan penerimaan negara, reformasi agraria, tata kelola kelautan nasional, penataan sumber daya alam, penataan sosial dan budaya sesuai jiwa bangsa, penataan sistem pendidikan tinggi, dan penataan kebijakan sistem kepemiluan. Paket ini merupakan hasil kajian akademis yang telah diserahkan kepada Presiden melalui MENKOPOLHUKAM dan MENKUMHAM

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami