Liputan

30 % Penduduk Indonesia Perokok Berat, Negara Terbebani

BTN iklan

Jakarta, /4 (Lei) – Lebih dari 30 persen penduduk Indonesia kecanduan rokok dan jika  6,5 juta orang berbondong-bondong berobat ke rumah sakit akibat penyakit paru, atau penyakit ikutan lainnya terkait rokok, maka uang yang harus dibayarkan ke rumah sakit lebih dari Rp65 triliun.
Asumsimya, jika per orang yang berobat  membayar Rp10 juta,  maka jumlahnya mencapai Rp65 triliun sehingga negara cukup terbebani. Aapa lagi mereka menggunkan kartu program dari Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial Kesehatan,   kata peneliti senior dari Universitas Sahid Jakarta, Prof. Dr.  Kholil di Jakarta Rabu.
Prof. Kholil yang juga sebagai Rektor di kampus itu lebih jauh memaparkan, jumlah perokok sekitar 65 juta orang tahun 2019, dan trendnya  tiap tahun terus naik. Oleh karenannya perlu ada strategi untuk mencegah atau setidaknya mengurangi jumlah perokok karena bahanya cukup besar.
“Saat ini kita sering mendengar BPJS  kesehatan masih punya kesulitan likuiditas keuangan dan punya banyak hutang dengan pihak rumah sakit  atau  pihak ketiga lainnya, karena jumlah pasien sakit paru-paru kian meningkat, makanya perlu ada strategi secara holistik, menyeluruh  untuk menurunkan jumlah perokok,” katanya, seraya menambahkan, subsidi APBN kepada penyakit paru akan terus melonjak jika jumlah perokok tidak turun.
Penjelasan itu didasarkan atas penelitiannya bersama tim yakni, Dr. Hifni Alifahmi, Dr. dr.  Enriko M Kes,  dan  Dr. dr . Dian Haerani,   kepada 900 responden on line yang tersebar di seluruh kota-kota besar di Indonesia.

Metode penelitihan yang menggunakan mixed methode, populasi sampling dan data colection serta dianalils dengan pendekatan statistik itu tergambar, tidak mudah untuk melakukan pengurangan jumlah perokok di Indonesia jika tidak menggunakan strategi secara benar.

“Orang merokok itu antar a lain disebabkan karena culture  dan gaya hidup, sehingga strateginya dilakukan secara holistik, melibatkan partisipasi perguruan tinggi, media dengan konvergensinya  dan tokoh masyarakat yang punya pengaruh seperti tokoh-tokoh agama dan lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU),” kataya.

Forum Diskusi Group (FGD) yang dipandu Dr. Yusuf SH MH dari dosen IBLAM Jakarta, juga menampilkan Dr. Hifni Alifahmi.

Dr. Hifni Alifahmi yang biasa dipanggil Fahmi  menambahkan, salah satu strategi untuk menekan jumlah perokok di Indonesia adalah, pelibatan media secara insentif dan kerjasama antar lembaga untuk membuat kebijakan secara pasti, seperti Departemen Kesehatan dan Departemen Keuangan.

Departemen Keuangan terkait dengan penerimaan cukai rokok, sementara Depkes  terkait dengan aspek kesehatan. Cukai rokok selama tiga tahun terakhir terus naik, dari 152,162 trilun tahun 2018 naik menjadi Rp173 triliun tahun tahun 2020. Intinya ada kepentingan dari masing-masing lembaga sehingga perlu koordinasi, katanya.

Selain itu. Fahmi juga menambahkan, orang merokok salah satunya dipengaruhi oleh gaya hidup dan relasi perkawanan, oleh karena itu penurunan rokok dengan TAR rendah perlu diupayakan.  Keseimpulannya, dukungan riset perguruan tinggi cukup diperlukan guna membuat narasi ilmiah dengan fakta yang obyektif dan terkonfirmasi untuk publik.

***

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami