Hukum

Diskusi Akselerasi Reformasi Birokrasi Unjuk Taring PanRB

BTN iklan

LEI, Jakarta- Staff Mentri PanRB akan melakukan DISKUSI WEBINAR “AKSELERASI REFORMASI BIROKRASI”, LEMBAGA KAJIAN PERAN APARATUR NEGARA ( LKPAN ). yang akan diprakarsai oleh beberapa staff ahli dari Pan RB salah satunya Dr. Kristiya Kartika M.Si., M.Kom.,. Beliau adalah salah satu Komisaris di PT. Mustika Bawana Indah, Dr. Laksanto Utomo dan Dr. Susilo.

Tim LEI menemui beliau untuk meberikan konfirmasi terkait hal ini, beliau menuturkan “ Topik Sentral dari Webinar ini adalah Akselerasi Revormasi dan Birokrasi, Revormasi birokrasi suda di canangkan 3 periode 2010-2014; 2015-2019; dan 2020-2024. Memang untuk Revormasi Birokrasi sudah ada prosesnya dan mudah mudahan juga ada hasil dari reformasi birokrasi ini.”

 

“Saya menganggap disamping yang lama belum selesai, dan setiap tahun pasti ada tantangan baru, tantangan selalu dinamis. Kenapa tantangan itu selalu dinamis, apapun yang akan dijalankan oleh birokrasi itu pasti akan mengemban kepentingan masyarakat. Dan kepentingan masyarakat ini akan selalu berkembang entah pengaruh dari dalam maupun dari luar, dan salah satu pengaruh dari ilmu teknologi dsb. Inilah yang harus di tambahkan oleh kalimat Akselerasi (Percepatan). Kalau ini tidak ditambahkan  Reformasi birokrasi ini disalurkan terlambat dan tidak Aplikable” Ujar Kris  

 

Kris Menambahkan “Reformasi Birokrasi itu harus memenuhi 2 hal diantaranya Fisibel (menguntungkan) untuk Negara, masyarakat birokrasi  dan Aplikable (bisa dilaksanakan). Jika Birokrasi dalam perencanaan yang rapi dan struktur itu tidak dapat dilaksanakan percuma saja”.

 

Tujuan dari acara ini yang paling terfokus adalah pelayanan masyarakat, satu tujuan dengan yang dituturkan oleh Presiden Kita Jokowi, survey survey terhadap kepentingan masyarakat juga harus berkembang dan terhadap pelayanan birokrasi ini juga harus terbukti dikembangkan”.

Pada Bulan Maret sudah dilakukan study ditempat tempat tertentu terhadap pelayanan masyarakat dan direncanakan bulan Desember ini sudah berakhir. Dulu sudah ada hasilnya dan sekarang di uji kembali oleh peneliti untuk dilaporkan kembali dikementrian PanRB.

 

Inti dari WEBInar ini adalah akselerasi dan masyarakat ini jangan sampe jenuh, dimulai tahun 2010 sejak pemerintahan SBY reformasi sudah dilakukan akan tetapi tidak ada perkembangan sama sekali. Dan yang paling Prah di Jaman SBY Revormasi Birokrasi Malah Midun.  Itu salah satu tantangan kita sebagaimana staff PAnRB merasa bertanggung jawab atas perkembangan reformasi Birokrasi yang ada di Indonesia kita akan melaksanakan itu.

 

Pertama kali kita meminta Kementrian PanRB Tjahjo Kumolo sebagai Kynote Spech di WEBINAR ini dan kita juga baru mengatur siapa saja sebagai Pembicara dalam acara ini. Salah satunya harus dari Debduti kementrian dibidang itu. Dan Sekarang ini kita menggunakan daring Virtual untuk WEBINARNya dalam perencanaan yang akan dating.

 

 

WEBINAR ini semacam Evaluasi atau refleksi, evaluasi keblakang refleksi kedepan. Sekarang ini kementrian PANRB sudah dikenal sebagai kementrian yang paling terbuka. Paling tidak Kementrian PanRB ini salah satu contoh untuk kemntrian yang lain terbuka untuk masyarakat.

 

Dr. St. Laksanto Menambahkan “Tim kerja dari Dr. Kris untuk memberi masukan terhadap PanRB itu ada bentuk penilaian dari akhir tahun ini supaya kerjaan dari PanRB terlihat untuk menampilkan angka angka yang tertera dan dipresentasikan. Semisal dalam bentuk layanan, layanan seperti apa dan apakah betul-betul sudah sesuai dengan standarisasi. Dan angka angka ini yang menunjukan sesuai jika dikatakan sudah terbuka dan terbukanya sampai mana. Apakah Pan RB ini hanya sebagai Supporting, karena jika hanya supporting dalam pemerintahan ya kasian juga sebetulnya. Karena dia yang Merformasi Birokrasi tapi tidak ada apa apanya ituloh, supaya ada apa apanya bentuknya terlihat.

 

Dr. Kris menambahkan demikian “ Jika ada sanksi, sanksi ini apakah berjalan sesuai kewajibannya dan pelaksanaannya . Atau jika kita membuat aturan kementrian tapi sanksinya tidak jalan ya sama saja ya tidak jelas.

 

Jika Panrb memberi sanksi tetapi departemennya tidak melaksanakan sanksi  itukn namanya kontraproduktif. Laksanto menyahut pembicaraan

Dr. Kris menanggapi dengan Usulannya, pecan lalu melakukan pertemuan di Labuan Bajo itu bahwa kalau bisa sanksi itu tetep kita arahkan kita salurkan ke Presiden. Ada laporan dari Kita Staff PanRB, Evaluasi dari Kita menunjukan hasil kinerja kita kepada Presiden maupun kepada masyarakat.  Dan Punishmen yang tidak menjalankan pun ada. Dan Punishment dari presiden Langsung.

 

Dan itu peran PanRB sangat bermanfaat, O  Bener begitu kan ujar Laksanto.

Dr. Kris juga menambahkan jika mentri PanRB juga menunjukan taring dalam kegigihannya menjalankan amanahnya.  

Didalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi  Nomer : 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 -2024 disebutkan, bahwa Reformasi Birokrasi tidak terlepas dari pengaruh paradigma Ilmu Administrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang berkembang di dunia.

Ditegaskan juga, bahwa Indonesia mengarah pada praktik paradigma New Public Management, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta New Public Service (Governance) yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain diluar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media massa.

 

Juga disinggung, Reformasi Birokrasi mendorong setiap Kementerian/Lembaga/pemerintah Daerah agar manfaat keberadaannya dapat “dirasakan langsung” oleh masyarakat.  Perubahan “mindset” dan “culture set” harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya.

Tekanan yang juga kerap dikumandangkan Presiden, birokrasi harus lebih lincah, sederhana (praktis), adaptif dan inovatif.

 

Secara substansial, Reformasi Birokrasi harus mengalami akselerasi/percepatan karena dari fenomena yang muncul diberbagai opini ilmiah maupun populer, ditambah dengan realitas dilapangan, Reformasi Birokrasi didalam perkembangannya memerlukan percepatan baik dalam perspektif “tuntutan” Grand Design maupun Road Map yang telah ditetapkan . Juga berdasarkan perubahan-perubahan dalam perspektif  sosial, kultural, politik maupun ekonomi dan pertahanan, dalam tingkat nasional maupun

 

Ada dua pertanyaan mendasar yang menyertai Program Reformasi Birokrasi. Yang pertama, untuk mencapai Reformasi Birokrasi prioritas utama melaksanakan penataan internal Birokrasi sendiri;  atau yang kedua, paling utama Reformasi Birokrasi harus memprioritaskan pada kajian mendalam terlebih dahulu atas “realitas” keinginan dan kebutuhan riil masyarakat yang terus bergerak ?

 

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami