Hukum

Abaco Siap Lunasi Utang ASM

BTN iklan

JAKARTA/Lei — Abaco Investment Fund LP merevisi rencana perdamaian PT Asuransi Syariah Mubarakah dalam proses kepailitan dengan bersedia membayar seluruh tagihan kreditur.

Berdasarkan rencana perdamaian yang diperoleh Bisnis, perwakilan Abaco Investment David Darmawan melakukan perubahan pada tawaran sebelumnya yang hanya bersedia membayar 30% dari seluruh tagihan kreditur.

“Kami akan membayar 30% nilai tagihan dari seluruh kreditur institusi dan pelunasan sisanya akan diselesaikan melalui skema bisnis kedepan,” tulis David seperti dikutip, Senin (26/12).

Pihaknya menjelaskan kreditur institusi adalah lembaga keuangan yang mengklaim tagihan pemegang polis kepada tim kurator secara kolektif. Abaco telah merencanakan pembiayaan bersama dengan PT OSO Manajemen Investasi yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

David menambahkan 70% sisa tagihan kreditur institusi akan mengikuti skema pembayaran di bawah kondisi perusahaan. ASM akan menerima bantuan dari krediturnya berdasarkan proyeksi pendapatan.

Para kreditur utama, lanjutnya, akan membantu dan mendukung debitur dalam mengembangkan pemasaran dan ekspansi. Hasil tersebut akan memberikan keuntungan, sehingga mampu untuk membayar utang yang masih tersisa.

Abaco akan melunasi 100% tagihan pemegang polis yang mengklaim secara individu kepada tim kurator. Namun, dengan syarat kreditur institusi menyetujui rencana perdamaian tersebut.

Pembayaran akan dilakukan pada 15 hari setelah perjanjian perdamaian disetujui dan disahkan atau homologasi. Tentu saja, kesepakatan tersebut mewajibkan adanya pencabutan status kepailitan guna menjadi dasar OJK menghidupkan kembali izin operasional debitur.

Abaco yang mempunyai hubungan dengan PT Abaco Pasifik Indonesia (API) akan mengejar program restrukturisasi terhadap seluruh aset dan surat berharga dari pemegang saham ASM sebelumnya, PT EASCO.

Sementara itu dalam rapat kreditur, Herbudhi S. Tomo yang juga menjadi perwakilan Abaco mengaku rencana tersebut sudah merupakan yang maksimal. Calon investor merasa sudah tidak bisa melakukan revisi kembali.

“Ini usaha maksimal yang bisa dilakukan, kalau ditolak lagi kami akan mundur,” ujar Tomo.

Menurutnya kesepakatan perdamaian akan jauh lebih baik dibandingkan dengan pembayaran utang melalui pemberesan aset. Terlebih, sejumlah aset tanah yang telah diverifikasi oleh tim kurator masih berupa girik atau belum ada sertifikat.

Dalam catatan kurator, aset yang diketahui baru areal tambak seluas 5.000 hektare di Penajam Paser, Kalimantan Timur dan Payakumbuh, Sumatera Barat. Jika masih berbentuk girik, nilai aset tersebut akan sangat murah.

LEBIH DETAIL

Secara terpisah, salah satu kurator ASM Sexio Noor Sidqi meminta debitur bisa menjelaskan secara terperinci terkait dengan rencana bisnis selanjutnya. Rencana perdamaian yang ditawarkan dinilai masih terlalu umum.

“Debitur belum menjelaskan sumber dana yang digunakan untuk membayar sisa 70% tagihan dan bagaimana skema pembayarannya,” kata Sexio.

Rencana perdamaian tersebut harus segera dilengkapi dan disampaikan kepada kreditur. Para kuasa kreditur juga masih membutuhkan waktu lagi untuk menyampaikan kepada masing-masing prinsipalnya.

Batas akhir pembahasan perdamaian akan berakhir pada 21 hari sejak daftar tagihan ditetapkan. Adapun, hakim pengawas menetapkan daftar tagihan pada 8 Desember 2016, sehingga batas akhirnya pada 28 Desember 2016.

Pada tanggal tersebut, lanjutnya, debitur harus mengadakan voting atas rencana perdamaian final. Hasil pemungutan suara tersebut bisa menjadi acuan tim kurator untuk mengakhiri proses kepailitan atau melanjutkan pada tahap pemberesan aset.

Sexio menuturkan hak suara hanya akan dimiliki oleh tiga kreditur konkuren dari 27 kreditur, karena sebagian besar masuk dalam kategori preferen atau diutamakan pembayarannya. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang No. 2/1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan kedudukan nasabah asuransi dalam perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit merupakan kreditur yang diutamakan.

Tim kurator berpendapat apabila kreditur preferen berkeinginan untuk menggunakan hak suara dalam voting harus bersedia melepaskan haknya sebagai kreditur preferen. Konsekuensinya, ada sebagian tagihan yang tidak bisa diakses kembali.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close