Opini

Abai terhadap Hukum Adat Gerus Identitas Bangsa

BTN iklan

Oleh Genta Tenri Mawangi

Jakarta/Lei – Pengabaian dan ketidakberpihakan terhadap hukum adat dapat menggerus identitas masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, bahasa, dan budaya.

Ancaman itu patut menjadi perhatian, karena dalam beberapa tahun terakhir, konflik antara penegak hukum dan masyarakat adat cukup banyak terjadi di Tanah Air.

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), Laksanto Utomo menuturkan bahwa konflik atau benturan dapat terjadi karena aturan adat kerap dipinggirkan, atau tidak menjadi pertimbangan hukum saat pengadilan diminta memutus suatu perkara yang terkait kepentingan ulayat.

Sekarang ini banyak sekali aturan adat yang dianggap bersebrangan atau berbenturan langsung dengan hukum positif di Indonesia. Padahal sistem hukum di Indonesia telah mengakui aturan ulayat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi memang penajamannya kurang, kata Laksanto.

Alhasil, banyak perkara hukum terjadi antara masyarakat adat di pengadilan.

Beberapa contoh mengenai perkara hukum menyangkut masyarakat adat misalnya kasus waris sekelompok masyarakat adat di Padang, Sumatera Barat yang oleh hakim diputus  berdasarkan hukum Islam, karena perkaranya adalah urusan pembagian harta benda.

Namun kasus itu juga melibatkan aturan ulayat, sehingga hakim semestinya turut mempertimbangkan hukum adat dalam memutus perkaranya.

Keputusan hakim terhadap hukum adat masyarakat di Padang itu tidak selesai di situ karena pemuka setempat, para “Ninik Mamak” yang tidak puas dengan hasil sidang, mengadukan keputusan sidang ke pengadil ke Komisi Yudisial (KY).

Masyarakat mengajukan permohonan agar KY memeriksa hakim yang memutus perkara adat mereka, karena menilai hakimnya kurang menguasai aturan ulayat.

Keberagaman suku berikut hukum adat menuntut para penegak hukum untuk memahami banyak aturan adat, misalnya bercermin dari peristiwa pembagian tanah adat di Papua.

Dari Papua ada warga yang protes karena hakim menolak gugatan mereka mengenai tanah ulayat. Penolakan itu kemungkinan terjadi, karena hakim hanya memandang perkara dari sudut pandang hukum positif saja, kata Laksanto yang menengarai perkara seperti ini akan banyak terjadi.

Bendesa (pimpinan) Desa Adat Tanjung Benoa I di Bali, Made Wijaya baru-baru ini ditahan oleh Direktorat Reskrimum Polda Bali atas dugaan dia terlibat kasus pungutan liar terhadap perusahaan penyedia jasa olahraga air di Kuta Selatan.

Direktur Reskrimum Polda Bali, Kombes Pol. Sang Made Mahendrajaya berdalih bahwa segala bentuk pungutan liar bertentangan dengan hukum positif, akan tetapi, salah seorang pengurus (Pangliman) Desa Adat Tanjung Benoa, I Made Sugianta menjelaskan, pungutan tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan adat (pararem) yang disusun berdasar ketetapan bersama antara masyarakat dan pengusaha.

Menurutnya, pararem itu juga dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman.

Reposisi hukum adat

Berkaca dari banyaknya konflik tersebut, Laksanto menegaskan jika Indonesia perlu mereposisi kembali hukum adat dalam sistem peraturan perundang-undangan.

“Asosiasi Pengajar Hukum Adat berupaya untuk mendudukkan kembali hukum adat, bahwa dalam hukum nasional, aturan ulayat itu terlibat,” katanya.

Reposisi itu penting karena tanpa keberpihakan terhadap hukum adat, bangsa Indonesia akan tampil sebagai masyarakat tanpa kepribadian.

Hilangnya hukum adat menurutnya dapat menghilangkan kepribadian bangsa.

Keprihatinan itu mendorong APHA untuk menggelar pembahasan dalam diskusi terpumpun (Focus Group Discussion) di Universitas Hasanuddin, Makasar, Sulawesi Selatan, 18 Oktober untuk membahas eksistensi ulayat dalam tata perundang-undangan nasional.

Kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan penandatangan Nota Kesepahaman antara APHA dan Kementerian Dalam Negeri mengenai sosialisasi Undang-Undang Desa dan hukum adat di Indonesia.

Laksanto menegaskan bahwa selama perjuangan masyarakat adat masih dilakukan secara terpisah, misalnya orang Bali bergerak sendiri, masyarakat Nagari Padang berjalan sendiri, atau orang Papua, maka konflik tidak akan pernah tuntas.

Dengan begitu, APHA pun menyediakan wadah untuk upaya sistematis dari berbagai pihak yang ingin mendudukkan kembali hukum adat di peraturan perundang-undangan.

Penjaga kebhinekaan

Pakar budaya dan pengajar filsafat Universitas Indonesia, Saras Dewi menyebut, keberpihakan para penegak hukum terhadap aturan adat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga prinsip kebhinekaan atau keragaman di Indonesia.

Pertimbangan terhadap masyarakat ulayat dan aturan di dalamnya merupakan bukti bahwa para penegak hukum berkomitmen menjaga kebhinekaan bangsa Indonesia yang ditopang oleh ragam kebudayaan, adat-istiadat, dan kearifan lokal,”kata Saras Dewi via telepon di Jakarta, Kamis.

Meski demikian, ia berpendapat, sikap kritis terhadap aturan adat perlu dikedepankan, agar hukum ulayat berjalan sesuai dengan prinsip universal, seperti hak asasi manusia (HAM).

“Jika aturan itu terbukti berbenturan dengan prinsip HAM, maka tidak ada salahnya untuk direvisi atau dimodifikasi. Akan tetapi, jika hukum adat bekerja beriringan, maka pemerintah berkewajiban melindungi, atau setidaknya memastikan, masyarakat mendapat haknya mempraktikkan ketentuan ulayat tersebut,” kata Saras.

Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan lembaga dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menjamin hak masyarakat untuk mempraktikkan aturan ulayat.

“Sebenarnya, pemerintah telah mengakui keberadaaan masyarakat ulayat dan hukumnya, karena di beberapa kasus hukum, seperti misalnya, dimenangkannya gugatan masyarakat Sedulur Sikep di Pati melawan pabrik semen di pengadilan menunjukkan rekognisi dan legitimasi itu ada,” jelas Saras.

Para penegak hukum, kata Saras perlu meningkatkan kepekaan dan inisiatif untuk mendalami aturan adat yang bekerja di masyarakat.

“Hukum bekerja untuk melindungi kepentingan rakyat. Jika kepekaan terhadap aturan adat itu hilang, justru masyarakat ulayat akan menjadi korban dari kepentingan para penanam modal,” tambahnya.

Kepekaan dan kebijaksanaan para penegak hukum menjadi faktor penting, demi memastikan, mereka memahami aturan yang menopang kehidupan masyarakat ulayat, sebelum menetapkan kelompok itu sebagai tersangka yang melanggar hukum positif di Indonesia.

Sumber: Antara

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close