Finansial

Ada Jalan Menuntut Klain

BTN iklan

JAKARTA, Lei – Sengketa klaim kerap menjadi masalah pelik antara nasabah dan perusahaan asuransi. Namun, sejatinya pemegang polis yang klaimnya ditolak dapat mengadu ke Badan Mediasi dan Abritase Asuransi Indonesia. Ada peluang klaim tetap dibayarkan jika memenuhi prosedur

Sejauh ini, upaya pemegang polis untuk meminta keadilan atas klaim yang ditolak melalui Badan Mediasi dan Abritase Asuransi Indonesia (BMAI) tergolong cukup berhasil.

Dari seluruh penolakan klaim yang dipermasalahkan ke badan tersebut, sebanyak 42% di antaranya diputuskan bahwa perusahaan asuransi harus membayar. Statistik BMAI menyebutkan dalam 10 tahun terakhir sejak badan ini didirikan, rata-rata kasus yang masuk dari asuransi umum sekitar 19 kasus kecuali di 2006 – awal pendirian– yang mencatat sembilan kasus serta pada 2012 yang mencapai 105 kasus. Adapun untuk asuransi jiwa rata-rata tercatat 21 kasus setiap tahun kecuali pada awal pendirian yang hanya ada delapan pengaduan.

“(Tahun 2012) ada anomali di asuransi umum. Ada pihak yang mengorganisir untuk kasus asuransi kendaraan. Kasusnya sama,” kata Frans Lamury, Ketua BMAI, pekan lalu.

Dia mengatakan dari keputusan yang dikeluarkan BMAI, seluruh hasil rekomendasi mengikat perusahaan asuransi untuk dilaksanakan. Akan tetapi, nasabah memiliki hak tolak. Pemegang polis yang tidak sepakat dengan rekomendasi dapat melanjutkan prosesnya ke tingkat ajudikasi maupun arbritase, atau dapat mengajukan tuntutan melalui jalur hukum.

Bagi perusahaan asuransi, jika sudah ada putusan, maka klaim harus dibayar paling lambat 30 hari. Bagi yang menolak, kata Frans, akan diadukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendapat teguran lebih lanjut.

“Sejauh ini belum ada yang diadukan ke OJK, 100% membayar,” katanya.

BMAI menyatakan tingginya jumlah keputusan yang mengharuskan perusahaan asuransi untuk membayar klaim mengindikasikan penolakan yang disampaikan oleh industri masih prematur. Menurutnya, underwriter dalam beberapa kasus tidak melakukan analisis komprehensif. Akibatnya perusahaan asuransi kalah saat sengketa klaim itu diproses BMAI.

Hadirnya badan mediasi tidak lepas dari semakin meningkatnya penetrasi industri asuransi di Indonesia. Pertumbuhan itu juga diikuti dengan semakin banyaknya pengaduan dan sengketa klaim yang diterima oleh pemerintah – kala itu melalui Direktorat Asuransi Kementerian Keuangan – serta asosiasi perusahaan asuransi.

Keluhannya pun beragam, mulai dari klaim yang ditolak hingga manfaat tidak sesuai dengan pemahaman. Frans mengatakan dengan nilai klaim yang relatif kecil, maka peluang untuk membawa pengaduan ke pengadilan negeri dirasakan tidak efisien.

Selain itu BMAI dapat memberi arahan kepada konsumen apabila terdapat sengketa yang berada di luar kewenangan badan. Frans menuturkan tantangan utama yang dihadapi untuk mengampanyekan hak konsumen asuransi ialah cukup luasnya cakupan wilayah, sehingga BMAI perlu memiliki kantor di daerah. Tantangan lainnya ialah peningkatan kualitas mediator, ajudikator, dan arbiter yang bebas gratifikasi dan suap. Selain itu dibutuhkan klausul di dalam polis standar asuransi komersil yang menyebutkan bahwa seluruh sengketa harus diproses melalui BMAI.

“Agar lebih efisien, semua lembaga penyelesai sengketa yang ada di sektor jasa keuangan yang diawasi OJK dapat berkantor dalam satu atap,” katanya.

BANYAK PENGADUAN

Kusumaningtuti S. Soetiono, Anggota Dewan Komisioner OJK, menyatakan dari lebih 3.700 pengaduan yang masuk sejak OJK berdiri. Menurutnya, pengaduan di sektor asuransi cukup banyak.

Kusumaningtuti mengatakan pengaduan di industri asuransi mencapai 978 kasus. Keluhan itu berasal dari seluruh wilayah Indonesia melalui 35 kantor OJK di daerah maupun saluran pengaduan lainnya yang disiapkan otoritas.

Dia mengharapkan melalui BMAI perlindungan konsumen dapat ditingkatkan. Menurutnya, OJK akan mengarahkan semua laporan terkait dengan sengketa asuransi untuk diselesaikan melalui BMAI. Apalagi untuk kasus klaim dengan nilai Rp500 juta–Rp750 juta nasabah tidak dipungut biaya.

“Di atas itu walau ada biaya, tetapi nilainya relatif kecil.”

Dia mengatakan saat ini otoritas tengah merancang teknologi pengaduan melalui jaringan Internet yang dikembangkan dalam bentuk aplikasi. “Masyarakat akan difasilitasi aplikasi (mobile) sehingga dimudahkan,” katanya.

Dia menegaskan dengan semakin tingginya penetrasi dan meningkatnya densitas asuransi, hak konsumen untuk memperoleh perlindungan tidak boleh diabaikan.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami