Hukum

Ada Persekongkolan Dalam Kasus Lelang Kantor Dinas PU Nias Selatan

BTN iklan

MEDAN/Lei- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan terjadi persekongkolan dalam kasus lelang pembangunan kantor Dinas Pekerjaan Umum Nias Selatan pada tahun anggaran 2014. Adapun, KPPU juga menghukum denda terhadap para terlapor dengan total Rp4,04 miliar.

Ketua Majelis Komisi persidangan Kamser Lumbanraja menuturkan, para terlapor jelas melanggar pasal 22 UU No.5/1999. KPPU menemukan memang terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya.

“Keduanya terbukti memiliki hubungan afiliasi yakni satu perusahaan milik orangtua dan perusahaan lainnya milik anak. Semua dokumen dikerjakan oleh orang yang sama dan isinya sama. Lebih parah lagi persekongkolan ini didukung oleh pokja,” papar Kamser, Selasa (21/6/2016) malam.

Lebih lanjut, dia menjelaskan pokja terbukti mendukung persekongkolan tersebut karena terdapat satu perusahaan pengikut lelang yakni PT Mitra Engineering Grup yang tidak dikoreksi oleh pokja hanya karena dokumen yang disampaikan tidak dapat dibaca dengan jelas.

Kamser menuturkan, seharusnya, jika permasalahan hanya dokumen tidak jelas, pokja dapat meminta peserta lelang menyampaikan kembali dokumen asli. Kendati demikian, pokja tetap meloloskan kedua perusahaan tersebut sebagai pemenang lelang.

“Temuan lainnya adalah jumlah peralatan yang diajukan oleh Cendana Indah Karya dan Res Karya dalam dokumen teknis tidak memenuhi persyaratan yang diminta dalam dokumen lelang. Lalu, pokja juga tidak melakukan evaluasi dengan benar, karena walaupun isi dokumen kedua perusahaan sama, tapi nilai akhirnya berbeda. Pokja terbukti sengaja memenangkan,” tambahnya.

Anggota Majelis Komisi Tresna Soemardi mengatakan seluruh proses pelelangan juga telah melanggar Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dia merinci, Cendana Indah Karya selaku Terlapor II dihukum harus membayar denda Rp2,26 miliar ke kas negara. Sementara itu, Res Karya selaku Terlapor III harus membayar denda Rp1,78 miliar.

“Kami juga melaran kedua perusahaan mengikuti lelang pada pembangunan gedung dengan APBD Nias Selatan khususnya Dinas PU selama 2 tahun sejak keputusan. Kedua terlapor juga harus melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU.”

Selain itu, majelis komisi juga merekomendasikan kepada Bupati Nias agar memberi sanksi administratif kepada Pokja Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nias Selatan pada 2014 selaku Terlapor I.

Bupati juga diharapkan melakukan pembinaan dalam proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Perpres No.54/2010. KPPU juga meminta Dinas PU Nias Selatan untuk merencanakan lelang dengan memperhatikan ketersediaan SDM bersertifikat dan distribusi beban kerja rasional.

Sebelumnya, kasus ini bermula dari pelelangan pekerjaan pembangunan kantor pemerintah tahap II Nias Selatan pada 2014, dengan total Rp37 miliar. Metode pelelangan yakni prakualifikasi dan sistem evaluasi gugur.(bisnis.com)

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close