Opini

ADAKAH KEADILAN PASCA EKSEKUSI ZAINI MISRIN

BTN iklan

Oleh Genta Tenri Mawangi

JAKARTA, LEI  – Pasca-eksekusi seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) Muhammad Zaini Misrin di Arab Saudi Minggu (18/3), ada satu pertanyaan yang patut direnungkan, apakah hukuman mati dapat menjamin keadilan bagi pelaku dan korban? Mengapa keadilan untuk pelaku penting dibicarakan, bahkan dipraktikkan? Alasannya satu, hukum bukan ajang balas dendam. Hukum merupakan instrumen yang dibuat oleh negara untuk menjamin keadilan untuk seluruh rakyatnya. Artinya, hukum harus dipraktikkan dengan menghormati hak asasi juga harkat martabat baik korban maupun pelaku.

Dalam kasus eksekusi mati Zainal Misrin, dan buruh migran Indonesia lainnya, apakah sistem hukum di Arab Saudi mempertimbangkan keadilan untuk para pelaku? Perlu diketahui, Zainal Misrin bukan buruh migran pertama yang dieksekusi mati pemerintah Arab Saudi. Catatan Migrant Care menunjukkan bahwa Misrin merupakan buruh migran Indonesia kelima yang dihukum mati di Arab Saudi sejak 2008. Bahkan, setelah Misrin, ada 21 orang tenaga kerja Indonesia yang terancam dihukum mati oleh pemerintah Arab Saudi.

Sistem hukum di Arab Saudi menilai “qisas” –pemberian hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan–, biasanya dipraktikkan melalui pemancungan, pemenggalan kepala, atau sanksi badan lainnya, merupakan instrumen penting yang menjamin keadilan bagi rakyatnya. Untuk pihak tersebut, seorang pelaku pidana, khususnya pembunuhan, harus dihukum “setimpal”, sesuai dengan perbuatannya.

Alhasil, Zainal Misrin, buruh migran asal Bangkalan, pulau Madura, akhirnya dieksekusi, karena pengadilan memvonis ia bersalah atas kematian majikannya, Abdullah bin Umar pada 2004.

Persolannya, Misrin dieksekusi di tengah proses peninjauan kembali (PK) kedua yang diajukan pada Januari 2018. Jika melihat Pasal 206 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Arab Saudi, hukuman badan seperti qisas secara otomatis harus ditangguhkan jika proses PK belum berakhir.

Bertentangan dengan aturan tersebut, Misrin tetap dieksekusi walau vonisnya belum berkekuatan hukum final atau inkracht. Bahkan, pemerintah Arab Saudi pun tidak memberi notifikasi resmi menjelang proses eksekusi Misrin.
Pertanyaannya kemudian, apa ada “cacat” dalam praktik hukum di Arab Saudi? Tentu butuh penelitian lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun ada satu hipotesa yang dapat diajukan, hukum di Arab Saudi hanya memperhatikan keadilan untuk para korban, tetapi tidak untuk para pelakunya. Jika sudah demikian, apa bedanya hukum di Arab Saudi dengan praktik balas dendam yang pernah dipraktikkan oleh masyarakat “primitif” sebelum ada institusi bernama negara? Hukum retributif versus balas dendam Banyak pihak sepakat bahwa hukum berbeda dengan balas dendam. Namun, apa kriterianya? Satu hal yang patut diketahui, hukum menjamin keadilan, baik untuk korban dan pelaku. Namun sebaliknya, balas dendam (revenge) berusaha untuk menghukum pelaku sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan terhadap korban. Artinya, keadilan hanya fokus pada “pemenuhan hasrat membalas” korban, tetapi tidak pada pelaku.

Dalam konteks itu, Robert Nozick (1938-2002), seorang filosof asal Amerika Serikat, telah membuat lima kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan hukum dan balas dendam. Lewat tulisannya, “Retribution and Revenge” dalam buku “Philosophical Explanations” (1981), Nozick membedakan dengan tegas, bahwa sanksi yang dijamin hukum (retribusi) berbeda dengan balas dendam (revenge).

Lima kriteria yang dimaksud, di antaranya: Pertama, retribusi diberikan ke pelaku karena ada kesalahan yang dilanggar, sementara balas dendam dilakukan atas perbuatan yang belum tentu salah. Kedua, retribusi membuat batasan hukuman terhadap pelaku, tetapi dalam kategori balas dendam, batas tersebut tidak ditemukan.

Ketiga, balas dendam dilakukan karena alasan pribadi, sementara retribusi sebagai perpanjangan dari hukum, harus bebas dari kepentingan personal. Keempat, aksi balas dendam melibatkan emosi tertentu, misalnya “kepuasaan” menyaksikan penderitaan pelaku. Akan tetapi, sanksi yang diberikan negara atau retribusi tidak boleh melibatkan emosi atau perasaan apapun. Terakhir, retribusi dilakukan sesuai dengan standar umum tertentu, sementara balas dendam tidak membutuhkan standardisasi yang dapat diterima semua pihak.

Berkaca pada kasus Zainal Misrin, eksekusi mati buruh migran itu jadi sulit dibedakan dengan aksi balas dendam. Alasannya, hukuman itu diberikan untuk memenuhi “hasrat” membalas dari keluarga korban, dan lebih disayangkan lagi, praktiknya dilakukan di tengah keputusan hukum yang belum final dan mengikat.

Akan tetapi, jika sudah final dan mengikat, apakah praktik eksekusi mati — sebagai sebuah produk hukum masih dapat dibedakan dari aksi balas dendam? Eksekusi mati: retribusi atau balas dendam? Perlu diketahui, Arab Saudi bukan satu-satunya negara yang mempraktikkan eksekusi mati dalam sistem hukumnya. China, dan Indonesia, merupakan dua dari puluhan negara yang masih mempraktikkan hukuman semacam itu untuk para pelaku pidana berat, seperti pembunuhan berencana, gembong narkoba, juga korupsi.

Polemik pro dan kontra hukuman mati bukan perdebatan baru. Ada dua tokoh yang pemikirannya dapat ditelaah lebih jauh, yaitu dari Hugo Bedau di pihak kontra dan Ernest van den Haag dari pihak pro hukuman mati.

Ernest van den Haag (1914-2002), seorang sosiolog asal AS-Belanda, pendukung hukuman mati, mengatakan, bahwa eksekusi dilakukan demi mencegah adanya “korban” lain di masa depan. Negara melalui sistem hukumnya, mesti memastikan bahwa rakyatnya tidak akan menjadi korban berikutnya dari para pelaku kejahatan. Dengan demikian, hukuman mati pun dapat dibenarkan.

Akan tetapi, pandangan van den Haag masih menempatkan hukum hanya berpihak pada korban, tetapi menafikan keberadaan pelaku sebagai manusia yang punya kemampuan untuk mengubah diri untuk menjadi lebih baik. Pandangan Haag melupakan bahwa keadilan tidak hanya diwujudkan dalam hukuman, tetapi juga upaya pemulihan (restorasi) hubungan antara pelaku kejahatan (perpetrator) dan korban.

Sisi lain, Hugo Adam Bedau (1926-2012) menunjukkan bahwa eksekusi mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang masih menyisakan prinsip balas dendam (lex talionis). Bahkan, jika negara memaksa mengatur eksekusi mati, praktiknya hanya mungkin dilakukan dalam sistem hukum sempurna. Sementara kondisi riilnya menunjukkan, nyaris tidak ada sistem hukum yang berjalan tanpa celah dan cacat.

Kasus Misrin telah menunjukkan bagaimana hukum tidak berpihak pada dirinya. Kematian Misrin, tampaknya telah diprediksi Bedau, bahwa eksekusi mati berlaku ke pihak yang lemah, misalnya kelompok marjinal, mereka yang miskin dan tidak punya akses ke pengacara handal, ataupun para buruh migran. Untuk kategori terakhir, pemerintah Indonesia memang telah menyediakan pengacara, bantuan hukum, dan aksi diplomasi lainnya untuk menyelamatkan Misrin dari ancaman eksekusi mati. Namun, hasilnya antiklimaks. Misrin tetap dihukum mati, sebagaimana buruh migran Indonesia lainnya seperti Yanti Irianti, Ruyati, Siti Zaenab, dan Karni.

Jika di Arab Saudi hukum sulit dibedakan dari aksi balas dendam, tentu akan lebih baik bagi pemerintah Indonesia untuk memperpanjang moratorium pengiriman TKI, sampai ada jaminan perlindungan bagi para buruh migran dari ancaman eksekusi mati. (ANT)


Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami