Politik

Adian: Fadli Zon Tak Paham Sejarah, TKA Bukan karena Jokowi Tapi Soeharto

BTN iklan

Jakarta, LEI – Anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu, menilai tudingan Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerndra, Fadili Zon, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokow) merupakan aktor di balik masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah tidak paham sejarah karena TKA hari ini buah pemerintahan Soeharto.

“Entah Fadli Zon lupa atau pura pura tidak tahu sejarah, saat ini Fadli Zon mati-matian menuding Jokowi ada di belakang masuknya Tenaga Kerja Asing,” kata Adian dalam keterangan tertulis, Senin (30/4/2018).

Bukan hanya itu, akibat tak paham atau pura-pura tak tahu sejarah tersebut, Fadli Zon berlagak bagai pahlawan kesiangan dengan mengancam akan mengajukan pansus hak angket terkait Perpres 20 Tahun 2018 tenetang TKA.

Kata Adian, mereka yang berpendidikan dan mengerti sejarah, tentu tahu bahwa yang membuka pintu gerbang masuknya Tenaga Kerja Asing yang ada hari ini bukanlah keputusan Jokowi.

“Melainkan keputusan yang diambil oleh mertua Prabowo, yaitu Soeharto yang embrionya sudah didesain sejak tahun 1989 saat Soeharto menyetujui usul Bob Hawke untuk bergabung di APEC,” katanya.

Menurut Adian, pertemuan pertama APEC tahun 1993 diprakarsai oleh Presiden Amerika saat itu, yaitu Bill Clinton dan PM Australia Paul Keating di Pulau Blake. Setahun kemudian, pertemuan APEC di Bogor menghasilkan Bogor Goals. Isinya adalah mendorong investasi terbuka Asia Pacifik yang ditargetkan dimulai 16 tahun kemudian yaitu 2010.

Selanjutnya, pada tahun 1995 dibentuklah Asean Free Trade Area (AFTA) dan atas keputusan Soeharto, Indonesia ikut bergabung di dalamnya. AFTA ini kelak di kemudian hari menjadi cikal bakal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan limitasi waktu pasar bebas dimulai dari tahun 2015.

Pematangan AFTA terus berlanjut hingga KTT ASEAN (tidak resmi) pada bulan Desember 1997 dilanjutkan KTT ASEAN di Hanoi, Vietnam pada bulan Desember 1998 yang menghasilkan Statement Of Bold Measures. Isinya, meneguhkan komitmen pelaksanaan AFTA yang dipercepat satu tahun dari 2003 menjadi 2002.

Sebagai upaya lanjutan di KTT tahun 2001 di Brunei dibentuk lagi China Asean Free Trade Area (CAFTA) yaitu perjanjian perdagangan bebas antara negara negara ASEAN dan negara China selama 10 tahun. Pengesahan CAFTA selanjutnya dilakukan pada tahun 2008.

Berangkat dari sejarah panjang tersebut lahirnya pasar bebas barang, jasa, dan tenaga kerja di Indonesia yang dimulai dari tahun 1989 tersebut di atas. “Maka sepertinya pantas jika Soeharto diangkat menjadi Bapak Tenaga Kerja Asing,” ujarnya.

Di sisi lain, kata Adian, niat Fadli Zon untuk mempansuskan Perpres 20 Tahun 2018, tentunya tidak tepat. Jika mau dipansuskan, maka baiknya adalah keputusan awal Indonesia bergabung di APEC dan serangkaian hasil keputusan Internasional lainnya yang terkait dengan pasar bebas barang, jasa, serta tenaga kerja yang semua itu di putuskan sebelum Jokowi menjadi presiden.

“Masalah pertama adalah, apakah Fadli Zon punya keberanian untuk mempansusangketkan Soeharto yang nota bene adalah mertua Prabowo,” katanya.

Masalah kedua, lanjut Adian, apakah bisa DPR mempansusangketkan orang yang sudah meninggal dunia dan tidak lagi bisa dipanggil DPR untuk dimintai keterangan dan penjelasannya.

Masalah ke tiga, kenapa Fadli Zon yang diangkat Soeharto menjadi anggota MPR dan dilantik pada tanggal 19 Agustus 1997 tidak menolak pelaksanaan dan keputusan-keputusan Soeharto yang terkait dengan pasar bebas termasuk menolak hasil KTT ASEAN di Hanoi tahun 1998. Padahal, MPR saat itu kedudukannya adalah Lembaga Tertinggi Negara yang berada di atas presiden.

“Fadli Zon memang terbukti tidak pernah konsisten. Mulutnya menolak komunisme, tapi tangannya mengantar mawar merah ke makam Karl Marx. Mulutnya menolak komunis tapi tangannya merangkul patung Lenin dan meyebut Lenin dengan kata Kamared yang berarti saudara se-partai,” ujar Adian.

Kemudian, Fadli Zon dulu sebagai anggota MPR setuju pasar bebas barang, jasa, dan tenaga kerja. Tapi sekarang menolak buah dari rangkaian perjajian pasar bebas yang dibuat di masa Soeharto.

“Pilihan Jokowi saat ini hanya dua. Pertama, menolak rangkaian perjanjian internasional pasar bebas yang embrionya sudah didesain 29 tahun lalu dengan konsekuensi Indonesia menjadi lawan dunia Internasional dan mungkin saja terkena aneka macam sanksi, apakah embargo atau lainnya,” ujar dia.

Pilihan Jokowi yang kedua adalah berupaya memperlambat dan melakukan pengetatan dengan berbagai kebijakan agar ada nafas lebih panjang bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi pasar bebas barang, jasa, dan tenaga kerja buah dari keputusan Soeharto 29 tahun lalu.

“Salah satunya dilakukan Jokowi dengan mengeluarkan Perpres 20 Tahun 2018 yang salah satu substansi isinya mengatur tentang sanksi TKA yang tidak diatur di peraturan sebelumnya,” kata Adian.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close