HukumLiputanPolitik

Jika Ahok Kembali Gubernur: Optik Hukum Tata Negara

BTN iklan

Pengaturan Cuti Bagi Petahana

Sabtu sore kemarin 11 Februari 2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kembali menjadi Gubernur DKI. Sumarsono Plt Gubernur DKI selama Ahok Cuti di luar Tanggungan Negara telah menyerahkan Laporan Nota Singkat Pelaksanaan Tugas.

Hal yang serupa juga akan dilakukan oleh Para Plt Bupati/Walikota kepada (melalui) Gubernur untuk diserahkan kepada Petahana yang Cuti di luar Tanggungan Negara. Seremoninya ada yang dilakukan hari Sabtu, ada hari Minggu ini, bahkan ada yang hari Senin. Di satu dua Daerah, semisal Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Plt Bupati menyerahkannya ke Pejabat Bupati, karena Bupati Kepulauan Mentawai habis masa jabatannya.

Semua pengaturan ini dapat dilihat dari Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Permendagri 74 Tahun 2016). Yang secara teknis diberi petunjuk lebih lanjut dalam Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 130/707/SJ yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota perihal Serah Terima Laporan Nota Singkat Pelaksanaan Tugas Plt. Bupati/Walikota.

Pasal 4 Permendagri Nomor 74 Tahun 2016, menyebutkan selama Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara ditunjuk Pelaksana Tugas Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sampai selesainya masa kampanye. Pasal 7 Pelaksana Tugas Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berakhir pada saat: (a) Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota selesai menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; (b) Ditunjuknya Pelaksana Harian Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; atau (c) Dilantiknya Penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Permendagri ini lahir sebagai pelaksanaan Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang mengatur: Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Bagaimana untuk Ahok?

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Permendagri Nomor 74 Tahun 2016, Ahok dan Djarot yang telah selesai menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk kampanye harus kembali menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI kembali. Masaahnya kemudian pada saat, cuti kampanyenya berakhir, Ahok dalam status terdakwa atas dakwaan Penistaan Agama. Lantas, apakah status terdakwanya, membuat Ahok tidak berhak untuk kembali menjadi Gubernur DKI?

Hukum Tata Negara, memberikan jalan keluar untuk kasus ini. Dari optik HTN, Gubernur nonaktif ini haruslah kembali menjadi Gubernur kembali, karena alasan Cutinya telah berakhir. Mendagri harus ‘mengaktifkan kembali” Basuki Tjahaya Purnama dan Djarot Syaiful HIdayat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, setelah masa cutinya habis. Prosedurnya tentu saja sesuai dengan Permendagri dan Surat Edaran di atas. Namun karena status terdakwanya Ahok. Setelah keduanya kembali aktif, Mendagri (mestinya) langsung memberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur karena statusnya sebagai Terdakwa. Wagub Djarot Syaiful Hidayat-lah yang akan menjalankan tugas Gubernur dalam hal Gubernur berhalangan.

Soal kapan pemberhentian sementara dilakukan? Bisa kapan pun, bisa sesaat setelah “aktif kembali”, jika mau banget. Bisa juga menunggu sehari setelah aktif, yang penting segera berhentikan sementara Ahok karena statusnya sebagai terdakwa.

Hal ini diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014: “Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Frase kata “Diberhentikan Sementara”, menunjukkan harus ada ‘tindakan aktif’ dari Mendagri untuk memberhentikan Ahok, namun tentu saja setelah yang bersangkutan aktif menjadi Gubernur (kembali). Yah setelah Sabtu sore, 11 Februari kemarin.

Mendagri ‘Kudu’ Konstitusional

Kini ‘bola’ tengah berada di tangan Mendagri, apakah mau menyegera memberhetikan sementara Ahok atau bersiap untuk menuai badai baru. Membiarkan Ahok tetap sebagai Gubernur sama saja dengan membuat ‘jebakan’ bagi Presiden untuk melanggar undang-undang. Karena Pasal 83 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2014 mengatur norma: “Pemberhentian sementara dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.”

Berdasarkan Norma Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar. Dan Mendagri adalah pembantu Presiden di bidang pemerintahan umum, menurut Pasal 17 UUD 1945. Adalah tugas Mendagri ‘membantu Presiden’ agar tidak ‘melanggar undang-undang’ di bidang penyelenggaraan pemerintahan di bidang tuganya. Karena itu Mendagri ‘kudu’ memilih jalan konstitusi. Semoga

Pamanukan, 12/02/2017

Otong Rosadi

Dekan Fakultas Hukum Univ. Ekasakti Padang

Email: [email protected]

 

 

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

24 Comments

  1. Mestinya di selipkan jenjang waktu pelaksanaan
    nya sehingga tidak membuat multi tafsir. Namun dalam sudut pandang yg berbeda ini hanya masalah waktu, tentunya tinggal hitungan jam menuju PILKADA. Lantas mengapa di perdebatkan, ataukah rasa was-was bila tak selesai 1 putaran ataukah eksistensi Ahok membuat Si Mantan susah tidur ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami