Hukum

Ahok Minta Hakim Jatuhkan Vonis Bebas

BTN iklan

Jakarta, LEI – Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto memutusnya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dan dituntutkan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut).

Terdakwa Ahok menyampaikan permohonan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (25/4/2017), melalui tim kuasa hukumnya di antaranya Fifi Lety Indra dan I Wayan Sudiarta yang membacakan plodoi kuasa hukum secara bergantian.

“Izinkan lah dengan kerendahan hati dan berharap memohon agar majelis hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menyatakan Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM alias Ahok tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah,” katanya.

Adapun permohonan tim kuasa hukum, yakni memohon agar majelis hakim menyatakan Ahok tidak terbuksi secara sah dan meyakinkan melakukan tindan pidana sebagaimana dakwaan altenatif pertama, yakni melanggar Pasal 156a KUHP.

“Melakukan tindak pidana barang siapa dengan senjaga di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalagunaan atau penodaan terhadap satu agama yang dianut di Indonesia sebagai mana dalam dakwaan alternatif pertama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP,” katanya.

Kemudian, menyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana barang siapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan di Indonesia sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 156 KUHP.

“Menyatakan membebaskan Ir Basuki Tjahaja Purnama, MM dari dakwaan pertama dan kedua. Menyatakan memulihkan hak-hak, harkat martabat, kedudukan, dan kemampuan Basuki Tjahaja Purnama pada keadaan semula sebelum ada perkara ini,” katanya.

Tim kuasa hukum terdakwa Ahok juga meminta majelis hakim menetapkan barang bukti yang disampaikan oleh Ir Basuki Tjahaja Purnama dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara kliennya. “Membebankan biaya perkara kepada negara,” katanya.

Sebelumnya, tim jaksa penuntut umum Kejari Jakut meminta majelis hakim menghukum terdakwa Ahok 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun karena dinilai terbukti melanggar dakwaan altenatif kedua, yakni Pasal 156 KUHP.

“Terakwa Basuki Tjahaja Purnama terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia sebagama diatur Pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua,” ujar Jaksa Penuntut Umum Kejari Jakut, Ali Mukartono.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami