Hukum

Ahok Tetap di Rutan Mako Brimob Setelah Dieksekusi

BTN iklan

Jakarta, LEI – Tim jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Jakut) mengeksekusi terpidana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) setelah putusannya berkekuatan hukum tetap (inkracht).

“Jaksa Kejari Utara kemarin sore jam 16 eksekusi terpidana Ahok. Pelaksanaannya di LP Cipinang,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Noor Rachmad di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Kamis (22/6/2017).

Karena ada surat dari kepala Lapas Cipinang kepada komandan Rutan Mako Brimob, yang menyampaikan bahwa penempatan untuk jalani pidana Ahok di Mako Brimob dengan pertimbangan, bahwa sebelumnya terjadi kegaduhan ketika Ahok ditahan di Rutan Cipinang.

“Dengan pertimbangan bahwa pengalaman lalu ketika penempatan pertama kondisi gaduh di luar Lapas, maka temen Lapas Cipinang nggak mau terulang lagi,” katanya.

Atas alasan tersebut, lanjut Noor Rachmad, maka pihak Lapas Cipiang mengirimlan surat kepada komandan Mako Brimob agar Ahok menjalani pidana di Rutan Mako Brimob.

“Ketika eksekusi petugas Lapas Cipinang dan jaksa penuntut umum eksekusi di Mako. Jadi Ahok masih di Mako untuk jalani pidananya,” katanya.

Saat eksekusi, jaksa eksekutor tidak membawa Ahok ke Lapas Cipinang. “Tidak dibawa ke Cipinang, tetapi petugas LP Cipinang yang datang ke Rutan Mako Brimob,” katanya.

Sedangkan apakah nantinya Ahok akan tetap di Rutan Mako Brimob, menurut Noor Rachmad, itu tergantung dari pihak Lapas Cipinang.

“Soal itu tergantung LP Cipinang. Persoalan ke depan tergantung ke pihakan Lapas. Salahnya apa? Tanya lapas. Kami hanya laksanakan putusan untuk eksekusi,” katanya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) yang dipimpin Dwiarso Budi Santiarto memvonis Ahok 2 tahun penjara karena terbukti melakukan penodaan agama sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa penuntut umum, yakni melanggar Pasal 156a KUHP.

Sementara jaksa penuntut umum Kejari Jakut awalnya menuntut Ahok dihukum 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun. Jaksa menilai Ahok terbukti melanggar Pasal 156 KUHP.

Atas vonis tersebut, Ahok mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun sebelum perkaranya disidangkan, Ahok menyatakan mencabut permohonannya. Jaksa pun mengikuti langkah Ahok sehingga vonis PN Jakut menjadi inkracht.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami