Hukum

Akademisi Minta MK Bukan Alat Legitimasi Poplitik

BTN iklan

JAKARTA/LEI – Sejumlah akademisi meminta kepada Lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak dijadikan alat legitimasi politik karena hal itu akan menciderai konstitusi dan kepercayaan terhadap rakyat.
Jika putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi ketentuan electoral presidential threshold/ambang batas penentuan calon presiden, yang diajukan oleh para tokoh masyarakat itu memihak kepada sebagian partai dan penguasa, dapat disebut sebagai pengkhianatan konstitusi dalam negara demokrasi Pancasila, kata Prof. Dr. Faisal Santiago, Diretur Pasca Univ Borobudur, dalam Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Menggugat Konstitusionalitas Presidential Threshold, sebuah Tafsir Demokrasi, di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, lembaga tinggi hukum itu dibuat untuk mengoreksi “hegemony” lembaga pembuat UU yang sewenang-wenang, karena itu segenap putusan MK seyogianya harus mendengar aspirasi masyarakat dan tidak boleh ada keputusan karena ada intervensi dari pihak lain, katanya.
FGD diselenggarakan Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI) dengan menghadirkan para nara sumber seperti, Peneliti Perludem, Fadhli Ramadhanil, Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, Virgo Sulianto Gohadi, Dosen Komunikasi UI, Dr. Efendi Ghozali, Dekan Unas, Dr. Ismail, Dekan FH Esa Unggul, Dr. Wasis Susetyo, dan Direktur Pusako FH Andalas Feri Amsari

 

Faisal menambahkan, kartel ekonomi menjadikan ketimpangan sosial antara kelas menengah atas dan kelas papa yang kian menganga, karena asset nasional hanya dikuasai oleh kelopok penguasa. Kartel dalam terminologi ekonomi, kelompok produsen yang bertujuan menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi. Berdasarkan hukum anti monopoli, kartel itu dilarang di hampir semua negara. Namun di Indonesia kartel politik juga akan dibesarkan oleh para orang-orang yang menyebutnya dirinya seorang demokrat. Tetapi sesungguhnya anti terhadap sistem demokrasi yang fair/akuntable. Oleh karenanya, jangan sampai ada produk hukum yang justru dijadikan alat menuju kartel politik dimasa depan.

Memilih dan di Pilih Hak Konstitusi Warga

Faisal menambahkan, Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu antara lain menyebutkan, Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 2O persen (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoLeh 25 persen (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pasal itu sudah 10 kali diuji, menandakan betapa strategisnya soal ambang batas pencalonan presiden ini. Semua orang diberikan hak yang sama untuk dipilih dan memilih sesuai dengan Undang-undang. UU yang dimaksud disitu tentunya tidak boleh bertentangan dengan semangat reformasi dan UUD RI. Oleh karenanya, jika ada putusan yang bertentangan dengan semangat reformasi dan UUD RI seyoginya perlu dilajukan penolokan, karena UU itu pada akhirnya hanya akan mendorong menjadikan kartel politik yang menguntungan segelintir dansekelolpok orang-orang yang sedang berkuasa, kata Faisal.

Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia (APHA) Doktor Laksanto Utomo juga mengingatkan MK bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi berhak menentukan orang- orang yang dianggap sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden. Hak- hak dasar rakyat itu telah ditegaskan dan dijamin oleh UUD 1945.

Ia mengingatkan bahwa di berbagai negara yang disebut- sebut sebagai jagoan atau kampiun demokrasi, maka tidak ada ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

“Mengapa justru di Indonesia yang akan melakukan pemilu serentak justru dibuat aturan atau kerangka acuan yang baru,?” kata Laksanto Utomo.

Sementara itu, seorang peneliti dari Perludem yang merupakan lembaga pengkajian di bidang pemilihan umum, Fadli Ramadhamil juga melontarkan keheranannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden pada tanggal 17 April 2019 hanya menghasilkan dua bakal calon presiden dan wakil presiden yaitu Joko Widodo-Ma’ruf Amien serta Prabowo Subianto-Sandaiaga Salahuddin Uno.

“Kok ada pembatasan akibat adanya presidential threshold,” kata Fadli sambil mengingatkan bahwa di Tanah Air terdapat sekitar 186 juta calon pemilih pada tahun depan itu. Ia curiga bahwa penetapan ambang batas kepresidenan itu antara lain disebabkan adanya keinginan beberapa partai politik besar yang ingin tetap saja mempertahankan kekuasaan mereka yang lebih dikenal istilah oligarki politik.

“terlihat ada parpol- parpol yang mendukung ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden itu, ” kata Fadli.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta, Profesor Zaenal Arifin Hosein menegaskan bahwa UUD 1945 sama sekali tidak mengenal pembatasan seperti yang diatur dalam ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden itu.

“Putusan tentang presidential threshold itu tidak sejalan dengan UUD 45, sehingga Mahkamah Konstitusi harus meninjaunya kembali,” kata profesor bidang hukum itu.

Para pakar itu pada dasarnya sepakat bahwa ketentuan tentang ambang batas pemilihan presiden itu dibuat dengan tujuan untuk memperkuat posisi politik beberapa partai besar yang mereka sepakati dengan istilah oligarki politik.

Seorang pakar dari Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Feri Amsari merasa aneh bahwa 186 juta calon pemilih di Tanah Air hanya bisa memilih satu diantara dua calon pemilih.

“Masak 186 juta pemilih hanya disodori dua nama pasang calon pemimpinnya,” kata Feri Amsari sambil menyindir “Pelit amat bangsa Indonesia ini”.

Para pakar ini sangat mengharapkan agar MK betul-betul memikirkan aspirasi politik jutaan pemilih terutama pada Pilpres tahun depan sehingga tidak hanya memikirkan aspek hukum saja. Oleh karenanya, kata Dekan FH Unas Dr. Ismail Rumadhan, pihaknya akan melakukan eksaminasi putusan MK jika ada putusan yang bertentangan dengan konstitusi atau jika logika hukumnya bertentangan dengan hukum itu sendiri. “Ratusan pakar hukum tata negara sudah siap untuk melakukan eksaminasi putusan MK kedepan,” kata ismail.

***Dewa

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close