Hukum

Akankah Muncul Cicak vs Buaya baru?

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Kapolri (Kepala Kepolisian RI) Jenderal Tito Karnavian menampik dugaan bahwa hubungan dua institusi penegak hukum, Polri dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), memanas belakangan ini.

Dugaan itu muncul setelah Polri menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap dua pemimpin KPK atas laporan Fredrich Yunadi, pengacara Ketua DPR Setya Novanto yang dijadikan tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP oleh KPK. Muncullah kekhawatiran terjadi cicak versus buaya jilid 4 antara KPK dan Polri.

“Enggak (ada kejadian cicak versus buaya),” kata Tito di kantor Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Kamis, 9 November 2017.

Jenderal Tito menjelaskan, hubungan Polri dengan lembaga-lembaga penegak hukum lain, seperti KPK, Kejaksaan, PNS, dibangun dengan baik. “Kami sebagai institusi Polri sangat ingin berusaha bangun hubungan baik.”

Perseteruan elite Polri dengan KPK yang dikenal sebagai cicak vs buaya sudah dua kali terjadi. Istilah itu pertama kali dimunculkan oleh Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji dalam wawancarai dengan Majalah Tempo yang dimuat pada edisi 20/XXXVIII, 6-12 Juli 2009.

Kala itu, KPK dituduh menyadap pembicaraan telepon Susno yang disebut-sebut terkait dengan uang Rp 10 miliar dalam pengusutan kasus Bank Century. Terjadilah kriminalisasi terhadap pemimpin KPK. Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah dan Bibid Waluyo ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dengan tuduhan menerima suap Rp 6 miliar dalam proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu.

Adapun cicak vs buaya jilid 2 terjadi pada Juli 2012 ketika KPK menetapkan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka kasus proyek simulator ujian SIM. Pada Oktober 2012, Polri mengepung gedung KPK untuk menangkap Novel Baswedan, perwira Polri yang menjadi penyidik Djoko Susilo. Polisi beralasan Novel ditangkap karena kasus penganiayaan di Bengkulu pada 2004.

Perseteruan Polri vs KPK terjadi lagi pada 2015 dan dikenal sebagai cicak vs buaya 3. Kala itu, 23 Januari 2015, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan memerintahkan saksi membuat keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2010. Kemudian beberapa pemimpin KPK, termasuk Adnan Pandu Praja, diadukan ke polisi atas tuduhan kepemilikan saham secara ilegal di PT Desy Timber di Berayu, Kalimantan Timur.

Kriminalisasi itu menyusul penetapan Wakil Kepala Polri Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka suap rekening gendut menjelang dia dilantik menjadi Kepala Polri. Akhirnya kursi Kepala Polri diduduki badrodin Haiti dan Budi tetap menjabat Wakil Kepala Polri.

Menanggapi kekhawatiran terjadi cicak vs buaya yang muncul kini, Tito Karnavian menegaskan bahwa Polri tetap menjaga hubungan baik dengan lembaga antikorupsi itu. bahkan, Polri dan KPK bersinergi dalam pemberantasan korupsi. “Nanti ada pihak-pihak yang diuntungkan,” ucapnya. “Saya sampaikan komitmen tidak ingin buat gaduh dan buat hubungan Polri-KPK jadi buruk.”

KPK: SPDP dari Polri Tidak Jelas

KPK telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari kepolisian terhadap dua pimpinannya, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut lembaganya tengah mendalami materi dari SPDP tersebut.

“Kami akan lihat dulu, apa yang dipersoalkan dalam kasus ini,” kata juru bicara KPK Febri Dianysah di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 8 November 2017.

Informasi terkait SPDP terhadap Agus dan Saut disampaikan oleh kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi. Fredrich hari ini mengatakan pelaporannya terhadap kedua pimpinan tersebut sudah naik ke tahap penyidikan.

Saat menyambangi kantor Badan Reserse Kriminal Polri Jakarta Pusat pada hari ini, Fredrich menunjukkan tembusan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) bernomor B/263/XI/2017/Dittipidum, yang diterima pelapor oleh Sandy Kurniawan dan ditunjukkan Fredrich Yunadi sebagai rekan pelapor. SPDP tersebut memuat penyidikan terhadap Agus dan Saut terkait dugaan pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang.

Terlapor Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang dan Ketua KPK Agus Rahardjo naik ke tahap penyidikan.

“Rencana tindak lanjut penyidik akan melakukan pemeriksaan para saksi dan mengumpulkan barang bukti lainnya,” kata Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto di Mabes Polri pada Rabu, 8 November 2017.

Jubir KPK itu mengatakan kasus yang disebut dalam SPDP tersebut tidak jelas. Sebab, SPDP tersebut tidak mencantumkan surat yang diduga dipalsukan oleh Agus dan Saut. “Tidak jelas juga penyalahgunaan wewenang dalam hal apa,” ujarnya.

Febri juga menyebut bahwa selama ini dugaan kasus hukum yang melibatkan pimpinan KPK, bukan terjadi saat ini saja. “Terutama saat KPK tengah mengusut perkara-perkara korupsi besar.” KPK saat ini memang tengah menyelidiki lebih lanjut keterlibatan Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP. Setya tak lain adalah klien dari Fredrich sendiri.

Meski demikian, Febri menyebut lembaganya percaya jika kepolisian bisa profesional dalam menangani kasus ini, meski sudah naik ke tahap penyidikan. Menurut dia, Pasal 25 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur dengan jelas bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. [tempo]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close