Hukum

Akom Minta Ical Ingatkan Novanto Soal e-KTP

BTN iklan

Jakarta, LEI – Mantan Sekretaris Partai Golkar, Ade Komarudin alias Akom, membenarkan sempat meminta Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical), untuk mengingatkan Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto, soal proyek e-KTP.

“Lebih mengingatkan, menyampaikan ke Pak Ical, Pak Ketua Umum, supaya mengingatkan Pak Nov, agar program ini jangan ada apa-apa,” kata Akom saat bersaksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (16/10/2017).

Akom mengaku menyampaikan kepada Ical agar mengingatkan Setya Novanto karena mengaku khawatir. “Saya cuma menyampaikan (mengingatkan) saat itu e-KTP saja. Waktu itu, saya rada khawatir saja, karena ada kabar senyap-senyap yang tidak sedap. Saya takut karena beliau bendahara partai,” katanya.

Akom khawatir ada dana ilegal masuk ke Partai Golkar, karena Novanto bendahara partai. “Dasarnya tadi, saya takut terjadi apa-apa pada partai.
Ketakutan itu, karena takut partai ini bubar, karena masuk dalam bagian. Makannya saya ingatkan dari awal,” ujarnya.

Atas jawaban di atas, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdul Basir kembali menanyakan, apakah kekhawatiran itu muncul karena ada uang dari e-KTP masuk ke rekening Golkar, Akom mengatakan, hanya belajar dari kasus Bulog Gate.

“Saya itu, sebagaimana yang saya sampaikan. Saya tahun 97 sudah anggota DPR. Saya ingat betul Partai Golkar pernah kena badai seperti ini, waktu itu Bulog Gate,” katanya.

Waktu itu, lanjut Akom, ia menyampaikan kepada ketua umum Partai Golkar. “Bang, dulu saya menyaksikan benar soal itu, bagaimana partai ini goyang, karena Bulog Gate. Itu saya ingin jangan sampai nanti partai kena, dan tentu jangan sampai Bendahara partai keliru,” katanya.

Akom hanya beralasan merasa khawatir sehingga meminta Ical mengingatkan Novanto. “Saya dasarnya khawatir saja. Di DPR ini pak jaksa, banyak sekali isu-isu yang sedap dan tidak sedap, dan kita tidak bisa memastikan mana yang benar dan salah. Yang pasti, kita cuma bisa sampaikan aspirasi kita pada pimpinan kita,” ujarnya.

Abdul Basir menanyakan tentang isu yang didengar Akom sehingga khawatir dan meminta Ical ingatkan Novanto. Menurut Akom, isunya seperti yang sempat beredar soal Setya Novanto dalam e-KTP.

“Isunya seperti yang terjadi sekarang, ada ini ada itu. Misalnya, sekarang terjadi tudingan seperti itu. Demokrat itu dikatakan bagi-bagi, Golkar juga. Makanya saya ingatkan kepada Pak Ical,” katanya.

Dalam kasus korupsi e-KTP ini, jaksa penuntut umum KPK mendakwa Andi Narogong melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek e-KTP. Andi melakukannya bersama-sama sejumlah pihak, di antaranya Setya Novanto.

Terdakwa Andi melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama itu untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga merugikan keuangan negara Rp 2.314.904.234.475,39 (Rp 2,3 trilyun).

Atas perbuatan tersebut Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong melanggar dakwaan partama yakni Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau kedua, melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami