Hukum

AKR Pailitkan Kapuas Tunggal

BTN iklan

JAKARTA/Lei — PT AKR Corporindo Tbk. mengajukan permohonan kepailitan terhadap salah satu mitra usahanya PT Kapuas Tunggal Persada di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Perusahaan  yang bergerak di bidang perdagangan bahan bakar minyak (BBM) ini mengaku memiliki piutang Rp19,63 miliar terhadap PT Kapuas Tunggal Persada (termohon). Adapun termohon pailit adalah perusahaan di bidang industri tambang.

Kuasa hukum pemohon Andi F. Simangunsong mengatakan termohon pailit memiliki utang kepada pemohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Fakta tersebut terjadi setelah pemohon dan termohon pailit selesai melaksanakan jual beli bahan bakar minyak solar untuk menjalankan bisnis termohon.

“Pemohon memiliki hak untuk menerima pembayaran dan pelunasan dari termohon atas harga pembelian dan pengiriman produk BBM tersebut,” katanya Minggu (8/1).

AKR mengklaim telah melaksanakan kewajibannya secara penuh kepada termohon perihal penjualan dan pengiriman produk BBM. Pemohon mengirimkan tagihan kepada termohon dalam bentuk faktur penjualan dengan total tagihan Rp19,63 miliar.

Seluruh biaya tersebut, lanjut Andi, telah jatuh tempo pada Maret 2015 serta dapat ditagih sekaligus dan seketika. Kendati demikian, hingga pernohonan pailit diajukan, termohon tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi tagihan atau membayar utangnya.

Padahal, utang tersebut baru tercatat per 30 November 2016. Artinya, jumlah outstanding itu akan terus bertambah sesuai jangka waktu tunggakan sampai dengan dibayar lunas.

Perusahan berkode saham AKRA ini telah melayangkan dua kali somasi kepada termohon.

Andi mengungkapkan termohon juga memiliki kewajiban yang telah jautuh tempo dan dapat ditagih kepada kreditur lain. Kreditur lainnya adalah PT Sefas Keliantama dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

“Pemohon meminta Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk meyatakan termohon pailit berada dalam pailit dengan segala akibat hukumnya,” ujarnya. AKR juga mengusulkan Tommy Mala Martua Hasibuan sebagai kurator dalam proses kepailitan.

Dalam persidangan perdana, Kamis (5/1), termohon tidak hadir dalam persidangan. Namun termohon pailit pernah menjawab surat somasi dari pemohon melalui surat No.041/KTP/09/2016 tertanggal 14 September 2016 mengenai rencana cicilan utang.

Termohon menyebutkan tidak membayar utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih karena kondisi usaha tambang batu bara yang loyo dan jadwal calon kontraktor yang terus mundur.

 

ASM DEKATI BANK

Dalam perkembangan perkara kepailitan yang berbeda, PT Asuransi Syariah Mubarakah mulai menjalin kerja sama dengan sejumlah bank sembari menunggu pengesahan perjanjian perdamaian yang dapat mengakhiri proses kepailitan.

Salah satu kurator ASM Sexio Noor Sidqi mengatakan pihak debitur akan melakukan pendekatan kepada dua bank. Sebelumnya, sudah ada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk. (BJBR) yang sudah bersedia menjalani kerja sama.

Berdasarkan informasi yang diperoleh tim kurator, Herbudhi S. Tomo mengaku akan menjalin komunikasi dengan beberapa bank sebagai bentuk rencana bisnis ASM. Bank tersebut yakni BNI Syariah dan Bank Mandiri. “Bank yang lain masih dijajaki debitur,” kata Sexio, kemarin.

Dia menambahkan BJBR secara prinsip sudah menyetujui mengenai rencana bisnis ASM bersama dengan Abaco Investment Fund LP. Ketiga pihak tersebut tekah melakukan pertemuan bilateral pada 28 Desember 2016.

Sexio menjelaskan seluruh kreditur konkuren telah menyetujui rencana perdamaian tersebut pada pemungutan suara yang dilaksanakan akhir Desember 2016. Adapun, daftar tagihan tetap yang sudah diakui tim kurator sebesar Rp139 miliar.

Perum Jamkrindo, lanjutnya, menolak opsi perdamaian debitur yang ditawarkan Abaco. Mereka menyerahkan kepada rapat kreditur karena yang berhak menggunakan suara adalah kreditur konkuren.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami