Buku

Akuntabilitas Mahkamah Agung : “Kegelisahan Pakar Hukum terhadap Benteng terakhir Peradilan di Indonesia”

BTN iklan

Akuntabilitas MA

Sebagai puncak badan peradilan di Indonesia, sejatinya Mahkamah Agung melalui kewenangannya di bidang yudisial dan bidang non yudisial mampu  melakukan perubahan dan penataan internal secara fundamental untuk menjamin dan memastikan tegaknya  hukum dan keadilan oleh badan peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Tetapi realitasnya,  selama 18 tahun bergulirnya era reformasi, Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya belum mampu melakukan perubahan dan penataan internal yang signifikan. Terkuaknya beberapa kasus di Lembaga Penegakan Hukum Mahkamah Agung RI yang melibatkan sejumlah tenaga dilingkaran MA sungguh menohok semua pencari keadilan.

Kondisi tersebut menimbulkan kegelisahan yang mendalam pada Pakar dan akademisi Hukum yang tergabung dalam Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI). Kegelisahan ini dituangkan dalam karya tulisan yang dirangkai dan disusun menjadi sebuah Buku yang bertajuk “AKUNTABILITAS MAHKAMAH AGUNG”.

Pada buku ini diulas bagaimana idealnya Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir Peradilan di Indonesia memberikan kepastian hukum dalam menegakkan keadilan di negara ini. Berbagai pemikiran diberikan oleh para pakar dan akademisi hukum untuk mendorong terjadinya perubahan dalam tubuh Mahkamah Agung.

Tuntutan terhadap Institusi Mahkamah Agung untuk mewujudkan Azas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Di Tingkat Mahkamah Agung, dilakukannya audit hukum yang bertujuan untuk menghentikan praktik korupsi di Peradilan Umum serta kredibelitas Mahkamah Agung yang seuai konstitusi dituangkan dalam tulisan yang sederhana dan dengan mudah dapat dimengerti oleh pembacanya.

Bagi hakim sendiri, kreativitas hakim dalam menerapkan hukum dan tujuan hukum dalam suatu kasus konkret dalam putusan, menggunakan rasional juga kecerdasan emosional merupakan seni yang didasarkan pada ilmu hukum, dengan demikian putusan hakim itu adalah hukum dan sumber hukum yang bermuara pada wibawa hukum, Akuntabilitas hakim dan  Mahkamah Agung. Akhirnya, Penerapan Good Governance di Mahkamah Agung merupakan salah satu cara yang dinilai efektif dalam membangun kembali akuntabilitas Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir peradilan di Indonesia.

Buku ini ditulis tidak secara khusus mendorong perubahan undang-undang Mahkamah Agung agar lebih optimal dalam tugasnya, tetapi juga memberikan masukan berharga bagi para praktisi, akademisi, dan mahasiswa, khususnya yang bergelut di bidang hukum. Tulisan imi merupakan kortribusi dari berbagai pokok pikiran para intektual hukum. Pemikiran para pakar dan akademisi hukum ini dituangkan dalam tulisan yang sederhana, padat, dan dengan mudah dimengerti oleh pembacanya.(Cungkring)

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami