HukumLiputanNasional

Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN Seharusnya Tak Menimbulkan Kegaduhan

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Politikus PDIP Kapitra Ampera menyebut alih status pegawai KPK menjadi ASN seharusnya tidak menimbulkan kegaduhan. Dirinya menyebut bahwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diadakan KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan amanat UU No. 10 tahun 2019 yang mengharuskan pegawai KPK berstatus ASN.

Oleh karena itu, kepada 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, Kapitra meminta mereka jangan memantik kegaduhan. Termasuk penyidik senior Novel Baswedan.

“Kalau saya sih, lebih baik mengundurkan saja. Masa sudah senior tidak lolos tes,” ujar Kapitra pada Minggu (9/5). Dia meyakini pelaksanaan tes terhadap pegawai KPK sudah sesuai prosedur.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri juga menyampaikan tidak bisa melakukan pemecatan kepada pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat Tes Wawasan Kebangsaan.

“Saya baca ketua KPK menegaskan tidak ada pemecatan pegawai di lembaga antikorupsi itu. Kurang apalagi?” kata Kapitra Ampera.

Disindir ICW

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyindir KPK atas pelaksanaan TWK dalam rangka alih status pegawainya menjadi ASN.

“Saya menyebutnya tes abal-abal sajalah. Kalai kami sebut TWK ini malah mengurangi spirit TWK,” ucap Adnan pada Sabtu (8/5). Sindiran itu disampaikannya karena menilai banyak pertanyaan aneh yang muncul dalam tes tersebut.

Justru Adnan mencurigai TWK ialah cara pihak tertentu untuk menyingkirkan para pegawai KPK yang berekomitmen memberantas korupsi.

“Ujung dari semua proses ini dan menyingkirkan orang yang dianggap radikal. Kalau saya melihat mereka radikal dalam pemberantasan korupsi, sehingga tidak disukai orang yang melakukan korupsi,” ujar Adnan.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami