Hukum

Aman Abdurrahman Dianggap Pemimpin Tertinggi ISIS Indonesia

BTN iklan

Jakarta (Lei) – Mantan murid terdakwa kasus teror bom Thamrin Oman Rochman alias Aman Abdurrahman, Kurnia Widodo, menyebut gurunya itu merupakan ketua atau pemimpin kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia.

Menurutnya, informasi tersebut diperoleh dari kalangan jemaah yang memiliki pemahaman serupa dengan Aman dan tergabung dalam sebuah grup di aplikasi tukar pesan.Image result for aman abdurrahman

“Dia dikenal di kalangan kami para aktivis lama dan ketua paling tinggi dari ISIS di Indonesia. ISIS ada cabang di Indonesia, pusat di Irak dan Suriah pimpinan pimpinan Abu Bakr al-Baghdadi,” ucap Kurnia, saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (3/4).Pengacara Aman, Asludin Hatjani, sempat bertanya kepada Kurnia seputar pernyataan tersebut. Menurutnya, kesaksian itu tidak benar karena Kurnia tidak mengetahuinya secara langsung.

“Ikhwan-ikhwan yang mana?” tanya Asludin.

Kurnia pun menjawab bahwa informasi tersebut diperoleh dari sosok-sosok yang ada di beberapa grup di aplikasi tukar pesan.

“Jadi ikhwan yang aktif propaganda di media, seperti di grup Whatsapp,” kata Kurnia.Kurnia menambahkan bahwa dirinya sudah tidak menjadi murid Aman lagi karena ada perbedaan pandangan. Ia pun menganggap beberapa pemikiran Aman tidak masuk akal, terutama terkait polisi.

“Saya sudah tidak lagi sepaham sama Aman. Bagi saya polisi tidak semuanya kafir, ada yang muslim,” ujarnya.

Diketahui, Aman didakwa sebagai dalang teror bom Thamrin dan aksi teror di Indonesia lainnya dalam rentang waktu sembilan tahun terakhir.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Aman didakwa hukuman mati atas tindakannya mendalangi sejumlah aksi terorismeDalam dakwaan primer, Aman didakwa dengan pasal 14 juncto pasal 6, subsider pasal 15 juncto pasal UU Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Sementara dalam dakwaan sekunder, Aman didakwa dengan pasal 14 juncto pasal 7, subsider pasal 15 juncto pasal 7 UU Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan ancaman pidana penjara seumur hidup.

 

CNN

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Satu Komentar

  1. Pada prinsipnya ,iya atau tidaknya benar atau tidaknya maman abdurrahman termasuk ketua isis diindonesia itu bukanlah masalah yg serius selama yg bersangkutan tdk melakukan tindakan teror, krn utk sampai saat ini blm ada dasar hukum utk menghukum seseorang bila termasuk anggota isis , kecuali jika maman abdurahman ini memang terbukti secara sah telah melakukan tindakan teror maka baru ybs bisa dihukum atas dasar tlh melakukan tindakan teror sbg mana yg telah diatur didlm uu pemberantasan terorisme dibwh ini,
    yaitu jika orang tersebut melakukan kekerasan untuk menyebabkan teror, maka ia dapat dipidana berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kini telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang:

    “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”

    Lebih jauh lagi, jika maman abdurahman juga terbukti melakukan tindakan dengan tujuan untuk melawan pemerintahan seperti yang dilakukan oleh ISIS di Irak dan Suriah, maka setiap orang yang melakukan kejahatan terhadap keamanan Negara diancam dengan pidana penjara seperti yang diatur dalam Buku Kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, antara lain :

    Pasal 106 KUHP
    Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara

    paling lama dua puluh tahun.

    Penjelasan berdasarkan KUHP R. Soesilo:
    Kedaulatan ini dapat dirusak dengan dua macam cara:
    1. menaklukan daerah negara seluruhnya atau sebagian ke bawah pemerintahan negara asing yang berarti menyerahkan daerah itu seluruhnya atau sebagian kepada kekuasaan negara asing misalnya daerah Indonesia diserahkan kepada Pemerintah Inggris; atau

    memisahkan sebagian dari daerah negara itu yang berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri, misalnya memisahkan daerah Aceh atau Maluku dari daerah Republik Indonesia untuk dijadikan negara yang berdiri sendiri.

    Pasal 107 KUHP
    (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

    (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun

    Pasal 108 KUHP
    (1) Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:

    Orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;
    Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata

    (2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun

    Pasal 110 KUHP
    (1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

    (2) Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, dan 108, mempersiapkan atau memperlancar kejahatan:

    berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
    berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain;
    memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan;
    mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain;
    berusaha mencegah, merintangi atau menggagalkan tindakan yang diadakan pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan.

    (3) Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam butir 3 ayat sebelumnya, dapat dirampas.

    (4) Tidak dipidana barang siapa yang ternyata bermaksud hanya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian umum.

    (5) Jika dalam salah satu hal seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, kejahatan sungguh terjadi, pidananya dapat dilipatkan dua kali ”

    Jd dengan demikian, sy berharap kpd pemerintah melalui badan2 keamanan dan pendidikan utk selalu dpt mensosialisasikan uu terorisme ini kpd seluruh lapisan masyarakat agar semua tau dan faham ttg uu ini agar masyarakat yg awam tdk mudah terjebak kpd ajakan kpd perbuatan teroristerorisme di Negara kita ini. Trim’s
    JR

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami