Hukum

Amandemen UU Persaingan Usaha

BTN iklan

JAKARTA/Lei — Pelaku usaha yang tergabung dalam berbagai asosiasi menyesalkan sikap Komisi VI DPR yang tidak melibatkan mereka dalam pembahasan amendemen UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Amendemen Undang-undang (UU) tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat itu dinilai hanya mengakomodasi kepentingan satu pihak yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana mengatakan, pelaku usaha belum dimintai pendapatnya mengenai amendemen UU Persaingan Usaha. Padahal pihaknya telah mengirimkan surat permohonan untuk memberikan usulan.

Adapun pembahasan revisi UU No. 5/1999 sudah masuk ke Badan Legislasi dan rencananya diundangkan pada Januari 2017.

“Sampai saat ini pelaku usaha di Apindo belum dimintai pendapatnya. Padahal UU Persaingan Usaha sangat melibatkan kami sebagai stakeholder,” katanya di Jakarta, Rabu (23/11).

Menurutnya, regulasi tersebut dinilai meresahkan dunia usaha. Seharusnya, pelaku usaha turut dihadirkan dalam berbagai rapat dengar pendapat di DPR.

Tim Ahli Apindo Sutrisno Iwantono mengatakan, Komisi VI belum terlambat untuk mendengarkan pendapat para pelaku usaha. Pasalnya, masih ada tahap pembahasan komisi dengan berbagai fraksi. Menurutnya, fraksi memiliki kewenangan untuk memasukkan saran-saran dari pelaku usaha ke dalam UU.

“Apindo telah menyiapkan usulan keberatan terhadap poin perubahan UU No. 5/1999. Entah diminta atau tidak, minggu ini akan kami serahkan ke Komisi VI,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Adapun draf usulan tersebut telah mengakomodasi pendapat asosiasi di semua sektoral. Keberatan yang disampaikan antara lain perubahan denda pelanggaran UU persaingan usaha maksimum 30% dari omzet. Selain itu, penambahan kewenangan tambahan kepada KPPU berupa penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan aset pelaku usaha juga masuk dalam agenda.

Keberatan lainnya adalah terkait dengan lembaga KPPU yang dinilai superbody sebagai penyidik, penuntut, dan pemutus perkara.

 

TAMPUNG ASPIRASI

Ekonom dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Ine Minara  S. Ruky mengatakan Komisi VI DPR seharusnya tidak bisa berpihak kepada KPPU saja dalam mengamendemen UU Persaingan Usaha.

Parlemen diminta untuk menampung aspirasi dari hakim Pengadilan Negeri, hakim Mahkamah Agung, pengacara, pelaku usaha, dan konsumen. “Seluruh pihak terkait harus dilibatkan. Jangan hanya mendengarkan KPPU,” tuturnya.

Ine menambahkan, pihaknya mendukung adanya revisi UU Persaingan Usaha. Kendati begitu, dia meminta usulan inisiatif DPR ini dapat menciptakan persaingan usaha yang berkeadilan. Salah satunya yaitu mengubah konsep integrasi hukum di KPPU. Kewenangan sebagai penyidik, penuntut, dan hakim harus dipisah oleh undang-undang.

“Pengubahan model integrasi bukan tidak bisa diubah. Itu bisa saja kok diubah secepatnya,” katanya.

Lagipula, menurutnya, Indonesia belum bisa menganut prinsip lembaga persaingan usaha yang superbody. Pasalnya, model integrasi hukum harus memenuhi persyaratan yang tidak mudah. Salah satu syarat yaitu komisioner di lembaga pengawas persaingan harus terdiri dari ahli dalam bidang organisasi industrial, ahli administrasi publik, ahli analisis industri, dan ahli kebijakan publik.

“Pertanyaannya, lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia sudah memenuhi syarat belum untuk diberi kewenangan tersebut?”

Selain itu, dia menilai definisi persaingan usaha dalam UU Persaingan Usaha masih belum jelas. Menurutnya, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan persaingan. Baginya, budaya di Indonesia bukanlah persaingan melainkan pola kerja sama. Oleh karena itu, draf amendemen UU Persaingan Usaha harus menjelaskan bahwa tidak semua kerja sama diasosiasikan dengan kartel.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf menampik otoritasnya bersifat superbody. Menurutnya, tidak ada upaya paksa dalam putusan KPPU. Adapun proses perkara yang berlangsung di KPPU hanya proses administratif. Pemeriksaan tersebut diklaim berbeda dengan konteks pemeriksaan pidana.

Proses di KPPU hanya bersifat investigatif untuk mengumpulkan bukti. Bukti itu bertujuan untuk meyakinkan pemimpin komisi agar membuat keputusan seadil-adilnya.

“Sehingga kalau disebut superbody itu tidak pas. Putusan KPPU masih bisa diupayakan ke tingkat banding atau kasasi,” tegasnya.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami