Hukum

Anak Buah Suami Inneke Didakwa Suap 4 Pejabat Bakamla

BTN iklan

Jakarta, LEI – Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Hardy Stefanus, anak buah Direktur Utama (Dirut) PT Merial Esa (PT ME) Indonesia, Fahmi Darmawansyah, menyuap empat pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Jaksa Penuntut Umum KPK, Kiki Ahmad Yani, dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (9/3), mengakatakan, penyuapan itu dilakukan agar PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI) milik bosnya memenangkan proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada APBN-P Tahun Anggaran 2016.

Penyuapan terhadap empat pejabat Bakamla tersebut dilakukan Hardy Stefanus secara bersama-sama dengan Muhammad Adami Okta dan Fahmi Darmawansyah secara berturut-turut dalam kurun waktu November hingga Desember tahun 2016.

“Beberapa kali memberikan uang secara bertahap seluruhnya mencapai SGD 209,500, US$ 78,500 dan Rp 120 juta kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara,” kata Kiki.

Kempat pejabat yang disebut anak buah suami Inneke Koesherawati itu adalah Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla), Eko Susilo Hadi, merangkap Plt Sekretaris Utama Bakamla. Kemudian, Bambang Udoyo selaku Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla.

Dua lainnya adalah Nofel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla serta Tri Nanda Wicaksono selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) Sestama Bakamla.

Dari total uang di atas, Eko yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek pengadaan satelit monitoring, mendapat SGD 100.000 dan US$ 78.500. Sementara Bambang Udoyo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima sebesar SGD 5.000.

“Nofel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di Bakamla sebesar SGD 104.500 dan Tri Nand‎a Wicaksono selaku Kasubag TU Bakamla sebesar Rp 120 juta,” kata Kiki.

Atas perbuatan tersebut, jaksa mengancam Stafanus dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Atau lanjut Kiki, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 uncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 × 2 =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami