HEADLINESHukum

Anak Perusahaan Tak Relevan Selesaikan Sengkarut Jiwasraya

BTN iklan

JAKARTA, LEI – Rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membentuk anak perusahaan dari PT Asuransi Jiwasraya yakni Asuransi Jiwasraya Putra untuk mengatasi sengkarut di perseroan, kurang relevan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

“Kalau kita kaitkan pada putusan MK yang katakan bahwa anak perusahaan BUMN bukan lagi BUMN, maka pembentukan anak perusahaan ini menjadi tidak relevan,” kata Tina Amelia dalam sidang terbuka disertasi untuk meraih gelar Doktor Hukum Pascasarjana Universitas Borobudur, Jakarta, Senin (10/3).

Tina menyampaikan pendapat tersebut menjawab pertanyaan dari Dr. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum., Ko Promotor sidang disertasi berjudul “Tanggung Jawab Terbatas Induk Persahaan BUMN Terhadap Anak Perusahaan BUMN Pra dan Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019”.

Dalam sidang ini, Tina menyampaikan bahwa pendirian anak perusahaan tidak relevan jika mengacu pada putusan MK. Pasalnya, apabila anak perusahaan BUMN bukan berstatus BUMN, maka seharusnya anak perusahaan Jiwasraya ini tidak bisa menanggung dampak dari perusahaan induk atau emaknya.

“Seharusnya, pendirian anak perusahaan Jiwasraya yang bukan BUMN, tidak dilibatkan dan digunakan untuk membayar passiva atau utang yang diderita Jiwasraya sebagai BUMN induknya,” ujar dia.

Menurutnya, anak perusahaan yang bukan BUMN tidak bisa menanggung karena tidak ada keterkaitan serta tanggung jawab yang dibebankan terhadap perusahaan Jiwasraya.

Jika putusan MK tersebut diterapkan, lanjut Tina, implikasinya adalah hilangnya keterkaitan serta kontrol dari negara sebagai pemegang saham BUMN induk terhadap anak perusahaan BUMN.

“Negara tidak bisa mengendalikan anak perusahaan BUMN yang bukan berstatus BUMN karena seyogianya anak perusahaan BUMN melaksanakan kegiatan usaha tapa adanya intervensi dari negara,” ujarnya.

Menurut Tina, negara tidak bisa melakukan intervensi karena tidak memberikan penyertaan modal secara langsung kepada anak perusahaan BUMN tersebut.

“Penyelamatan Asuransi Jiwasraya tidak dimungkinkan dengan mengandalkan anak perusahaannya sehingga seyogianya anak perusahaan BUMN berstatus sebagai BUMN,” ujarnya.

Tina menjelaskan, penelitiannya dilakukan jauh sebelum pemberitaan Menteri BUMN, Erick Thohir, gencar menata anak, cucu, hingga cicit perusahaan plat merah. Penelitian ini menggunakan “pisau” analisis putusan MK Nomor 01/PHPU-PRESS/XVII/2019 yang berlawanan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 21/HUM/2017.

“Putusan MA menyebutkan bahwa status anak perusahaan BUMN adalah BUMN sebagaimana induk perusahaanya,” ujar dia.

Putusan MK tersebut keluar setelah kubu pasangan calon (paslon) nomor 02 mengajukan judicial review alias uji materi karena calon wakil presiden dari 01, Ma’ruf Amin merupakan dewan pengawas (dewas) Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah. “Akhirnya keluar putusan anak BUMN bukan BUMN,” katanya.

Tina menjelaskan, implikasi yuridis putusan MK ini menjadikan anak perusahaan BUMN bukan lagi BUMN, mengakibatkan anak perusahaan BUMN sama dengan perseroan terbatas pada umumnya, sehingga tidak ada campur tangan pemerintah.

“Oleh karenanya, anak perusahaan tersebut tidak akan tunduk dengan Undang-Undang (UU) Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003,” ujarnya. Selain itu, anak perusahaan BUMN pun tidak menerapkan Good Corporate Governance (GCG).

Putusan MK ini juga menimbulkan permasalahan karena dalam konstruksi perusahaan group BUMN, induk perusahaan BUMN memiliki beberapa anak perusahaan mulai dari generasi kedua, ketiga, dan seterusnya.

Kenyatanya, dalam annual report tahunan pelaporan keuangan perusahaan BUMN beserta anak, cucu hingga citinya menggunakan sistem konsolidasi yang menyatukan seluruh laporan keuangan induk dan anak perusahaan dalam satu laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Akibatnya, lanjut Tina, jika anak perusahaan merugi maka menjadi kerugian perusahaan BUMN. Begitupun sebaliknya, jika untung maka akan menjadi keuntungan bagi induk perusahaan dan menjadi keuangan negara.

“Oleh karenanya, seyogianya terdapat adanya keterkaitan dengan keuangan negara dikarenakan apabila keuntungan anak perusahaan menjadi keuntungan induk perusahaan, maka akan berpengaruh pula pada keuangan negara,” ujarnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Tina menyimpulkan bahwa putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 merupakan kategori yang tidak implementatif. Putusan ini tidak mungkin ditindaklanjuti dan tidak mungkin diterapkan, khususnya untuk anak perusahaan BUMN. Padahal, pengendalian induk perusahaan terhadap anak perusahaan ini tentunya sangat erat.

Sedangkan untuk sarannya, Tina menyampaikan, seyogianya anak perusahaan BUMN tetap menjadi BUMN. Sedangkan dari sisi limited liability, status perusahaan anak BUMN pascaputusan MK membuat pertanggungjawaban induk perusahaan terhadap anaknya semakin kecil.

“Sudah seharusnya terdapat adanya aturan terkait pembatasan anak perusahaan hanya pada generasi kedua saja untuk menghindari sifat oportunistik induk perusahaan,” ujarnya.

sumber: gatra

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami