Opini

Analisis Putusan MA Pengujian Peraturan KPU No 5/2019 Terkait Dilantiknya Pressiden dan Wakilnya.

BTN iklan

Catatan:
Tulisan Opini Prof. Dr. Zainal Arifin, Guru Besar HTN FH Univ. Muhammadiyah Jakarta, dibagi dua sesi.

Oleh: Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH,MH.
Guru Besar HTN Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (Tulisan Pertama)

Pemilu dalam perspektif demokrasi dapat dikatakan sebagai prosedur tertentu yang waktunya ditetapkan secara teratur untuk memilih atau rekruitmen wakil-wakil rakyat serta pemimpin rakyat yang dapat merepresentasikan kepentingannya, dan memenhi kebutuhan rakyat dalam kerangka mengembangkan kesejahteraan bersama.
Sistem demokrasi tak cukup hanya dengan Pemilu yang hanya bersifat prosedural. Pemilu harus mampu memberikan suatu kompetisi yang fair untuk memilih wakil (representasi rakyat) dan pemimpin rakyat yang memiliki kompetensi dan integritas yang memadai. Artinya, Pemilu dalam perspektif demokrasi harus dapat dilaksanakan melalui prinsip bebas, jujur, dan kompetitif. Kondisi ini hanya dimungkinkan bila terdapat kebebasan berpendapat, berkumpul, dan adanya jaminan pers yang bebas. Partai oposisi juga punya ruang melakukan kritik terhadap penguasa tanpa ketakutan akan terjadinya pembalasan.
Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis tercermin dalam ’recruitment’ kepala pemerintahan, dan anggota perwakilan (DPR/DPD/DPRD) serta cara pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik oleh lembaga yang diberikan kewenangan dan tugas untuk kepentingan itu.
Persoalannya, bagaimana proses politik justeru tidak mencederai demokrasi itu sendiri. Artinya produk politik yang digodok di lembaga perwakilan sebagai representasi rakyat menghasilkan produk kebijakan yang mampu mendorong partisipasi dalam perwujudan kesejahteraan bersama.
Dalam demokrasi, memberikan perlindungan hak asasi manusia berbanding sistem otoriter. Stabilitas dan demokrasi solid mempunyai hubungan erat dengan terciptanya apresiasi hak asasi manusia. Sedangkan di bidang lainnya yang tidak terkait dengan kebebasan berpolitik, demokrasi menjanjikan terciptanya kerangka politik dimana perkembangan dan menghasilkan produk kebijakan yang memiliki kaulitas tinggi dan pemihakan yang jelas terhadap kesejahteraan bersama, maka diperlukan pemikiran, konsep yang teknokratis yang dapat diukur dan diuji keberhasilannya.
Prinsip demokrasi juga tercermin dalam aspek ’legitimasi’ dan prinsip teknokrasi tercermin dalam aspek ’kompetensi’ Keseimbangan antara prinsip ’legitimasi’ dan prinsip ’kompetensi’ akan mengasilkan kebijakan publik yang diterima oleh masyarakat dan sekaligus mempercepat terhadap perwujudan indikator kesejahteraan bersama.
Dalam perspektif ini, proses ’recruitment’ harus didasarkan pada prinsip demokrasi yang dipandu oleh prinsip hukum (legal), dan akan menghasilkan pemimpin yang diterima oleh sebagaian besar masyarakat (legitimate) karena kesalehan intelektual, moral dan berkeinerja tinggi (competence).

Pemilu sebagai suatu proses.

Pemilu, sebagai proses rekruitmen calon pemimpin yang ideal, penylenggaraannya harus terjaga dari suatu perbuatan tercela yang mencederai prinsip Pemilu yang jujur dan adil, sehingga dapat menganggu hasilnya yakni pemimpin yang tidak di idealkan. Memang disadari, Pemilu sebagai suatu kompetisi untuk mendapatkan suatu mandat yang secara nominal terbatas tetapi dengan peminat yang besar yakni 10 sampai 20 kelipatan nominalnya, maka tingkat persaingannya yang cukup tinggi itu, membuka dan memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap nilai-nilai dan prinisp Pemilu yang jujur dan adil.
Tarik menarik dalam penyelenggaraan Pemilu antara logika hukum dan logika politik terjadi baik tingkat penetapan kebijakan public terkait Pemilu maupun pada tigkap atau tahap penyelenggaraan Pemilu seperti halnya pelanggaran terhadap ketentuan dalam penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan baik oleh peserta Pemilu maupun oleh Penyelenggara Pemilu.
Dalam kerangka menjaga marwah Pemilu yang jujur dan adil ini, diperlukan institusi yang berwibawa, tegas dan memiliki integritas yang tinggi yakni lembaga peradilan. Hal ini disebabkan, lembaga peradilan merupakan salah satu unsur penting dari prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia sebagaimana yang ditegaskan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Kehadiran lembaga peradilan dalam menyelesesiakan segala sengketa Pemilu, baik sengketa administrasi, pidana, dan hasil Pemilu sesuai tahapannya merupakan suatu keniscayaan. Persoalannya, apakah lembaga peradilan yang dikehendaki adalah lembaga peradilan khusus pemilu ataukah dilekaktkan pada lembaga peradilan yang sudah ada ?

Persoalan ini sudah dijawab sejak penyelenggaraan Pemilu 1999 sampai dengan Pemilu tahun 2019 kewenangannya dilekatkan pada lembaga peradilan yang ada dan sebagaiannya dilekatkan kepada lembaga pengawas Pemilu, serta lembaga khusus ketika terjadi pelanggaran etika penyelenggara Pemilu. Beragamanya lembaga untuk menyelesaikan sengketa Pemilu justeru menyisakan sejumlah persoalan ketidak tuntasan penyelesaian sengketa Pemilu, bahkan ketidak- adilan. Gambaran buram tentang Pemilihan Umum di Indonesia yang ditandai dengan kecurangan termasuk didalamnya politik uang merupakan serangkaian pemenuhan hak asasi manusia menjadi lebih baik secara organisastoris dan ekspresi permintaannya.
Sorensen menyebutnya, demokrasi memberikan peluang, bukan kepastian hasil tindakan yang merusak prinsip demokrasi.. Hal ini dikarenakan praktik kekuasaan yang tidak mengindahkan nilai moral, etika dan prinsip good governance. Adagium “kekuasaan itu cenderung korup” sebenarnya bisa ditepis ketika hadir kekuasaan yang amanah, adil dan demokratis serta memiliki visi dan komitmen yang jelas tentang clean governmence dan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan..
Jabatan yang terkait dengan kepentingan publik dan diangkat serta bersumpah untuk dan atas nama kepentingan publik terikat pada dua hal yaitu pertama, pada code of ethic dari jabatan dan profesinya dan kedua code of conduct atau therule of law. Kode etik menjadi penuntun sekaligus rujukan dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan dan profesi, dan aturan hukum menjadi dasar dan rambu-rambu dalam tanggung jawabnya dalam menjalankan jabatan dan profesinya.
Pemilu dalam perspektif demokrasi harus dapat dilaksanakan melalui prinsip bebas, jujur, dan kompetitif. Kondisi ini hanya dimungkinkan bila terdapat kebebasan berpendapat, berkumpul, dan pers, serta jika kandidat dan partai oposisi dapat melakukan kritik terhadap penguasa tanpa ketakutan akan terjadinya pembalasan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menegaskan, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota perwakilan rakyat. dan presiden beserta wakilnya.
Pemilu memiliki posisi strategis dalam membangun demokrasi yang bermartabat, maka penyelenggaraannya harus mengacu pada prinsip mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektifitas.
Jika proses ’recruitment’ untuk mengisi jabatan publik, dan cara pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik dilakukan melalui proses demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan, hasilnya bukan saja kepastian, tetapi didalamnya terangkum keadilan dan kemanfaatan dalam kerangka memajukan kesejahteraan bersama.
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 ditegaskan, Pesertapemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD, bersumber dari partai politik. Ketentuan ini menegaskan, Pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah hak mutlak partai politik karena yang disebut dalam ketentuan itu hanya partai politik dan hak tersebut tidak diberikan kepada orang perorang.

Partai politik yang memiliki hak mengikuti pemilu anggota DPR dan anggota DPRD harus mengikuti ketentuan tahapan pemilu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti, Pemilu merupakan bagian dari elemen demokrasi yang harus dijadikan sarana untuk mengukur legitimasi Parpol terhadap gagasan-gagasan yang diterima dan didukung oleh masyarakat.
Pemilu sebagai sarana legitimasi gagasan Parpol, maka organ partai politik peserta Pemilu harus mamiliki gagasan segar sebagai solusi terhadap masalah kebangsaan dan kenegaraan yang oleh sebagaian besar masayarakat diterima dan didukung sebagai gagasan solutif yang akan berdampak pada tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap parpol. Gagasan solutif masalah kebangsaan dan kenegaraan serta upaya kreatif dan cerdas dan mendakwahkan gagasan harus diimbangi oleh metode dan budaya kerja yang terukur termasuk didalamnya upaya penyelamatan hasil Pemilu dari penjahat Pemilu.
Demikian pula dalam hal penyelenggaraannya, maka ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 telah menegaskan, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatukomisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Dalam Pasal 1 butir 5 dan butir 6 UU No. 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang dirumuskan tentang penyelenggara Pemilu, yaitu “ Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota dewan, termasuk di dalamnya pesiden dan wakilnya secara langsung.
Pada butir 6 UU a quomerumuskan, KPU, lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu”. Oleh karenanya, KPU merupakan Badan Tata Usaha Negara di bidang pemilihan umum, sehingga konsekuensinya tindakan dan keputtusan KPU merupakan tindakan dan keputusan tata usaha negara.
Secara teoritis kekuasaan merupakan penggambaran tentang hak untuk berbuat dan tidak berbuat yang melahirkan wewenang tertentu yang berdimensi kesatuan antara hak dan kewajiban (recht enenplichten).

Dalam kaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (Zelfregelen) dan mengelola sendiri (Zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelanggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.
Dengan demikian, substansi wewenang dalam pemerintahan, kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan. Kekuasaan akan berdampak pada lahirnya sutau peristiwa tertentu baik buruk maupun baik, memberikan manfaat kepada masyarakat atau justeru sebaliknya keuntungan pemegang kekuasaan saja, maka kekauasaan harus dilengkapi dengan nilai teologis yang dirumuskan dalam suatu norma tertinggi agar kekuasaan, selalu pada kebenaran yang bernalar.
Suatu kebenaran yang bernalar merupakan nilai yang menjadi sumber perumusan moral berwujud pada pola pikir, pola sikap, perilaku atau pola tindak walaupun bersifat abstrak, dan selanjutnya dirumuskan pada tataran praksis dalam bentuk norma yang disepakati dan bersifat mengikat (binding) dan memaksa (dwingen), sehingga pola pikir, pola sikap dan pola tindak dan ketaatan yang terwujud nyata dalam kehidupan individu, kelompok, masyarakat, bangsa dan negara.

Nilai, moral dan norma merupakan satu urutan yang tidak boleh putus dalam perumusan kebijakan publik, agar kebijakannya selalu bertumpu karena kebenaran yang bernalar (orthos logos) serta keadilan dalam rangka mewujudkan kehormatan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Setiap kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada setiap penyelenggara negara dalam hal ini penyelenggaraan Pemilu tergantung etika dan moral para pemegang kekuasaan di bidang Pemilu sekaligus peserta Pemilu. Jika landasan moral dan etika sebagai basis integritas penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu, Insya Allah Pemilu akan berjalan dengan jujur dan adil dan menghasilkan pemipin yang
competence, legitimate dan sesuai prosedur hukum (aspek legal).

Dengan demikian, setiap penyelenggara negara dalam hal ini penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu harus memiliki landasan etika dan moral yang kuat agar proses pemilu tidak bertentangan dengan amanat konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, sehingga penyelenggaraaan Pemilu terwujud dalam keadaban karena hak-hak warga negara sebagai pemilih dan yang dipilih dapat dipenuhi oleh negara. (tofulfill of political right).

*** bersambung *****

 

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami