Hukum

Anggota DPR Paling Bandel Tak Laporkan Harta Kekayaan ke KPK

BTN iklan

Jakarta, LEI – Anggota DPR atau legislator merupakan elemen paling membandel dalam melaporkan harta kekayannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2017. Dari 14.144 legislator wajib lapor hanya 30,9% yang melaporkan harta kekayaannya melalui Laporah Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Sebanyak 30,96 persen (yang melaporkan harta kekayaan) dari 14,144 wajib lapor di tingkat legislatif,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers Kinerja KPK Tahun 2017 di KPK Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Unsur legislatif merupakan paling terendah dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan harta kekayaannya kepada KPK dibanding unsur lainnya pada tahun 2017 karena hanya mencapai 30%.

Untuk tahun ini, KPK menerima laporan LHKPN dari 245.815 penyelenggara negara. Jumlah tersebut terdiri dari 78,69% dari 252,446 wajib lapor di tingkat eksekutif dan 30,96% dari 14,144 wajib lapor di tingkat legislatif.

Kemudian, lanjut Basaria, sebanyak 94,67 persen dari 19.721 wajib lapor di tingkat yudikatif, dan 82.49 persen dari 29.250 wajib lapor Badan Usaha Milik Negagar (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Di tahun 2017 ini, KPK masih mendapati kepatuhan pelaporan harta oleh anggota legislatif di daerah masih rendah yaitu sekitar 28%. KPK terus berupaya memberi pemahaman pentingnya melaporkan harta kekayaan sebagai instrumen transparansi bagi pejabat publik.

“Secara reguler KPK juga terus berupaya meningkatkan kesadaran penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN,” kata Basaria.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan LHKPN, KPK melakukan inovasi dan upaya menyederhanakan pelaporan LHKPN dengan meluncurkan aplikasi LHKPN elektronik (e-lhkpn).

Aplikasi tersebut dapat diakses melalui tautan https://elhkpn.kpk.go.id/. Efektif mulai 1 Januari 2018 seluruh wajib LHKPN dapat melaporkan hartanya dengan aplikasi tersebut secara periodik pada 1 Januari hingga 31 Maret setiap tahunnya.

Dari 14 jenis dokumen pendukung yang harus dilampirkan, wajib lapor kini hanya perlu melampirkan satu jenis yaitu dokumen kepemilikan harta pada lembaga keuangan. Itu pun cukup disampaikan satu kali saat wajib LHKPN pertama kali melaporkan harta dengan aplikasi e-lhkpn.

Selain kepatuhan LHKPN, KPK juga mengimbau penyelenggaran negara untuk menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Data Direktorat Gratifikasi, KPK telah menerima sebanyak 1.685 laporan.

“Sebanyak 551 di antaranya dinyatakan milik negara, 37 ditetapkan milik penerima dan 278 laporan masih dalam proses penelaahan,” kata Basaria.

Bila dilihat dari instansi pelapor, BUMN atau BUMD merupakan institusi paling banyak yang melaporkan gratifikasi dengan 667 laporan, diikuti kementerian dengan 447 laporan, dan pemerintah daerah dengan 239 laporan.

Dari laporan gratifikasi ini, kata Basaria, total gratifikasi yang ditetapkan sebagai milik negara adalah senilai Rp 114 milyar termasuk di dalamnya uang lebih dari Rp 4,4 miliar yang telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan selebihnya berbentuk barang senilai Rp 109 milyar.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami