Hukum

Angin Segar Iklim Bisnis & Investasi

BTN iklan

JAKARTA/Lei  — Kalangan pengacara menilai rencana amendemen UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan membawa angin segar terhadap ekonomi, bisnis dan investasi di Indonesia. Mereka menilai UU yang kini berlaku sudah kadaluarsa dan perlu perombakan.

Senior advokat sekaligus pendiri firma hukum Tumbuan & Partners, Fred B.G. Tumbuan mengatakan selama 13 tahun UU itu tidak sejalan dengan semangat pertumbuhan ekonomi negeri. Jalannya UU tersebut hanya berat sebelah atau tidak adil terhadap debitur.

“Lahirnya UU ini dipicu dari krisis moneter. Sekarang kan sudah tidak krisis,  jadi kami mendukung upaya amendemen UU kepailitan dan PKPU,” katanya, Minggu (9/4).

Dia menerangkan salah satu butir Pasal 222 Ayat 3 menyatakan kreditur yang memperkirakan debitur tidak dapat melanjutkan membayar utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang.  Padahal, konsep PKPU sejatinya adalah menyelamatkan debitur, dengan memberikan review perbaikan keuangan.

Adapun, apabila segala cara yang dilakukan telah gagal, kreditur baru dapat mempailitkan debitur. Namun, sebut Fred, yang ada sekarang di Indonesia banyak kreditur yang dengan mudah mempailitkan debitur.

Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyebutkan pengajuan permohonan pailit kuartal I/2017 mencapai 26 perkara. Sementara itu pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sejumlah 48 perkara.

“Saya tidak setuju dengan kreditur yang mudah mempailitkan debitur. Kerugian ini efeknya bukan ke para pemegang saham tetapi kepada ribuan karyawan yang harus dirumahkan,” sebutnya. Karyawan, sebagai kreditur preferen merupakan korban utama dari perkara kepailitan.

Fred meminta naskah akademis revisi UU Kepailitan dan PKPU digarap dengan serius dan disesuikan dengan konsep kemudahan berbisnis di Indonesia.

 

MASUK PROLEGNAS

Setali tiga uang, advokat Aria Suyudi berharap UU No.37/2004 dapat masuk program legislasi nasional pada tahun depan.

Dia menerangkan perkara kepailitan maupun PKPU di pengadilan niaga terdapat indikasi penyalahgunaan untuk merugikan kreditur maupun debitur. Misalnya, kepailitan diajukan untuk menghindari pembayaran kewajiban.

“Indikasi sistem kepailitan tidak berjalan di Indonesia, banyak disalahgunakan,” katanya.

Menurut dia, mayoritas kepailitan diselesaikan dengan likuiadasi, hampir tidak ada penyelesaian going concern di mana debitur masih mampu melanjutkan usahanya.

Dia meminta pemerintah turut aktif dalam mengawal proses kepailitan dan PKPU. Hingga saat ini, pemerintah tidak memiliki kebijakan spesifik tentang arah kepailitan. Pemerintah juga tidak memberikan insentif apapun terhadap masalah tersebut.

Direktur Perdata Ditjen Administrasi dan Hukum Umum Kemeneterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daulat P.  Silitonga memiliki harapan besar terhadap amendemen UU Kepailitan dan PKPU. Pihaknya menginginkan amendemen dapat menjadi solusi penyelesaian sengeta utang antara debitur dan kreditur agar dapat dilaksanakan secara terbuka, efektif dan efisien.

“Kami mengakui UU ini belum sepenuhnya sejalan dengan cita-citanta untuk membantu pemulihan ekonomi dan penyelesaian sengketa,” katanya. Sehingga, sarana hukum ini belum maksimal dalam memberikan kepastian hukum.

Dia mencatat ada beberapa multitafsir pasal yang kurang jelas. Hal ini berimbas pada putusan-putusan kontroversial di pengadilan niaga dan mendegradasi kepercayaan masyarakat terhadap  hukum kepailitan dan PKPU.

Belum lagi, banyak laporan yang mengindikasikan kecurangan para pengurus dan kurator dalam mengeksekusi perdamaian. Langkah ini biasanya dilakukan lewat kerja sama permainan dalam penetapan hakim pengawas.

UU Kepailitan dan PKPU, tuturnya, di satu sisi digunakan debitur sebagai sarana mengemplang utang. Di sisi lain, kreditur juga menggunakannya untuk menekan debitur membayar utang.

“Penyelesaian sengketa kepailitan memang perlu perbaikan,” pungkasnya.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami