Hukum

Angket KPK Langkah Mundur Pemberantasan Korupsi

BTN iklan

Jakarta, LEI – Para mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan hak angket DPR yang digulirkan terhadap KPK merupakan langkah mundur untuk melemahkan pemberantasan korupsi.

“Hak angket memang hak konstitusional bagi DPR, tapi hak angket DPR itu adalah langkah mundur dan dikategorikan sebagai upaya melemahkan pemberantasan korupsi,” kata mantan pimpinan KPK, Taufiequrachman Ruki, dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Pelemahan terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK bukan hanya terjadi di era pimpinan jilid IV, namun juga sudah ada sejak pimpinan jilid I atau pertama.

“Sejak 2005, pimpinan KPK jilid I sudah mensinyalir ada kegiatan yang kita beri nama corruptor fight back, perlawanan para tersangka koruspi terhadap pemberantasan korupsi,” katanya.

Ruki menegaskan, harusnya semua pihak menghormati proses hukum dan menempuh langkah-langkah sesuai koridor yang ditentukan jika menilai proses hukum di KPK tidak sesuai ketentuan.

“Sepanjang dilakukan menurut hukum, mungkin mengajukan praperadilan, banding, gugatan itu sah-sah saja. Tapi upaya sistematik untuk melemahkan pemberantasan korupsi dengan cara melumpuhkan KPK itu adalah kemunduran buat bangsa ini,” tandas Ruki.

Para mantan pimpinan KPK itu berkumpul untuk menghadiri acara halal bihalal dengan pimpinan KPK dan jajarannya. Adapun mantan pimpinan KPK yang hadir adalah Taufiequrachman Ruki, Erry Riyana Hardjapamekas, Adnan Pandu Praja, Zulkarnain, Chandra Hamzah, Tumpak Panggabean, Bibit Samad Riyanto, dan Indrianto Seno Adji.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close