Opini

Apakah Pengampunan Pajak Berikan Keadilan Secara Ekonomi ?

BTN iklan

Jakarta, LEI/Antara – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang kini menjadi salah satu buah bibir kontroversi di tengah masyarakat sebenarnya bukan merupakan hal yang baru dalam kebijakan suatu negara di dunia.

Ambil contoh Australia, yang pada tahun 2010 juga telah mengeluarkan kebijakan serupa yang berdampak kepada 150 pemilik pajak yang merupakan lapisan orang kaya di Negara Kangguru tersebut secara sukarela meningkatkan transparansi mereka serta berhasil mengumpulkan tambahan penghasilan negara sekitar 200 juta dolar Australia.

Namun, jurnalis media Guardian, Van Badham, pada laman resmi media tersebut pada 21 Januari 2014 menyebutkan bahwa sebenarnya ditengarai terdapat miliaran dolar AS yang tersimpan dan disembunyikan oleh warga kaya Australia di sejumlah yurisdiksi bebas pajak yang tersebar di berbagai belahan dunia.

Van Badham menegaskan kebijakan pengampunan pajak itu ternyata tidak lebih baik daripada kebijakan kerja sama internasional dalam metode pengumpulan data dan membagi informasi secara bersama-sama antarnegara (termasuk negara yang selama ini dikenal sangat menjaga kerahasian perbankan mereka, Swiss).

Menurut dia, kerja sama tersebut telah membuat Lembaga Pajak Australia berhasil mengumpulkan lebih dari 1,7 miliar dolar Australia pada periode 2012-2013, jauh lebih tinggi dari pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak pada 2010 yang “hanya” berhasil mengumpulkan 200 juta dolar Australia.

Van Badham juga berpendapat bahwa kebijakan pengampunan pajak itu sama saja dengan negara memberikan kemudahan dan menguntungkan kalangan kelas atas dengan alasan bahwa langkah tersebut menguntungkan seluruh bangsa.

Di Indonesia, rencana skema besar kebijakan pengampunan pajak dinilai tidak akan efektif tanpa adanya pembenahan terhadap reformasi struktural perpajakan, kata Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam.

“Tanpa disertai reformasi struktural di bidang perpajakan, ‘tax amnesty’ (pengampunan pajak) tidak akan efektif,” kata Ecky Awal dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (14/4).

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, hal tersebut terbukti dari kegagalan negara-negara lain yang melakukan pengampunan pajak tanpa adanya institusi perpajakan yang kuat.

Dia mengingatkan bahwa kebijakan pengampunan pajak yang sukses jarang ditemui, sedangkan bagi negara yang berhasil menerapkan pengampunan pajak disebabkan kepada keberhasilan penguatan kapasitas institusi pajak di negara itu.

“Kita memiliki persoalan perpajakan secara struktural seperti rendahnya ‘tax ratio’ (rasio pajak), rendahnya ketaatan wajib pajak, serta lemahnya pengadilan pajak kita. Sehingga penegakan pajak kita lemah,” katanya.

Untuk itu, ujar dia, beragam permasalahan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui reformasi institusi perpajakannya.

Selain institusi yang diperkuat, lanjutnya, regulasi terkait pajak juga diperbaiki antara lain lewat DPR yang bakal merevisi UU terkait perpajakan.

Sebelumnya, Koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Forum Pajak Berkeadilan meminta pemerintah untuk membatalkan rencana “tax amnesty” atau pengampunan pajak yang dinilai bakal tidak optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak.

“Batalkan rencana pemberian pengampunan pajak kepada wajib pajak super kaya karena akan kontraproduktif terhadap upaya optimalisasi penerimaan pajak,” kata Koordinator Forum Pajak Berkeadilan Ah Maftuchan.

Ah Maftuchan yang juga merupakan Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa berpendapat, pengampunan pajak akan menjadi langkah mundur penegakan hukum perpajakan dan pencucian uang.

Di samping itu, ujar dia, pengampunan pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, serta pengampunan pajak akan melemahkan wibawa pemerintah di hadapan orang super kaya dan korporasi.

Kemudian, lanjutnya, pengampunan pajak juga dinilai akan melukai wajib pajak kecil-menengah yang selama ini patuh bayar pajak.

Forum Pajak Berkeadilan terdiri atas Perkumpulan Prakarsa, Seknas PWYP Indonesia, International NGO for Indonesia Development (Infid), Transparency International Indonesia (TII), Asppuk, The Habibie Center, ICW (Indonesia Corruption Watch), IGJ (Indonesia for Global Justice), IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), ILR (Indonesian Legal Roundtable), P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), Yappika dan YLKI (Yayasan Layanan Konsumen Indonesia).

Tidak adil Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai regulasi pengampunan pajak atau tax amnesty demi menarik dana yang “terparkir” di luar negeri, merupakan kebijakan yang tidak adil.

“Kami buruh, menolak keras tax amnesty, karena tidak adil, ketika buruh dikendalikan upahnya menjadi murah, orang yang tidak bayar pajak malah diampuni,” kata Presiden KSPI Said Iqbal selepas konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Selasa (12/4).

Iqbal menjelaskan penolakan kebijakan pengampunan pajak tersebut karena pihaknya menilai hingga saat ini belum ada yang bisa menjamin ketika ada pengampunan pajak, para wajib pajak “nakal” ini apakah akan taat nantinya.

“Alasan selanjutnya, kebijakan tersebut mencederai buruh karena pengemplang pajak diampuni, kami jadi bertanya-tanya siapa yang meminta ini apakah rakyat atau orang bermasalah di dalam negeri,” ucap dia.

Dia juga menilai RUU tax amnesty yang dipercepat ada sangkut pautnya dengan mulai terbongkarnya skandal “Panama Papers” yang bertujuan untuk melepaskan diri dari jeratan hukum.

“Ketika di luar negeri banyak yang tersangkut Panama Papers mengundurkan diri seperti PM Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson dan pemimpin dunia lainnya, kita justru mempercepat RUU tax amnesty,” tutur dia.

Jika pemerintah tetap membiarkan hal seperti ini, tambah dia, buruh mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa, terutama saat perayaan hari buruh pada tanggal 1 Mei.

Sedangkan Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai kebijakan pengampunan pajak harus menyasar ekonomi bawah tanah (“underground economy”) atau pasar ilegal.

“Seharusnya rasio pajak Indonesia bisa 16 persen, namun yang selama ini dicapai hanya berkisar 10-11 persen karena banyak ‘underground economy’ yang tidak bayar pajak,” kata Ketua Bidang Perpajakan Apindo Prijo Handojo pada diskusi di Jakarta, Rabu (13/4) malam.

Prijo mengatakan pengampunan pajak seharusnya tidak hanya berlaku untuk para pengusaha yang memiliki aset di luar negeri, tetapi juga di dalam negeri, termasuk pasar ilegal.

Menurut dia, baik pasar ilegal maupun para wajib pajak (WP) di dalam negeri juga harus dikejar, sedangkan WP yang sudah patuh menjalankan kewajibannya berhak mendapatkan keamanan untuk tidak dikejar oleh petugas pajak.

Ia mencatat WP berbentuk Badan di Indonesia ada sekitar lima juta, namun yang terdaftar oleh Direktorat Jenderal Pajak hanya 2 juta dan hanya 500.000 di antaranya yang patuh membayar pajak.

“Ada 4,5 juta pengusaha yang tidak bayar pajak sama sekali. Itu baru badannya, manusianya ada 100 juta yang harus bayar pajak. Itu sudah mencakup 98 persen dari ‘tax revenue’ (pungutan pajak),” kata Prijo lagi.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, orientasi pengampunan pajak juga perlu diintegrasikan pada ekonomi informal.

Menurut Bank Dunia, terdapat sekitar 18 persen Produk Domestik Bruto berasal dari ekonomi sektor informal, seperti usaha kecil dan menengah (UKM).

“Pelaku UKM mendapat kesempatan untuk ikut dan tidak perlu sangsi karena bisa mengakses insentif pemerintah, sehingga kalau ada kebijakan likuiditas, suku bunga turun, juga bisa menikmati. Tax Amnesty bukan untuk tujuan, tetapi sarana untuk membangun perekonomian yang baru,” kata Yustinus pula.

Terapkan untuk semua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendorong diberlakukannya pengampunan pajak bila diterapkan secara berkeadilan untuk semua pengusaha dan cakupannya diperluas.

“Hipmi berharap tax amnesty’ (pengampunan pajak) bersifat inklusif yang berarti terbuka bagi semua wajib pajak, termasuk bagi UMKM,” kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (14/4).

Menurut Bahlil Lahadalia, keterbukaan dan tingkat inklusifitas yang tinggi dalam penerapan pengampunan pajak dinilai akan memberikan kepastian hukum serta menggairahkan bidang perpajakan nasional.

Ia mengemukakan, BPP Hipmi menilai tidak berkeberatan bila pengampunan pajak diterapkan asalkan inklusifitasnya tersebut berkeadilan dan cakupan diperluas sehingga bisa teratur dalam membayar pajak.

Bahlil berpendapat, jika penerapan pengampunan pajak berlaku secara eksklusif, maka akan terjadi gelombang penolakan dan berpotensi menurunkan kepatuhan pembayar pajak lantaran dinilai hanya menguntungkan pihak tertentu saja, misalnya bagi mereka yang masih memarkir dananya di luar negeri.

“Jangan sampai, pengusaha yang jelas-jelas berkontribusi ke negara malah tak dapat menikmati fasilitas ‘tax amnesty’,” katanya.

Sementara itu Ketua Pusat Pajak Hipmi Ajib Hamdani mengatakan selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tak bisa optimal karena likuiditasnya memang sangat rendah dampak dari perputaran uang konglomerat asal Indonesia justru banyak yang masih tersimpan di luar negeri.

Sebagaimana diwartakan, pemerintah secara resmi mengajukan RUU Pengampunan Pajak, yang bermanfaat untuk repatriasi dana dari luar negeri serta meningkatkan penerimaan pajak, kepada Komisi XI DPR RI untuk segera dilakukan pembahasan.

“Kami mengajukan ini karena potensi pajak Indonesia sangat besar dan tax ratio kita masih rendah dibandingkan dengan negara lain yang juga berpendapatan menengah,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (12/4).

Bambang mengatakan pengajuan RUU Pengampunan Pajak sangat penting karena masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan harta maupun asetnya di dalam maupun luar negeri serta belum dikenakan pajak.

Selain itu, ia menambahkan, pengajuan RUU ini diperlukan karena masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan dan terbatasnya kewenangan Direktorat Jenderal Pajak terhadap akses data perbankan.

“Rasio kepatuhan penyampaian SPT hanya kisaran 60 persen, masih ada potensi sebesar 40 persen, belum termasuk warga negara yang potensial memiliki NPWP. Sedangkan, Indonesia masih sangat tertutup dalam kerahasiaan bank, bahkan lebih rendah dari negara-negara yang selama ini dianggap tax heaven (surga pajak),” ujar Bambang.

Untuk itu, Bambang mengharapkan RUU Pengampunan Pajak ini bisa mengembalikan dana warga negara Indonesia di luar negeri atau repatriasi, meningkatkan basis data perpajakan serta mendorong penerimaan pajak pada 2016.

Menanggapi permintaan pemerintah tersebut, seluruh fraksi di Komisi XI dalam menyampaikan pandangan mini fraksi sementara, rata-rata menyampaikan persetujuan pembahasan RUU Pengampunan Pajak yang terdiri dari 27 pasal ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak akan hanya bergantung kepada pengampunan pajak atau “tax amnesty” untuk mendapat tambahan penerimaan bagi pembangunan negara.

“Ada atau tidak ada ‘tax amnesty’, kita sudah membuat kalkulasi. Tidak ada ketergantungan kepada ‘tax amnesty’,” kata Jokowi ditemui usai memberi pengarahan dalam Rapimnas III Ditjen Pajak di Jakarta, Selasa (29/3)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close