Ekonomi

APBD Jakarta Sudah Sah, Tapi Kok…

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Rapat paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 DKI sempat diselingi beberapa interupsi sebelum pimpinan rapat mengetuk palu pengesahan. Ada apa ya?

Taufiqurrahman, Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat – PAN, menuturkan sejumlah komponen anggaran seperti penerimaan pajak, pengembalian penanaman modal daerah, dan keluhan terkait sejumlah penebalan anggran pada komponen tertentu.

“Proyeksi pajak daerah direncanakan naikk Rp38,12 triliun menurut pandangan kami tidak wajar dan terlampau optimistis,” ujarnya di sela-sela paripurna di Gedung DPRD DKI, Kamis (30/11).

Menurutnya kenaikan objek pajak dilakukan pada periode yang kurang tepat dengan memandang kondisi perekonomian Ibukota yang sedang melemah. Dia menuturkan jika rencana kenaikan sejumlah objek pajak tetap dijalankan dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil maka target penerimaan akan sulit tercapai.

Taufiqurrahman juga menekankan kejelasan regulasi terkait rencana pengembalian dana PMD PT Jakarta Propertindo yang diberikan pada 2015 sebesar Rp650 miliar.

“Setelah mencermati item-item kegiatan AD/ART 2018 masih terdapat penebalan untuk kegiatan yang bukan prioritas dan perlu dirasionalisasi,” ujarnya. William Yani, Anggota Fraksi PDI-P, mengeluhkan keganjalan pada anggaran gaji Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp40,2 miliar.

“Sampai [rapat] Banggar terakhir tidak dijelaskan kepada anggota, TGUPP itu bisa digaji sampai Rp24 juta. Kriterianya apa, itu belum dapat sampai sekarang,” tuturnya.

Tidak hanya itu William juga menyebutkan soal dana hibah Rp40,2 miliar kepada HIMPAUDI yang disangsikan kegunaannya dengan banyak beredar isu terkait alamat para penerima hibah yang tidak sesuai.

William juga menyayangkan ketidakjelasan sistem dan konsep program unggulan yang kerap dielu-elukan oleh Anies-Sandi. Dia menyebutkan OK-OCE, OK-OTRIP, dan Rumah DP Nol Rupiah adalah program yang sampai saat ini belum dapat dijelaskan oleh Anies maupun Sandi baik konsep maupun sistemnya.

Padahal di dalam APBD 2018 dianggarkan sekitar Rp7,9 triliun untuk menjalankan program-program cetusan Anies-Sandi. “Jadi setelah paripurna ini saya mohon konferensi pers dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menjelaskan secara detail,” tukasnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami