Opini

APHA BERMIMPI TANPA TEPI

BTN iklan

Oleh Theo Yusuf Ms

Catatan pinggir.

Jakarta, LEI, – Sebuah organisasi biasanya dilahirkan lewat “mimpi”. Mimpi dalam pengertian ini, dimulai dari kegelisahan dari orang-orang tertentu yang mempunyai kepedulian yang sama terhadap sesuatu, dan mereka ingin melakukan perubahan, perbaikan atau gerakan lain yang bertujuan untuk kepentingan pubik yang lebih adil.
Frasa kegelisahan, dalam term teori filsafat, merujuk kepada sikap konfrantasi atau perlawanan terhadap rezim atau penguasa yang lalim misalnya. Dan kata kegelisahan ini biasanya mengarah kepada ketidak puasan yang akhirnya menuju kepada konflik hingga perlawanan.
Tan Malaka (1943) pernah mengembagkan teori perlawanan melawan penjajah kolonial dengan teori “Madilog”, Materialisme, Dialektika dan Logika. Dalam teori itu dapat digambarkan, tak mungkin benda dapat bergerak jika tidak digerakan oleh alam, pikiran dan akal manusia. Dan untuk menggerakan benda itu, harus masuk logika, karena bergeraknya benda tersebut harus ada kepastian dan kemanfaatan bagi banyak orang. Itu sebabnya, harus ada dukungan dari massa yang harus bersama-sama bersatu, bergabung dalam mewujudkan suatu harapan tertentu.
Oleh Donny Gahral Adian, (2012) disebutkan, aktivitas politik seorang Tan Malaka bersandar pada filsafat dialektika. Basis filsafatnya, konfrontasi. Namun, konfrontasi di sini bukan sesuatu yang lantas saling menghancurkan melainkan justru membuat perubahan fundamental dalam struktur kemasyarakatan.
Ia, Tan, menginginkan agar cara berpikir identitas yang melemahkan digeser oleh cara berpikir dialektika yang lebih dinamis.

Buku Madilog disusunnya sebagai filsafat sekaligus pedoman gerakan. Solidaritas sebagai sesuatu yang sangat penting. Apalagi jika solidaritas dibentuk untuk memperkuat perlawanan terhadap ketidak adilan.

Para pengajar hukum adat seperti Dr. Laksanto Utomo, Prof. Dewi Wulan Sari, serta guru besar dan doktor pengajar hukum adat lainnya, empat tahun silam melakukan diskusi kecil-kecilan, di Jakarta Selatan. Kemudian di himpunlah menjadi sebuah perkumpulan, atau asosiasi yang bernama APHA. (Asosiasi Pengajar Hukum Adat).
APHA terus bergerak dan mendapat dukungan luas dari para guru besar dan para doktor (S3) dari perguran tinggi negeri, seperti Universitas Jember, UGM, Univ Hassanudin Makssar, UI. Perguran tinggi swasta juga bergabung seperti Atmajaya Jogjakarta, Pancasila, Univ Sahid Jakarta dan lainnya.
Sekedar menelusiri makna asosiasi. Black Law menyebutkan, “The act of a number of persons who unite or join together for some special purpose or business. The union of a company of persons for the transaction of designated affairs, or the attainment of some common object. An unincorporated society; a body of persons united and acting together without a charter, but upon the methods and forms used by incorporated bodies for the prosecution of some common enterprise.”

Jika sepakat dengan pengertian itu, maka asosiasi tidak hanya sekedar bicara soal kebersamaan alam berbisnis. Tetapi juga perlunya orang-orang yang se ide dan seirama bersatu dalam mewujudkan idealismenya, memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, hukum adat atau sekolompok orang yang terpinggirkan.

Tanpa Tepi

Guna mewujudkan ide itu, APHA tak sekedar melakukan diskusi. Tetapi juga melakukan kunjungan langsung ke DPR sebagai pembuat Undang-undang untuk meminta, lembaga itu melakukan draf perbaikan terhadap nomenklatur pengertian hukum adat yang lebih luas.

“Kerancuan itu antara lain tecermin dari nomenklatur RUU Masyarakat Adat yang memberikan pengertian masyarakat adat secara sempit, kata Ketua APHA Dr Laksanto Utomo saat memberikan paparan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislasi DPR di Senayan, tahun silam.” Pengertiannya harus diperluas meliputi masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional termasuk di dalamnya perlu mengakomodasi aliran kepercayaan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2017.
Masyarakat adat selama ini kurang mendapatkan perlindungan hukum khususnya dalam penguasaan tanah dan dalam menjalankan peribadatannya, oleh karenanya, meskipun APHA awalnya hanya sebuah mimpi, tetapi mimpi itu akan diwujudkan tapa tepi dalam membantu kaum adat itu.

Saat Indonesia memasuki Pencapresan (Calon Presiden), APHA juga aktif mengkritisi agar para calon presiden nantinya punya komitmen kepada perlindungan masyarakat adat.
Laksanto kala itu menyebutkan, APHA Indonesia mengkritisi debat para calon presiden (Capres) 2019, Joko Widodo dan Prabowo Subianto belum menyentuh soal isu terpinggirnya masyarakat adat yang selama ini masih terjadi, utamanya soal kepemilikan tanahnya.
“Soal politik dan ideologi kedua capres tidak perlu diragukan, namun soal keberpihakan kepada masyarakat adat yang selama ini tanahnya sering digusur belum tercermin adanya pemihakan,” katanya, seraya menambahkan, belum disahkannya UU Hukum Adat yang sudah diajukan lebih dari 15 tahun.
Bahkan saat ini, gelombang besar dari partai pendung pemerintah, ingin melakukan amandemen UUD 1945, APHA dengan gagah tampil kedepan, bertemu para pengambil kebijakan menyampaikan pendapatnya.
Pekan ini, (Kamis 12/9) APHA akan melakukan diskusi terbatas yang bertema “Mendorong Amandemen Pasal 18b ayat (2) UUD 1945, Serta Pembentukan UU yang Melindungi Masyarakat Adat dan Hak-hak Adatnya,” kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta.

“APHA Indonesia telah mengirimkan masukan kepada Pemerintah sesuai permintaan Menteri Sekretaris Negara RI. Salah satu poin penting merevisi UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, agar asas kearifan lokal dimasukkan sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan penanaman modal.”
Asas kearifan lokal ini telah terabaikan sejak lama, akibatnya dalam penyelanggaraan penanaman modal, masyarakat adat tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah didengar pendapatnya sama sekali. Tidak mengherankan jika kawasan hak ulayat masyarakat adatpun dalam sekejap bisa beralih ke para investor dengan berdasarkan HPH, HGU dan Hak Pakai yang digunakan untuk perkebunan besar, pertambangan dan lain sebagainya.
Kondisi ini tentu menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi masyarakat adat seperti yang dialami Suku Anak Dalam di Sumbagsel, Masyarakat Adat Sedulur Sikep, Masyarakat Adat Papua, dan lain sebagainya.

APHA Indonesia mendorong amandemen Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Ketentuan Pasal 18B ayat (2) menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang”.

Ketentuan Pasal 18B ayat (2) ini tidak rasional, karena masyarakat adat itu lebih dulu ada daripada Indonesia merdeka. Akibat dari berlakunya Pasal 18B ayat (2) ini, masyarakat adat itu baru diakui keberadaan jika telah memperoleh pengakuan dari Pemerintah melalui Peraturan Daerah.
Inilah “kekonyolan” sebuah pemikiran alam ligislasi yang perlu segera direvisi guna menyelematkan “sedulur-sedulur” yang keberadaannya jauh lebih awal dari pada negeri ini lahir.*

***
Penulis, wartawan utama.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami