Hukum

APHA Indonesia: Jokowi Diminta Serius untuk Pengesahan RUU Hukum Adat

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia (APHA Indonesia) berharap Presiden Jokowi serius mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat menjadi undang-undang agar masyarakat pemilik tanah ulayat berhak mengelola hutannya dan tidak mudah terjerat dikriminalisasikan.

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia, Laksanto Utomo mengatakan presiden terpilih nanti harus memosisikan hukum adat dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai sumber hukum nasional dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

“Boleh era milenial tetapi masyarakat Adat harus mendapatkan tempat dan diperhatikan hak haknya dengan payung hukum yang pasti. Ini yang diperlukan masyarakat adat,” kata Laksanto, Rabu (28/11/2019).

Disinggung komitmen Jokowi di periode kedua, Laks berharap investasi di daerah juga diimbangi dengan perlindungan hak masyarkat adat.

“Bolehlah karpet merah untuk investor dan pengusaha yang akan investasi. Tapi Masyarakat Adat sebagai benteng dan penjaga serta penyeimbang sesuai kearifan lokal, harus mendapatkan prioritas,” tambahnya.

APHA sudah menjalin komunikasi dengan para pengajar hukum yang merupakan anggota APHA tingkat daerah supaya mengingatkan pemerintah dan anggota legislatifnya di setiap provinsi supaya mempercepat pengesahan RUU menjadi UU Masyarakat Adat, tambah Laksanto.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami