HEADLINESHukum

APHA Indonesia tanggapi UU Miras

BTN iklan

LEI, Jakarta- Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia atau APHA Indonesia ikut angkat bicara terkait soal peraturan presiden atau Perpres No. 10 Tahun 2021, di mana dalam aturan turunannya ada soal legalisasi miras.

Pembina APHA , Prof. Dr. Dominikus Rato, menyatakan, APHA Indonesia menghormati minuman keras di NTT, Maluku, dan Papua. Sebab, hal tersebut memang dikenal sebagai minuman budaya yaitu saat ritual adat.

“Tetapi, APHA menolak industrialisasi minuman keras yang hanya berorientasi uang tanpa memperhatikan kerusakan mental dan syaraf generasi penerus bangsa ini, ” tegas Rato, kepada wartawan, Selasa (2/3/2021).

Sementara itu, Ketua APHA Indonesia Dr. Laksanto menambahkan, pada prinsipnya sebagai Ketua APHA, dia memahami di beberapa daerah minuman keras atau tuak memang digunakan untuk upacara adat. Namun demikian jika produksi secara besar-besaran, apalagi untuk konsumsi lokal harus dipertimbangkan ulang.

 

“Kecuali jika produksi miras dengan kandungan alkohol tinggi untuk ekspor, ini akan menambah devisa negara,” pungkasnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami