Hukum

APHA Kembali Memberikan Masukan untuk RUU Masyarakat Adat

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia kembali diminta masukannya terkait dengan RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat. Kali ini DPD RI Komite I menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPD RI, selasa 23 Januari 2018.

Bagir Manan mantan Ketua Mahkamah Agung, sebagai salah satu nara sumber mengatakan bahwa “RUU ini perlu mengakomodir pranata-pranata hukum yang dimiliki oleh masyarakat adat yang sudah termuat dalam UUD’45 dan perlu Undang-Undang untuk mengaturnya”.

“Sudah 17 Tahun perintah UUD’45 tersebut belum terwujud, sehingga Undang-Undang ini menjadi pembahasan yang harus mendapatkan perhatian khusus”

Dr. Kunthi Tridewiyanti, SH, MA sebagai juru bicara APHA menegaskan bahwa APHA melalui Pertemuan di Unhas Makasar dan Seminar Nasional di FH Universitas Pancasila Jakarta telah merumuskan 10 poin terkait dengan RUU Masyarakat Adat.

Pertama; nomenklatur RUU Masyarakat Adat perlu ditinjau ulang agar tidak ada kerancuan antara masyarakat hukum adat, masyarakat adat, dan masyarakat tradisional. Kedua, RUU Masyarakat Adat ini bersifat unifikasi administrasi dan tetap memperhatikan pluralisme hukum.

Ketiga, RUU Masyarakat Adat memuat konsep hukum adat, adat istiadat, dan adat. Namun perlu dikaji kembali agar tidak ada kerancuan. Keempat, ada kriteria masyarakat adat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat tradisional.

Kelima, hak-hak masyarakat adat berupa identitas budaya dan hak tradisional. Sistem religi masuk sebagai hak masyarakat tradisional. Keenam, inventarisasi dan verifikasi tidak perlu dibahas dalam RUU Masyarakat Adat.

Ketujuh, pemberdayaan masyarakat adat dilakukan oleh masyarakat adat sendiri dan pemerintah hanya sebagai pendamping dan fasilitator. “Kedelapan, peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat adat yang berfungsi memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa-sengketa menurut hukum adat dengan memperhatikan HAM, kecuali pelanggaran yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan ancaman penjara paling sedikit 5 tahun,” kata Kunthi.

Sembilan, peradilan adat berwenang untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat adat termasuk di bidang pertanahan. Sepuluh, kalau berkaitan dengan pihak di luar masyarakat adat, maka diperlukan peradilan pertanahan secara  Ad Hoc,” ujarnya.

RDPU DPD RI ini dipimpin oleh Ketua Komite I Drs. H. Akhmad Muqowam dan Drs. H. A. Hudarni Rani, S.H. Rapat ini juga dihadiri oleh 14 anggota Komite I. [Irwan/LEI-K01]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami