BTN iklan
HEADLINESHukum

APHA Minta UU Masyarakat Adat Direalisasi

Untuk Melindungi Masyarakat Adat

JAKARTA, LEI – Asosiasi Pengajar Hukum ADat (APHA) Indonesia diterima oleh Kantor Staf Presiden Rabu 26 September 2018. Dalam pertemuan ini membahas isu strategis nasional mengenai  hukum adat dan masyarakat adat terutama yang terkait dengan RUU Masyarakat Adat.

Pada pertemuan ini, Prof. Dewi Wulansari, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung mengatakan bahwa kondisi negara saat ini banyak usaha untuk memecah belah persatuan dan hilangnya jati diri bangsa Indonesia. Pemerintah harus dapat melindungi masyarakat adat sebagai salah satu jati diri Bangsa Indonesia.

Sementara itu, Dr. Caritas Woro dari Atmajaya Yogyakarta mengatakan, “Masyarakat adat saat ini seperti dikesampingkan, mereka kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah. Dari penelitian yang telah dilakukan diketahui hanya beberapa pemerintah daerah saja yang sudah memiliki peraturan yang melindungi masyarakat adat”.

RUU Masyarakat Adat yang diharapkan dapat menjadi pondasi peraturan yang melindungi masyarakat adat di Indonesia, saat ini belum diketok palu oleh DPR. APHA telah diminta dengar pendapatnya oleh DPR RI maupun DPD RI.

Ketua Umum APHA, Dr. Laksanto Utomo mengatakan, RUU masyarakat hukum adat sewajarnya sudah dikeluarkan sejak lama. RUU itu pun perlu didiskusikan dengan pakar-pakar Hukum Adat terkait banyaknya istilah yang dikhawatirkan menimbulkan salah tafsir dikemudian hari. Muatan-muatan RUU Masyarakat Adat harus berpihak kepada Masyarakat adat jangan malah merugikan masyarakat Adat”

“RUU Masyarakat Adat saat ini masih dalam proses pembahasan di kementrian yang menanganinya. KSP masih menunggu hasilnya untuk diprroses” tegas Yanuar Nugroho, Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis.

“KSP dan APHA perlu waktu khusus untuk mendiskusikan masalah RUU Masyarakat Adat. Kami juga perlu policy brief hasil penelitian anggota APHA yang dapat memberikan masukan kepada kebijakan pemerintah” lanjut Yanuar.

Pada kesempatan ini APHA diwakili oleh Ketua Umum Dr. Laksanto Utomo, Prof. Catharina Dewi Wulansari, Prof. Amril Ghaffar Sunny, Dr. Caritas Woro Murdiati, Nuraida, SH, MH dan Direktur Eksekutif APHA, Hermansyah.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close