Hukum

APHA:RUU Hukum Adat Banyak Kerancuan

BTN iklan

  Oleh Theo Yusuf

   Jakarta, Lei, Antara) – Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) menilai perlu ada koreksi mendasar terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Adat karena di dalamnya masih banyak kerancuan yang dapat merugikan kaum adat.

Kerancuan itu antara lain tecermin dari nomenklatur RUU Masyarakat Adat yang memberikan pengertian masyarakat adat secara sempit, kata Ketua APHA Dr Laksanto Utomo saat memberikan paparan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislasi DPR di Senayan, Jakarta, Jakarta.

Pengertiannya harus diperluas meliputi masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional termasuk di dalamnya perlu mengakomodasi aliran kepercayaan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2017.

Menurut Laksanto, masyarakat adat selama ini kurang mendapatkan perlindungan hukum khususnya dalam penguasaan tanah dan dalam menjalankan peribadatannya.

Soal penguasaan tanah, mereka mudah digusur oleh investor asing meskipun sudah ratusan tahun mendiami tempat itu.

Otoritas berwenang mengatakan tak ada lagi masyarakat adat, tanah yang tidak besertifikat adalah milik negara sehingga mereka mudah digusur dan dipinggirkan, kata Laksanto.

“Jika RUU Masyarakat Adat tidak segera diperbaiki, dipastikan akan merugikan masyarakat adat di masa depan, dan tanah mereka bergeser ke investor asing, katanya.

Laksanto yang didampingi Dr Kunthi Tridewiyanti dari FH Universitas Pancasila Jakarta, Prof Dominikus Rato dari Universitas Negeri Jember, Prof Dr MG Endang Sumiarni dari Fakultas Hukum Universitas Admadjaya Yogyakarta, Dr Ning Adhiyasih dari FH Trisakti, dan Robert K Hammar dari STIH Manokwari Papua kembali menegaskan, dengan perluasan pengertian dalam RUU akan menguntungkan masyarakat adat.

“Jangan sampai kita menjadi tukang cuci di negeri sendiri karena jutaan tanah yang saat ini dikuasai masyarakat adat kian menyusut,” kataya.

Prof Rato menambahkan, Peradilan Adat perlu diciptakan di lingkungan masyarakat adat yang berfungsi memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa menurut hukum adat dengan memerhatikan HAM, kecuali pelanggaran yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan ancaman penjara paling sedikit lima tahun.

“‘Negara mawa tata dan desa mawa cara’, artinya negara harus mempunyai hukum secara nyata, sementara desa juga mempunyai cara budaya yang beragam. Keduanya dapat bersinergi,” katanya.

Aliran Kepercayaan Perlu kejelasan Dalam rapat yang dipimpin Rufinus Hotahuruk dari Fraksi Hanura, Rato juga mempertanyakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2017 tentang diterimanya aliran kepercayaan sebagai bagian dari kehidupan bangsa Indonesia.

“Di mana tempat mereka itu karena di Sumatera Utara ada aliran kepercayaan, tetapi tidak masuk dalam masyarakat adat. Namun, mereka punya gereja dan tata cara beribadah sendiri,” katanya.

Rato mengatakan, dalam RUU nanti perlu dibedakan mana agama samawi yang dimasud dalam Pasal 29 UUD 1945 dan mana aliran kepercayaan atau penghayatan yang dimaksud oleh MK. RUU Adat perlu memosisikan secara jelas terhadap masalah tersebut agar tidak kontraproduktif.

Anggota DPR Bambang Riyanto dari Fraksi Gerinda dan Prof Dr Hendrawan Supratikno dari Fraksi PDI meminta APHA kembali lagi memberikan masukan terkait dengan penguasan tanah adat dan soal aliran kepercayaan.

“RUU Masyarakat Adat ini akan kita jadikan lebih permanen dan tuntas. Karena itu, kami minta APHA membuatkan paper kecil soal apa yang perlu dimuat dan apa yang perlu dihilangkan,” kata Hendrawan Supratikno.

Y005/ Sigit Pinardi


Kategori Umum

Index by Date

 

 

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami