Hukum

APHTN-HAN dan PUSako Unand: Angket KPK Tak Sah

BTN iklan

Jakarta, LEI – Ratusan pengajar hukum yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pusat Studi Konstitusi (PUSako) Universitas Andalas (Unand) menyatakan angket KPK yang digulirkan DPR tidak sah.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP) APHTN-HAN, Mahfud MD, di KPK, Jakarta, Rabu (14/6/2017), menyampaikan, penilaian itu berdasarkan hasil kajian yang dilakukan APHTN-HAN dan PUSako Unand atas angket KPK.

Pertama, hak angket terhadap KPK tidak sah karena bukan kewenangan DPR untuk menyelidiki proses hukum di KPK karena itu merupakan wewenang peradilan atau pengadilan.

“Sikap kami yang kedua, Pansus hak angket dibentuk melalui prosedur yang menyalahi aturan perundang-undangan, sehingga pembentukannya ilegal,” kata Mahfud.

Selain pembentukannya cacat hukum, subyek dan obyek yang dituju pun keliru, karena KPK bukan lembaga pemerintahan.
“Secara historis, hak angket itu dulu hanya untuk pemerintah. Karena tidak mungkin DPR itu mengawasi yang bukan pemerintah. Itu satu dari sudut sejarah,” kata Mahfud.

Sesuai Pasal 79 Ayat (3) UU MD3, bahwa hak angket untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah. Pasal ini telah menguraikan siapa saja pemerintah.

“Dalam pasal disebut dalam penjelasannya bahwa siapa itu pemerintah, presiden, wapres, para menteri, jaksa agung, kapolri dan lembaga pemerintah non kementerian, seperti Basarnas, LIPI, Wantimpres. Tapi di luar itu seperti KPK, itu bukan lembaga pemerintah,” ujarnya.

Ketiga, lanjut Mahfud, DPR menurut para akademisi, harusnya bertindak sesuai ketentuan perundang-undangan dan aspek-aspek ketatanegaraan yang telah ditentukan dalam UUD 1945.

Tindakan DPR di luar ketentuan hukum yang dilakukan akan berdampak pada kerusakan ketatanegaraan dan hukum. Apabila itu terjadi, maka akan menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat, khususnya terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Karena pembentukan Pansus Angket KPK cacat hukum, APHTN-HAN dan PUSako Unand mengimbau KPK tidak menuruti kemauan DPR karena jika menuruti, maka KPK melanggar hukum.

“Kami mengimbau agar KPK tidak mengikuti kehendak panitia angket yang pembentukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akibat pembentukan panitia angket yang bertentangan dengan UU, maka segala tindakan panitia angket dengan sendirinya bertentangan dengan UU dan hukum,” ujarnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami