Hukum

APPTHI Dorong Barnabas Suebu Ajukan Grasi Ke Presiden Jokowi

BTN iklan

 Oleh: Theo Yusuf

  Jakarta,  Lei,/Antara) – Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) mendorong mantan gubernur Papua Barnabas Suebu mengajukan grasi (pengampunan) kepada Presiden Joko Widodo, terkait hasil putusan banding yang meningkatkan hukuman dari empat tahun enam bulan menjadi delapan tahun penjara.

Putusan itu sudah final (inkrah) karena terdakwa tidak mengajukan kasasi. Oleh karena itu, masih ada “pintu masuk” untuk mencari keadilan yakni mengajukan grasi kepada Presiden, kata Ketua Pembina APPTHI, Prof. Dr. Faisal Santiago, usai menghadiri diskusi publik Eksaminasi Putusan Barnabas Suebu, di Univeritas Atmadjaya Jakarta, Jumat.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2002, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Grasi bukan berupa upaya hukum, karena upaya hukum, karena putusannya sudah inkrah, tinggal mencari keadilan melalui grasi.

“Grasi merupakan upaya nonhukum yang didasarkan pada hak prerogatif Presiden dan juga diputuskan berdasarkan pertimbangan subjektif Presiden, karena adanya proses penuntutan dan putusan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum,” kata Faisal.

Pandangan APPTHI itu disampaikan setelah menganalisis hasil panel terhadap Putusan Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST dan Putusan Perkara Nomor 61/PID/TPK/2016/PT.DKI, ditemukan kejanggalan yang cukup substantif baik dalam pertimbangan hingga putusannya.

” Putusan hakim PN, kemudian naik ke hakim PT terdapat ‘jumping conclution’,yaitu penarikan kesimpulan yang tidak pada tempatnya. Kesimpulannya melampai premis-premis awalnya,” kata Faisal seraya menambahkan, putusan itu sama sekali tidak melihat fakta-fakta hukum, karena mengambil data yang keliru dan tidak adanya aspek kemanfaatan bagi hukum dan negara.

Menjawab pertanyaan, Faisal yang didampingi Ketua APTHI Dr. Laksanto Utomo mengatakan, penyebutan identitas agama sudah salah, kemudian menghitung kerugian negara diambil dari saksi ahli hukum.

“Sejak kapan ahli hukum diajari mengaudit kerugian keuangan negara. Itu tugas BPK, BPKP atau akuntan publik. Masak dalam pertimbangan putusan kerugian negara mengutip dari ahli hukum pidana,” katanya.

Tidak pertimbangkan Menyangkut aspek kemanfaatan dan kesejarahan, kata Faisal, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan aspek kemanfaatan. Barnabas usianya 70 tahun, bukannya dikurangi tetapi justru dilipatkan menjadi delapan tahun penjara. Demikian juga soal hukuman tambahan, pencabutan hak politiknya untuk memilih dan dipilih. Hal itu sama sekali tidak melihat perjuangan terdakwa yang mampu meredam gejolak di Papua.

“Dia pada usia 30 tahun sudah menjadi Gubernur, dengan begitu perjuangan tentang Papua diawali sejak dia masih belia yang sama sekali tidak ada dalam petimbangan hukumnya,” kata Faisal.

Tim panel eksaminasi terhadap putusan tersebut, terdiri atas lima orang yakni Dr. Anton F. Susanto, dari Fakultas Hukum Univeritas Pasundan Bandung, Dr. Syamsudin, dari Universitas Islam Indonesia Yogjakarta, Dr. Abdul Fickar Hadjar, dari FH Univ Trisakti, Dr. Farhana Rasjidi, dari Universitas Islam Jakata, dan Dr. Asmin Fransisca, FH Univ Admajaya Jakarta.

Tujuan eksaminasi putusan pengadilan, kata Dr. Farhana untuk mengkritisi, menganalisis dan mengevaluasi proses hasil putusan badan peradilan yang dirasa tidak adil serta menyimpang dari ketentuan hukum baik formil maupun hukum matieriel.

Dengan kata lain, eksaminasi pengujian atau penilaia dari putusan hakim, apakah putusannya itu punya pertimbangan yang logis, prosedur hukumnya diterapkan secara benar dan apakah putusan itu bersifat adil atau justru bersifat zholim, kata Farhana.

Ia juga mengatakan, eksaminasi telah menemukan pertimbangan hukum dalam putusan masih ada yang beretentangan dengan legal justice, moral justice dan social justice.

Oleh karena itu, para tim aksimanasi sepakat agar hasil kajiannya dipublikasikan agar masyarakat dapat melihat secara utuh, apakah putusan itu sudah baik dan benar atau tim aksiminasi yang justru salah menilai, biar masyarakat nanti menilai.

“Eksaminasi itu lebih bersifat kajian akademik sehingga dapat diuji secara akademik pula,” kata Farhana.

Jangan dipermainkan Sementara itu mantan Hakim Agung Asep Iwan Irawan salah satu pembahas hasil eksaminasi putusan Barnabas Suebu mengatakan, para hakim tinggi yang memutus perkara aquo, telah membiarkan kesalahan putusan hakim ditingkat pertama. Kesalahan yang kasat mata, kata Iwan, antara lain tidak ada argumen dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap pasal yang disangkakan sehingga seseorang dapat dilakukan penuntutan.

Selain itu, ahli hukum semestinya tidak dapat dijadikan notasi untuk pertimbangan hukum sebagai kerugian keuangan negara. Itu salah fatal, semestinya hakim tingkat pengadilan tinggi mengabaikan dan memutus dengan kewenagannya sendiri, katanya.

“Putusan-putusan hakim yang tidak sesuai dengan fakta, tidak menjalankan prosedur hukum acara, mestinya batal demi hukum, tetapi hakim tinggi justru menaikkan dari putusan awal dengan menggunakan pertimbangan yang dipakai oleh PN di bawahnya,” katanya.

Senada dengan itu, Prof. Dr. Zainal Arifin Hosen, yang menjadi moderator dalam uji publik eksaminasi putusan Barnabas Suebu mengingatkan kepada aparat penegak hukum agar hukum tidak dipermainkan secara kasat mata di masyarakat karena hal itu dapat berakibat ketidakpercayaan kepada hukum itu sendiri.

Zainal yang juga Direktur Pasca Sarjana FH Universitas Assafiiyah Jakarta mencontohkan, kasus KTP=E yang menyeret Setya Novanto tampak benar bahwa hukum sedang dipermainkan oleh para ahli hukum termasuk juga para penegak hukum.

“Saat ini terkesan KPK tidak ingin kecolongan praperadilan jilid ke dua kalah, makanya berusaha keras mengajukan Novanto ke PN sebelum sidang Praperadilan dimulai. Kesan yang sama juga dialami oleh Barnabas Suebu, dimana saat praperadilan didaftarkan dan belum disidangan, KPK buru-buru mengajukan kasusnya ke PN. Cara-cara seperti itu terkesan terburu-buru atau mengejar target dari seseorang,” kata Zainal.

/Y005/b/a011


Kategori Umum

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami