Hukum

APPTHI: Paket Kebijakan Hukum Cegah Hegemoni Investor

BTN iklan
 Oleh Genta Tenri Mawangi
Jakarta,  Lei, Ant – Paket kebijakan hukum yang menyeluruh diperlukan demi melindungi aset negara dan perekonomian rakyat dari hegemoni para pemilik modal.

Pernyataan itu disampaikan Dewan Pembina Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), Zainal Arifin dalam sebuah konferensi pers mengenai tiga tahun Pemerintahan Presiden Jokowi-JK di Jakarta, Senin.

“Pembangunan infrastruktur yang cukup masif dalam beberapa tahun terakhir mestinya diimbangi dengan kebijakan yang menyeluruh di bidang hukum. Presiden sebaiknya fokus membuat regulasi yang sifatnya nasional, karena sebagai kepala negara, presiden harus menegaskan komitmennya membangun sistem hukum yang menopang pembangunan ekonomi,” kata Zainal.

Ia menjelaskan, sejumlah paket kebijakan ekonomi yang dibuat selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus diimbangi paket kebijakan hukum yang lengkap.

Zainal lanjut menambahkan, jika tujuan pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat, maka sebuah paket kebijakan hukum dibutuhkan demi mengendalikan berbagai kemudahan yang diciptakan pemerintah demi meningkatkan jumlah investasi.

“Pengendalian itu penting, agar investasi yang diupayakan pemerintah dapat menyejahterakan rakyat,” kata Zainal.

Dalam kesempatan itu, APPTHI pun meluncurkan kembali Sembilan Paket Kebijakan Hukum di tengah tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK.

“Paket kebijakan hukum ini merupakan sebuah rekomendasi yang disusun oleh APPTHI. Sebetulnya, dokumen ini telah diserahkan ke presiden melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam),” kata Ketua APPTHI St. Laksanto Utomo di Jakarta, Senin.

Laksanto menjelaskan, paket kebijakan itu terdiri atas sembilan rekomendasi yang sebaiknya menjadi pertimbangan pemerintah dalam mereformasi sistem hukum di Indonesia.

“Sembilan isu utama yang menjadi perhatian dalam paket kebijakan, diantaranya, hukum dan kebijakan pembangunan ekonomi kerakyatan, sistem penegakan hukum, bidang moneter dan penerimaan negara, reformasi agraria, tata kelola kelautan nasional, penataan sumber daya alam dan lingkungan hidup, penataan sosial dan budaya sesuai jiwa bangsa, penataan sistem pendidikan tinggi hukum nasional, dan penataan kebijakan sistem kepemiluan,” terang Laksanto.

Dalam kesempatan sama, Dewan Pembina APPTHI Faisal Santiago turut menjelaskan, pemerintah perlu turut serius membangun sekor hukum di Indonesia.

“Pemerintah tampaknya hanya fokus membangun sektor ekonomi. Tidak dapat dipungkiri, selama tiga tahun ini, perekonomian Indonesia cukup berhasil, dibuktikan dengan adanya 16 paket kebijakan ekonomi dan berbagai pembangunan infrastruktur. Namun pada sisi lain, pembangunan di bidang hukum harus diperhatikan. Dengan begitu, kita sudah menawarkan satu konsep mengenai paket kebijakan hukum,” jelas Faisal.

Reshuffle Dalam kesempatan sama, APPTHI turut mendorong Presiden Jokowi agar mengevaluasi kembali jajarannya, terutama yang menempati posisi strategis di bidang hukum.

“Kami APPTHI mendesak ada suatu langkah konkrit dari presiden untuk mengevaluasi beberapa bidang dan melakukan reshuffle agar ada penegasan dalam upaya mereformasi sistem hukum di Indonesia,” kata Laksanto.

Ia lanjut menjelaskan, Presiden Jokowi perlu memastikan bahwa seluruh jajaran menteri dalam Kabinet Kerjanya tidak tersandung skandal hukum.

“Demi mencapai penegakan hukum yang optimal, Presiden harus memasikan menterinya memiliki akuntabilitas dan kapabilitas. Misalnya saja, ada seorang menteri di lingkungan Kemkumham, diduga tersandung kasus hukum, misalnya soal KTP-el, maka kami pikir jangan diteruskan. Presiden harus berani membuat terobosan, karena dalam dua tahun terakhir sampai 2019 nanti, rakyat menanti langkah yang terbaik (dari pemerintahan Jokowi) untuk kepentingan bangsa,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, wartawan turut menanyakan, apakah Hakim Agung Gayus Lumbuun merupakan kandidat yang tepat untuk membantu presiden membenahi sistem hukum di Indonesia.

“Kalau Pak Gayus yang saya kenal dulunya pengacara senior. Jika dia ingin diplot sebagai jaksa agung, ya pantas saja. Dia itu bekas legislator yang jadi hakim agung, artinya pengalaman di bidang praktisi dan regulasi pun sudah teruji. Untuk urusan administrasi bidang hukum, itu juga cukup, jadi sesuai juga kalau di Kementerian Hukum dan HAM,” kata Zainal menjawab pertanyaan wartawan.

Zainal turut menambahkan, meski demikian, pilihan itu diserahkan ke presiden jika nantinya ia memutuskan mereshuffle jajarannya di kabinet.

“Ada pengalaman baik ketika Abdul Rahman Saleh seorang hakim agung ditarik jadi jaksa agung, saya pikir itu bisa jadi pelajaran juga,” tambahnya.


 

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami