APPTHI: Sanksi Berat Kepala Daerah Terlibat Narkoba – Legal Era Indonesia
Hukum-Bisnis

APPTHI: Sanksi Berat Kepala Daerah Terlibat Narkoba

APPTHI
Bagikan ke:

JAKARTA – Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menyatakan, insiden penangkapan Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan Ahmad Wazir Nofiandi terkait penggunaan narkoba, harus diberikan sanksi berat.

Untul itu, Ketua APPTHI Laksanto Utomo mengatakan, para calon kepala daerah terpilih harus menandatangani pakta integritas sebelum dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. “Kepala daerah harus patuhi pakta integritas. Jika melanggar, diberikan sanksi berat, mulai dari nonaktifkan dan pemberhentian,” kata Laksanto usai seminar bertajuk “Mengkaji Peran Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sebagai Ujung Tombak Penyelenggara Pemerintahan Dalam Memperkuat Eksistensi Negara Kesatuan” di Jakarta, Selasa (15/3).

Menurut dia, kasus narkoba itu menjadi catatan penting dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan penegakkan hukum di Tanah Air. Kementerian Dalam Negeri dan lembaga penegak hukum harus segera mengambil tindakan tegas agar insiden pelanggaran hukum maupun penyimpangan kewenangan oleh kepala daerah tidak terulang lagi.

“Proses hukum harus dikawal. Kepala daerah bermasalah dinonaktifkan hingga proses peradilan selesai. Apalagi saat ini dalam situasi darurat narkoba,” ujar Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta ini.

Laksanto mengatakan, saat ini budaya paternalistik masih mengakar di masyarakat sehingga perbuatan pelanggaran hukum oleh kepala daerah sangat kontraproduktif dalam upaya penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik. “Masyarakat kita masih melekat budaya paternalistik. Insiden itu menjadi potret buruk,” katanya.

Seperti diketahui, selama ini pakta integritas yang perlu ditandatanani oleh setiap kepala daerah ditujukan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Penyerahan kepada dua lembaga tersebut sekaligus mengawal pemerintah daerah yang bersih dari korupsi.(hir)

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top