Hukum

APPTHI: Ubah Prodi hukum Jangan Karena Ada Lobi-lobi

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Sejumlah anggota Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) melakukan pertemuan di Jakarta mensikapi kabar akan adanya perubahan Prodi Ilmu Hukum menjadi Prodi Humaniora.

Mereka menilai,  jika rencana perubahan Program Studi Ilmu Hukum pada fakultas hukum oleh Kementerian Riset dan Tehnologi (Kemenristek dikti), menjadi Prodi Humaniora,  benar, sebaiknya tidak dilakukan secara gegabah atau karena adanya lobi-lobi dibelakang.

“Kami menilai jika rencana perubahan itu diwujudkan oleh Kemenristek dikti, itu sangat terburu-buru dan tampaknya hanya mengakomodasikan dari sekelompok orang yang mempunyai kampus namun belum ada prodi hukumnya,” kata Ketua APPTHI, Dr. Laksanto utomo, kepada pers usai pertemuan dengan sejumlah dekan Fakultas Hukum Universitas Swasta, di Jakarta, Selasa.

APPTHI, Eksaminasi, Putusan

Ia mengatakan, Pemerintah Cq. Dirjen Dikti dikabarkan saat ini sedang membahas perubahan Prodi Ilmu Hukum ke Prodi Humaniora. Prodi sekarang dikabarkan tidak adaptif dengan arah globalisasi yang menginginkan para sarjana hukum bekerja trampil dan mempunyai kekhususan dalam ilmu hukum.

Jika asusmi itu benar, katanya, para sarjana hukum proses dari Prodi humaniora nanti tidak ubahnya seperti “tukang” atau pekerja dalam suatu pabrik. “Belajar hukum tidak hanya belajar pasal-pasal dalam KUHP dan KUH perdata. Tetapi juga belajar filsafat dan metodologi ilmu hukum. Itu sebabnya seorang sarja hukum harus punya landasan teori yang kuat dalam menyelesaikan masalah,” kata Laksanto yang juga Direktur Program Pasca Unkris Jakarta itu.

Menjawab pertanyaan, Laksanto mengatakan, APPTHI akan meminta waktu kepada Menteri Ristekdikti guna mengklarifikasikan atau melakukan konsultasi apakah rencana benar adanya dan dikaji mendalam atau karena lobi dari kelompok tertentu.

“Itu yang kami akan diskusikan ke Kemenristek dikti,” katanya.

Jangan langgar aturan

Ditempat yang sama Dekan Fakultas Hukum Pancasila Prof. Ade Saptomo mengingatkan kepada Kemenristek jika ingin melakukan perubahan Prodi Ilmu Hukum menjadi Prodi Humaniora, sebaiknya tidak melanggar aturan yang ada.

Pasal 15 ayat (1) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi antara lain menyebutkan, Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan
cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pengertian dari pasal itu dapat dimaknai, produk Prodi Hukum yang mengeluarkan sarjana hukum, tidak seperti pekerja tukang, tetapi juga mereka diajari ilmu filsafat, dan kajian metodologi secara ilmiah. Oleh karenannya, Perguruan Tinggi juga membuka program Vokasi yang sifatnya dapat siap bekerja karena lebih banyak diajari praktek dilapangan. Dengan begitu ada beda antara Prodi hukum dengan rencana prodi Humaniora itu, katanya, seraya menambahkan perubahan itu akan bertentangan Pasal 15 ayat (1) tersebut.

Pertemuan APPTHI yang dihadiri antara lain Dekan Fakultas Hukum Pancasila Jakarta, Dekan FH Universitas Nasional (Unas), Dekan FH Borobudur, FH Esa Unggul, Unsula Semarang, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jakarta, Ade Saptomo mengingatkan agar Kemenristek tidak terlalu terburu-buru melaukan perubahan.

“Jika saat ini pemerintah melakukan moratorium, saatnya untuk melakukan pembenahan, jangan justru menambah keruwetan di kalangan Prodi Hukum Universitas Swasta,” katanya.

Dekan FH Borobudur Prof. Dr. Faisal Santiago menambahkan, saat ini Kemenristek dikti, melakukan moeratorium terhadap pembukaan Prodi Hukum. Namun disisi lain ada universitas papan atas yang dibolehkan membuka program studi humaniora yang seolah disamakan dengan Prodi hukum.

“Kita akhirnya mempertanyakan, apakah keinginan perubahan prodi hukum ke humaniora itu karena ada lobi dari para pemilik universitas papan atas,” katanya dengan nada tanya.

Menjawab pertanyaan, ia mengatakan, “Saya tidak mau menyebut nama univeritasnya, tetapi dikalanngan perguruan tinggi sudah mengerti ada beberapa univeritas milik konglomerat akan membuka program humaniora yang seolah-olah disamakan dengan Prodi Ilmu Hukum,” kata Faisal Santiago.
Dewa

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami