Kesehatan

Arahan Presiden RI untuk perpendek Hari Libur

BTN iklan

LEI, Jakarta- Menko PMK Muhadjir Effendy selintas mengatakan, dalam ratas bersama Jokowi meminta ada pengurangan jumlah libur di akhir tahun.
“Yang berkaitan masalah libur, cuti bersama akhir tahun termasuk libur pengganti cuti bersama Idul Fitri, Presiden memberikan arahan supaya ada pengurangan,” kata Muhadjir.
Namun, Muhadjir belum merinci berapa jumlah pengurangan yang diminta Jokowi. Tadinya pemerintah merencanakan cuti bersama dalam libur akhir tahun.
Sebelumnya, Libur Natal dan Tahun Baru 2020 akan digabung dengan cuti bersama Lebaran yang diundur di akhir tahun.
“Beliau memerintahkan supaya segera ada rakor yang dilakukan Kemenko PMK dan Kementerian/Lembaga terkait terkait masalah libur akhir tahun dan pengganti libur cuti bersama Idul Fitri,” ucap Muhadjir.
Namun, belajar dari pengalaman libur panjang sebelumnya, Ketua Satgas COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo berulang kali mewanti-wanti masyarakat tidak bepergian pada saat libur panjang. Sebab, angka positif corona berpotensi akan naik.

Dalam ratas, Jokowi meminta para menteri memberi laporan soal vaksinasi corona. Kemudian ia sempat meminta laporan soal pembayaran vaksin corona.
Mantan Wali Kota Solo itu menuturkan, seharusnya vaksin corona sudah melalui proses administrasi dan sudah dibayar.
“Saya akan minta laporan yang pertama mengenai vaksin ini sampai di tangan kita kapan, karena ini sudah prosesnya, mestinya, proses-proses administrasi, proses-proses pembayaran mestinya sudah dilakukan,” kata Jokowi.
Jokowi meminta para menteri terkait juga memberikan laporan soal kesiapan vaksinasi sudah berapa persen, distribusi, hingga tahapan BPOM.
“Kesiapan vaksinasi sudah berapa persen, baik distribusi, persiapan cold chain seperti apa dan proses administrasi menuju ke tahapan-tahapan BPOM yang berkaitan dengan emergency use of authorization seperti apa, saya ingin dapatkan laporannya,” ucap Jokowi.
Selain itu, dalam rapat Jokowi kembali menekankan pentingnya keseimbangan antara penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

Jokowi meminta untuk Strategi Rem dan Gas Jangan Kendur dan Picu Gelombang ke-2. Beliau juga memastikan sejauh ini strategi pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi corona sudah berjalan baik. Ia meminta Komite COVID-19 hingga Satgas COVID-19 mempertahankan hal ini.
“Saya ingatkan Komite, Satgas, dan semua gubernur agar betul-betul bisa atur urusan COVID dan ekonomi dalam sebuah keseimbangan yang baik. Karena strategi rem dan gas ini saya liat hasilnya mulai keliatan terutama dalam pengendalian, baik COVID dan ekonomi,” kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan Komite COVID-19 dan gubernur agar selalu waspada. Jangan sampai keseimbangan menangani corona dan pemulihan ekonomi memunculkan risiko gelombang kedua.
“Dengan capaian seperti ini, saya minta Komite, Satgas, dan gubernur untuk tetap waspada. Strategi sejak awal, rem dan gas betul-betul diatur, jangan sampai kendur dan juga memunculkan risiko gelombang kedua,” ucap Jokowi.
“Ini yang bisa membuat kita setback, mundur lagi,” lanjut dia.
Demi mencegah risiko gelombang kedua terjadi, Jokowi mengingatkan jajarannya terus melakukan langkah pencegahan. Misalnya menindak tegas kegiatan yang melanggar protokol kesehatan.
“Langkah-langkah pencegahan dan intervensi terhadap potensi-potensi kegiatan yang melanggar protokol harus dilakukan dengan ketegasan. Lakukan tindakan pencegahan sedini mungkin,” jelas Jokowi.
Arahan Jokowi di Ratas COVID-19: Cuti Bersama Dipotong hingga Pantau Pilkada (5)
Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (23/11). Foto: Dok. Kemendagri
Jokowi Minta Mendagri, Kapolri, dan Satgas COVID-19 Pantau Pilkada
Terakhir, dalam rapat Jokowi khawatir Pilkada 9 Desember dapat memicu penularan virus corona. Maka dari itu, Jokowi meminta Mendagri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Idham Aziz, dan Satgas COVID-19 memantau Pilkada.
“Saya juga minta kepada Mendagri, Kapolri dan Satgas daerah untuk memberi perhatian khusus pada proses pilkada, karena tinggal kurang lebih 2 minggu lagi agar tidak mengganggu pekerjaan besar kita yaitu menyelesaikan COVID-19 dan ekonomi,” ucap Jokowi.
Perintah paling penting dalam Pilkada adalah memastikan protokol COVID-19 dipatuhi oleh para penyelenggara, pemilih, kandidat, dan masyarakat umum.
“Tegakkan aturan, kemudian terus disiplin protokol kesehatan harus ketat, terutama pada saat hari pencoblosan dan kampanye-kampanye terakhir,” tuturnya.
Jokowi menyebut, hingga Minggu (22/13), rata-rata kasus aktif corona di Indonesia ada di posisi 12,78 persen. Jumlah itu lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yaitu 28,41 persen.
“Ini sudah baik. Rata-rata kesembuhan trennya membaik, sekarang 84,03 persen, ini juga lebih baik dari angka kesembuhan dunia yang capai 69,20 persen, ini agar terus kita perbaiki,” tutup Jokowi.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami