Internasional

AS Bayar Firma Hukum Orang Dekat Netanyahu Rp2,1 M Sebelum Pemindahan Kedutaan ke Yerusalem

BTN iklan

TEL AVIV (LEI) – Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan membayar sejumlah besar uang kepada firma hukum yang memiliki hubungan dekat dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di bulan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem.

Media Israel, Haaretz melaporkan, Washington membayar USD150.000 (sekira Rp2,1 miliar) kepada firma hukum E.S. Shimron, I. Molho, Persky & Co untuk biaya jasa legal yang diberikan kepada konsulat Amerika Serikat di Yerusalem dari 9 April sampai 14 Mei 2018. Periode itu merupakan masa pemindahan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Dua mitra di perusahaan tersebut diyakini dekat dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu: David Shimron adalah sepupunya dan pengacara pribadi keluarga, sementara Isaac Molho, saudara ipar Shimron, telah bekerja sebagai utusan pribadi Netanyahu pada banyak misi diplomatik.

Menurut Haaretz, perusahaan yang dimaksud telah mewakili Konsulat Amerika Serikat “terkait hal-hal yang menyangkut perencanaan dan pembangunan kamp ekonomi di Yerusalem dan hukum perburuhan Israel selama sekira 20 tahun,” tetapi tidak ada pembayaran lain yang dicatat di laman resmi pemerintah Amerika Serikat.

Molho dilaporkan telah menandatangani perjanjian konflik kepentingan sebelum menjadi utusan perdana menteri yang tidak dibayar, dan berjanji untuk tidak menangani masalah apa pun mengenai Konsulat Amerika Serikat di Yerusalem pada saat itu. Setelah diselidiki dalam kasus dugaan korupsi terkait pembelian kapal selam dan kapal rudal Israel dari Jerman yang dijuluki sebagai”Kasus 3000″, Molho, bersama dengan Shimron, meninggalkan pos diplomatiknya.

Saat Israel bersiap untuk mengubah konsulat di Yerusalem menjadi kedutaan, diketahui bahwa pemindahan itu membutuhkan pekerjaan baik pada gedung dan daerah sekitar gedung, termasuk pembangunan tembok setinggi 3,2 meter untuk memperkuat keamanan di sekitar wilayah diplomatik.

Menteri Keuangan Israel saat itu, Moshe Kahlon mengatakan akan menggunakan kewenangannya di bawah Undang-Undang Perencanaan dan Pembangunan untuk memberikan pengecualian izin pembangunan yang dibutuhkan untuk kedutaan. Namun, Jaksa Shachar Ben Meir meminta Jaksa Agung Avichai Mendeblit untuk tidak mengeluarkan izin pengecualian itu demi memastikan kesetaraan di hadapan hukum.

Menurut seorang sumber dari kantor perdana menteri yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Haaretz bahwa Netanyahu tidak berkoordinasi dengan firma hukum Shimron dan Molho untuk memberikan pengecualian izin bangunan tersebut. Kantor perdana menteri menambahkan bahwa pihaknya tidak mengetahui bahwa firma hukum tersebut mewakili kepentingan dari konsulat yang bertentangan dengan perjanjian konflik kepentingan yang disebutkan Molho. (okezone)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

3 Comments

  1. Excellent post. I was checking constantly this blog and I
    am impressed! Very helpful information specifically the remaining phase :
    ) I deal with such information much. I used to be seeking this
    certain info for a long time. Thank you and good luck.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami