Hukum

Asosiasi Desak Revisi Lagi

BTN iklan

JAKARTA/Lei  — Sejumlah asosiasi menginginkan ada revisi akhir pada RUU Persaingan Usaha lantaran dianggap belum mengakomodasi kepentingan pelaku usaha dan hanya memperkuat KPPU.

Ketua Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia Aziz Pane mengatakan isi dalam draf amendemen UU Persaingan Usaha terlalu dipaksakan. Menurutnya, regulasi yang dipaksakan secara berlebihan tidak akan menyehatkan persaingan usaha di Iindonesia.

“Kami menginginkan ada revisi konten substansi dalam UU Persaingan Usaha. Karena kami keberatan dengan mayoritas pasal yang dilakukan perubahan,” katanya usai diskusi Revisi Undang-Undang Persaingan Tidak Sehat di Jakarta, Rabu (2/11).

Adapun substansi yang dimaksud a.l. perubahan sistem denda, perubahan sistem merger, dan kewenangan penyadapan, penggeledahan serta penyitaan. Dia meminta Komisi VI DPR untuk mengundang kembali pelaku usaha sebelum UU disahkan.

Menurutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belum siap menerima penambahan kewenangan. Padahal, sumber daya manusia di otoritas pengawas persaingan tersebut dianggap belum cukup kuat untuk diberi kewenangan baru seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Krissantono menyampaikan hal senada.“Sekarang semua tindakan asosiasi yang sifatnya kumpul bersama diasosiasikan dan diduga kartel. Kami sampai takut kalau ingin rapat internal,” ujarnya.

Krissantono menambahkan, penguatan KPPU ini tidak menimbulkan gairah usaha para pelaku usaha. Mereka ketar-ketir jika tindakannya diidentifikasikan dengan persekongkolan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia Gunadi Shinduwinata menyayangkan bahwa pelaku usaha kurang diajak bicara secara intens. Dia meminta Komisi VI untuk meneliti lagi substansi UU yang direvisi.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono menambahkan bahwa SDM dalam KPPU harus dibenahi. Kalau tidak, hal itu dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenangan.

Karena itu, konsep superbody dalam KPPU harus dipisah. “Tidak bisa penyidik, penuntut dan hakim jadi satu. Itu bahaya dan bisa ada abuse of power dari KPPU.”

BERLEBIHAN

Menanggapi berbagai masukan itu, Ketua Panja Revisi UU No. 5/1999 Azam Azman Natawijana mengatakan pelaku usaha dinilai terlalu berlebihan dalam menanggapi Amendemen UU Persaingan Usaha.

Menurutnya, para pelaku usaha belum membaca keseluruhan draf revisi tersebut. Padahal, beberapa poin-poin perubahan diklaim akan lebih menguntungkan pelaku usaha dari sisi kepastian hukum dan efisiensi.

“Pelaku usaha perlu memahami secara komprehensif, jangan setengah-setengah. Mereka khawatir ada denda 30% dari omzet, padahal kami mengatur juga denda minimal 5%,” tuturnya.

Selain itu, penambahan wewenang KPPU seperti menggeledah, menyita dan menyadap hanya dilakukan kepada pelaku usaha yang tidak kooperatif dalam proses investigasi.

Artinya, KPPU tidak dapat sembarangan melakukan aksi penggeledahan, penyitaan maupun penyadapan. Lagipula, proses tersebut dapat dieksekusi oleh KPPU hanya dengan dampingan dan pengawasan Komisi VI DPR selaku badan pengawas.

“Kami adalah badan pengawas yang melahirkan UU baru ini jadi seluruh tindakan KPPU harus lapor kami. Dan kami juga menggandeng kepolisian untuk proses penyidikan,” tambahnya.

RUU ini, lanjutnya, sudah tahap final dan tidak bisa dilakukan perubahan karena sudah masuk di Badan Legislasi. Namun, masih ada tahap pembahasan dari pemerintah untuk beragumentasi mengenai masukan dari pelaku usaha. Adapun pihaknya menargetkan revisi UU selesai dan diketok pada Januari 2017.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf menuturkan RUU Persaingan Usaha akan dilengkapi dengan pedoman mengenai substansi revisi UU. Pedoman itu menjelaskan mengenai konsep persaingan usaha tidak sehat. Dengan begitu, pelaku usaha tidak perlu khawatir mengenai substansi yang dinilai kurang jelas.

Dia menolak KPPU dianggap sebagai superbody karena putusan KPPU masih bisa diuji di pengadilan negeri dan Mahkamah Agung.

Revisi UU juga akan lebih mengakomodasi perlindungan konsumen, dengan meniru konsep dari regulasi di negara maju.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close