HEADLINESHukumInternasionalLiputan

Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI): Alasan Investor Asing Lebih Memilih Arbitrase

BTN iklan

Jepang – LEI, Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), Dr Laksanto Utomo mengutip pernyataan Sekjen Tokyo Bar Association, Takahiro Ujihara mengatakan, lemahnya sistem hukum di indonesia akan memiliki dampak pada investasi dalam bidang infrastruktur. Semangat pemerintah dalam membangun infrastruktur harus didorong melalui penguatan sistem hukum untuk mendorong investasi.

Diketahui, Tokyo Bar Association (TBA), merupakan sebuah asosiasi praktisi hukum dari Jepang. Laksanto menjelaskan paparan dari Takahiro bahwa banyak investor Jepang yang akan maupun sudah melakukan investasi ke Indonesia mengalami kesulitan, khususnya dalam menyelesaikan sengketa hukum.

“Pihak asosiasi para praktisi hukum Jepang akan melakukan kerja sama dengan APPTHI melakukan tukar informasi sistem hukum di Jepang dan Indonesia,” kata Laksanto dalam diskusi terbatas di Jepang, Minggu (26/3/2017).

Sementara itu Profesor Faisal Santiago, anggota dewan penasehat APPTHI menambahkan, penumpukan berkas pengadilan yang ada di Indonesia dalam perkara sengketa perdata bisa diselesaikan melalui jalur arbitrase internasonal atau nasional. Selain itu, biaya dalam penyelesaian sengketan melalui arbitrase dapat dengan mudah mencapai kepastian hukum, ditambah waktunya cepat dan biaya lebih murah.

“Hampir semua investor asing memilih arbitrase dalam menyelesaikan sengketa investasinya. Semua pihak menyadari, biaya penyelesaian sengketa lewat pengadilan negeri cukup mahal dengan waktu cukup lama. Sementara jika lewat arbitrase waktunya cepat dan biaya murah, sementara kepastian hukum mudah dicapai. Sebaiknya dalam klausul perjanjian investasi antara Indonesia dan Jepang sebaiknya memanfaatkan lembaga arbitrase ,” kata Faisal.

Laksanto menambahkan, kondisi perpecahan yang dialami asosiasi hukum di Indonesia memiliki pengaruh bagi para investor untuk menggandeng kelompok asosiasi seperti Peradi dan Kongres Advokat Indonesia (KAI)

“adanya perpecahan asosiasi hukum di Indonesia seperti Peradi dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang hingga saat ini belum mampu diselesaikan oleh otoritas hukum Indonesia secara baik. Itu juga mempengaruhi pandangan para investor yang akan menggandeng asosiasi dalam menyelesaikan masalah hukum,” terangnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami