Multifinance

Aturan Fidusia Multifinance di Indonesia

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Menurut Undang Undang Nomor 42 tahun 1999, Fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Fedusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor.

Menteri Keuangan menetapkan peraturan terkait pembiayaan kendaraan bermotor yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 ini sudah berlaku sejak Oktober 2012.

PMK itu mengatur tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.

Pertimbangan penerbitan peraturan itu antara lain untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan.

Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai UU yang mengatur mengenai jaminan fidusia.

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut berlaku pula bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasar prinsip syariah dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing).

Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor jika Kantor Pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam UU mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan tersebut, dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.

Perusahaan pembiayaan yang telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan fidusia sebelum berlakunya PMK Nomor 130/PMK.010/2012, dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia sesuai kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen.

Seperti Apa Kenyataannya?

Dikutip dari Kompas, tiap-tiap perusahaan pembiyaan kendaraan bermotor di Indonesia memiliki aturan tentang hal itu. Tak terkecuali Adira Finance.

Menurut Niko Kurniawan, Deputy Director–Head of Retail Car Financing Adira Finance, penarikan mobil atau sepeda motor dari tangan kreditor dilakukan tergantung pada situasi. Maksudnya, jika orangnya memang bermasalah, maka satu hari telat bayar, kendaraan akan langsung ditarik.

“Kondisinya misal telat satu hari, dan orangnya dihubungi tidak menjawab atau membawa kabur, atau kendaraannya sudah tidak di tangannya lagi. Itu akan langsung dicari dan ditarik,” kata Niko

Apakah saat menarik kendaraan dari tangan kreditor yang bermasalah, Adira Finance menggunakan jasa debt collector?

“Tergantung dari siapa orang yang melakukan kredit. Kalau memang orang itu mafia, kita harus menggunakan jasa penagih utang dan tidak harus menunggu lama-lama,” kata Niko.

Pihak Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) , dikutip dari Tribunnews, mengatakan bahwa kehadiran debt collector sering ditolak oleh nasabah. Mereka menilai debt collector menjalankan tugasnya untuk menarik kendaraan bermotor yang kreditnya macet.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno meminta lembaga pembiayaan menggunakan kontrak di dalam UU Fidusia saat akad pembelian motor. Karena di dalam regulasi tersebut mewajibkan nasabah ikhlas jika tidak mampu membayar kredit.

“Dibuatkan satu pernyataan pengikatan Fidusia. Saat dia (nasabah) tanda tangan, mengerti selama masa kredit, harus secara sukarela menyerahkan,” ujar Suwandi. Selain itu debt collector sudah dibantu oleh Polri saat menyita kendaraan bermotor. Pasalnya 80 persen laporan warga protes saat ditarik kendaraan bermotor karena tidak mampu bayar cicilan.

Suwandi menambahkan saat kredit tidak mampu dibayar, nasabah mencoba pindah tangan kendaraan bermotor. Hal itu bisa dicegah melalui UU Fidusia. “Kalau nasabah mau melapor pindah tangan sudah salah,” jelasnya.

Picu Tindak Kriminal

Pada Juni 2017 lalu, Bareskrim Polri mengumpulkan ratusan lembaga pembiayaan konsumen (LPK) atau biasa yang disebut leasing. Polri melakukan sosialisasi untuk mencegah tindak pidana dalam penarikan objek fedusia.

Kegiatan ini diikuti oleh 178 LPK di aula Bareskrim Polri, Jl Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2017).

“Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah timbulnya tindak pidana dalam melakukan penarikan kendaraan yang gagal bayar atau kredit macet,” ujar Direktur Tipidekdsus Bareskrim Brigjen Agung Setya dalam keterangan pers.

Selain Agung, hadir Andra Sabta selaku Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan OJK dan Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Suwandi Wiratno. Agung menjelaskan banyak dampak hukum yang timbul dalam penarikan kendaraan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Contohnya adalah penganiayaan, perampasan, dan perampokan.

“Tentunya hal ini harus dihindari, dan harus menjadi perhatian lembaga pembiayaan,” ucap Agung.

Pada kesempatan tersebut, Agung menyampaikan, sebelum dilakukan penarikan, harus dipastikan legalitas objek yang menjadi jaminan fidusia. Legalitas itu di antaranya sudah memiliki sertifikat fidusia. Selain itu, pelaksana penarikan kendaraan yang menjadi objek fidusia harus disertai dengan surat tugas.

“Di samping itu, diharapkan adanya sertifikasi terhadap pelaksana yang melakukan penarikan, sehingga dapat mengimplementasikan SOP dalam pelaksanaan tugasnya,” lanjut Agung.

Polri telah menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Jaminan Fidusia, sehingga diharapkan lembaga pembiayaan dapat meminta bantuan kepada Polri jika akan melakukan penarikan kendaraan. Agung mengatakan Polri akan memberikan pendampingan kepada lembaga pembiayaan dalam melakukan penarikan apabila sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Hal ini untuk memberikan rasa aman dan perlindungan, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga pembiayaan,” tutupnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

2 Comments

  1. banyak masyarakat masih belum mengetahui tentang pentingnya sertifikat fidusia atas penarikan kendaraan yg dilakukan oleh pihak leasing. dan hendaknya pihak leasing agar segera melakukan pendaftaran jaminan fidusia utk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan asas publisitas bagi kedua belah pihak (konsumen &leasing). konsumen harus berhati-hati pd saat akan menerima kendaraan, pastikan bhw kendaraan tsb telah memiliki sertifikat fidusia. dan mengetahui surat-surat yg sah sblm terjadi penarikan kendaraan,guna menghindari konflik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close