Hukum

ATURAN TURUNAN: Perpres Incar Pemegang Paten Asing

BTN iklan

JAKARTA/Lei — Salah satu aturan turunan Undang–Undang No. 13/2016 tentang Paten menyasar pemegang paten yang kebanyakan dari luar negeri, dan tidak membuat produknya di Tanah Air.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Kemenkumham Timbul Sinaga mengatakan sejak diterbitkan tahun lalu, banyak negara yang merespons hadirnya kebijakan terbaru mengenai paten nasional.

Salah satunya soal, kewajiban pemegang paten dalam membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 20 UU tentang Paten.

Berbeda dengan pasal lain yang penjabarannya dibuatkan dalam beleid setingkat Peraturan Menteri, untuk Pasal 20 ini dijelaskan menggunakan Peraturan Presiden.

“Memang sasarannya untuk pemegang paten yang kebanyakan dari luar, dan tidak membuat produknya di Tanah Air. Salah satunya sektor farmasi. Mengenai respons dari negara lain memang ada,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (5/6).

Perpres yang sedang disusun ini juga membicarkaan penjabaran penggunakan proses produksi, harus menunjang transfer teknologi, serta penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.

Nantinya akan dibentuk tim yang memutuskan atau merekomendasi permintaan pemegang paten untuk menunda produksi. Tim yang dibentuk oleh Presiden ini akan melihat alasan-alasan pemilik paten, apakah relevan untuk dikabulkan atau malah ditolak.

Timbul mengatakan beberapa negara keberatan terkait dengan kewajiban produksi di dalam negeri, misalnya sektor farmasi. Menurutnya, pemegang paten sektor farmasi banyak yang tidak membuat produknya di Tanah Air dan memilih untuk impor.

“Mereka sudah benar, karena merespons dan menanyakan kejelasan. Kita pun punya kepentingan nasional, jadi harus diutamakan,” tambahnya.

Hak eksklusif yang dimiliki pemilik paten dianggap menjadi salah satu indikator mengapa harga produk paten terbilang tinggi. Timbul mengatakan dengan memproduksinya di dalam negeri, ada kemungkinan harga terpangkas, dan juga memberikan nilai tambah.

TIDAK SIAP

Sementara itu, pelaku industri mengaku tidak sepenuhnya siap jika produk paten yang dipasarkan untuk pasar lokal juga harus diproduksi di Tanah Air.

Direktur Eksekutif International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG) Parulian Simanjuntak mengatakan konsumsi obat paten di sebuah negara tidak selalu besar, maka jika harus dipaksakan untuk diproduksi di dalam negeri, perhitungan ekonominya tidak menguntungkan.

Menurutnya, konteks transfer teknologi sebaiknya dipandang secara luas. Misalnya, setiap memasarkan produk baru, manufaktur harus mengeluarkan investasi untuk mengedukasi dokter. Akan tetapi, jika dipandang secara sempit transfer teknologi selalu dikaitkan dengan pembangunan pabrik.

“Sebagai investor dalam menemukan produk ini mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, dengan peluang mendapatkan keuntungan tidak lama. Karena amanat ini untuk semua produk paten, tentu sepertinya farmasi juga dirugikan,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga disarankan untuk mengembangkan konsep paten. Pasalnya, bagi dengan kategori second used product atau produk yang didaftarkan dari suatu penemuan yang sudah ada, tidak bisa disebut sebagai paten.

Menurutnya, dengan begitu kemampuan inovasi periset dalam negeri seakan tidak dihargai. “Padahal untuk melakukan riset dari formulasi awal tentu tidak mudah. Hal ini yang sepertinya tidak diperhatikan,” katanya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami