Hukum

Bank Mandiri Minta Perbaikan Proposal

BTN iklan

JAKARTA/Lei  — PT Bank Mandiri Tbk. minta waktu sepekan agar debiturnya, PT Kimas Sentosa memperbaiki rencana perdamaian sebelum dilakukan voting yang menentukan pailit tidaknya peritel ponsel itu.

Pengunduran waktu pemungutan suara atas proposal debitur dilakukan setelah mayoritas kreditur menolak agar masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Kimas diperpanjang.

Dalam rapat kemarin, PT Kimas meminta perpanjangan PKPU tetap selama 60 hari. Namun, tiga kreditur konkuren yakni Herwin Soedjito (pemohon PKPU), Dianto, dan PT Air Hidup menolak. Ketiganya memiliki tagihan terverifikasi senilai Rp41,92 miliar, Rp17,82 miliar dan Rp5,52 miliar.

Permintaan perpanjangan PKPU hanya disetujui oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku kreditur separatis sekaligus konkuren. Dengan begitu, perpanjangan PKPU tetap ditolak berdasarkan Pasal 291 ayat (1) huruf a UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Seluruh kreditur akhirnya menyepakati permintaan Bank mandiri agar Pemungutan suara terhadap proposal perdamaian diundur sepekan, dari jadwal Kamis (8/6) menjadi Selasa (13/6).

Bank Mandiri sendiri mengendus iktikad tidak baik dari perusahaan peritel telepon seluler itu, lantaran PT Kimas Sentosa kurang serius dalam merestrukturisasi utangnya.

Meskipun begitu, bank tidak ingin debitur pailit lantaran kewajiban PT Kimas ke BMRI cukup besar, total mencapai Rp693,10 miliar. BMRI bertindak sebagai kreditur separatis yang menjaminkan haknya dengan tagihan Rp373,52 miliar, sekaligus bertindak sebagai konkuren atau tanpa jaminan dengan piutang Rp319,59 miliar.

Perwakilan internal Bank Mandiri Hasmi Usman mengatakan pihaknya belum dapat memberikan suara terkait proposal perdamaian. Pasalnya, proposal yang disodorkan oleh debitur masih dianggap sebagai kertas kosong oleh BMRI.

Dalam rapat kreditur, Hasmi menyampaikan proposal perdamaian tidak menjelaskan bukti bahwa debitur sanggup membayar utang. Debitur tidak melengkapi proposalnya dengan data dan dokumen yang lengkap.

Padahal, pihak perbankan sangat membutuhkan dokumen debitur untuk diteliti lebih lanjut di internal perseroan. Hal ini dilakukan untuk melihat prospek pembayaran utang debitur.

“Apakah ini memang yang diminta oleh debitur untuk pailit,” katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (8/6). Hasmi meminta debitur segera menyerahkan dokumen keuangan kepada pengurus PKPU.

BMRI mengklaim masih mengedepankan damai melalui PKPU yang realistis, dan tidak ingin membunuh debitur agar jatuh pailit. Menurut Hasmi, jalur pailit adalah yang terburuk bagi pihak bank lantaran terdapat piutang BMRI yang tidak dijamin.

Lagipula, jaminan yang dipegang BMRI selaku kreditur separatis hanya berupa aset tanah, bangunan dan inventori. Aset tersebut, lanjut Hasmi, sama sekali tidak menutup tagihan bank.

“Kalau debitur niatnya baik, ya bisa lanjut usaha untuk membayar utangnya,” tuturnya.

Sementara itu, kreditur lainnya tegas menolak revisi proposal teranyar PT Kimas. Dimas Aribowo yang mewakili Herwin Soedjito dan Dianto mengatakan perubahan proposal tidak signifikan.

TIDAK SIGNIFIKAN

Sebelumnya, debitur menuliskan akan membayar kewajibannya kepada seluruh kreditur dalam 10 tahun. Dalam proposal terbaru, debitur memangkas waktu penyelesaian utang menjadi 7 tahun.

“Ini sama saja, tidak ada perubahan signifikan. Untuk konkuren tolong waktunya dipangkas lagi,” katanya.

Perwakilan dari PT Air Hidup meminta penyelesaian utang kepada kreditir konkuren diselesaikan dalam 6 bulan saja mengingat tagihan konkuren kecil jika dibandingkan separatis.

Sebelumnya, kuasa hukum Kimas Sentosa Ambari mengatakan pihaknya telah mengakalkulasi waktu pembayaran berdasarkan kemampuan perusahaan.

“Perusahaan sedang dalam kesulitan keuangan, jadi ini adalah kemampuan kami,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu pengurus PKPU Kimas Sentosa Ferdie Soethiono menghimbau agar debitur lebih serius. Dia meminta debitur merombak dan memperbaiki lagi proposal perdamaian dengan iktikad baik.

“Debitur harus jelas dan jangan main-main agar kejadian yang tidak diinginkan tidak terjadi,” katanya dalam rapat kreditur.

Dia meminta debitur untuk segera menyerahkan dokumen perusahaan kepada pengurus. Menurutnya, tim pengurus telah melakukan berbagai cara untuk medekati debitur. Pengurus juga telah mengunjungi kantor debitur namun hanya diterima oleh karyawan saja.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami