Hukum

Banyak Kejanggalan, KPK Kasasi Vonis Bebas Bupati Non Aktif Rohul

BTN iklan

 

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mengajukan kasasi terhadap vonis bebas Bupati Rokan Hulu (Rohul) nonaktif yang diputus bebas oleh Pengadilan Tindan Pidana Korupsi Pekanbaru, Riau. Kasasi bakal diajukan karena vonis itu dinilai banyak kejanggalan.

“Kami menemukan ada sejumlah kejanggalan di putusan tersebut yang akan kami argumentasikan lebih dalam dalam upaya hukum kasasi di MA,” tandas Febri Diansyah, Juru Bicara KPK, di Jakarta, Kamis malam (23/2).

KPK menilai demikian, karena menurut Febri, putusannya tidak sejalan dengan putusan terdakwa sebelumnya dalam perkara suap pengesahan APBD Perubahan 2014 dan APBD Riau 2015 yang di antaranya sudah berkekutan hukum tetap (inkracht).

Dalam sidang perkara terdakwa Anggota DPRD Riau, Ahmad Kirjauhari, ungkap Febri, terungkap fakta bahwa Ahmad bersama-sama dengan legislator lainnya, yakni Johar Firdaus dan Suparman menerima hadiah atau janji dari Gubernur Riau, Annas Maamun.

“Di perkara sebelumnya sudah berkekuatan hukum tetap. Ahmad Kirjauhari sudah divonis oleh pengdilan Tipikor Pekanbaru pada bulan Desember 2015 dengan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta,” katanya.

Febri menandaskan, kasus suap pengesahan APBD-Perubahan 2014 dan APBD Riau 2015 ini tidak berdiri sendiri karena melibatkan para pelaku, di antaranya Ahmad Kirjauhari dan Gubernur Riau Annas Maamun. “Kita juga sudah menangani perkara-perkata yang lain termasuk perkara ini,” tandas Febri.

Majelis hakim yang diketuai Rinaldi Triandoko memvonis bebas Suparman karena dinyatakan tidak terbukti menerima hadiah atau janji. Majelis memerintahkan kepada jaksa agar membebaskan Suparman dari tahanan dan memulihkan nama baiknya.

Sementara untuk terdakwa lainnya, majelis memvonis Johar Firdaus 5,6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima hadiah atau janji.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum KPK mendakwa Suparman dan Johar Firdaus selaku Anggota DPRD dan Ketua DPRD Riau, bersama-sama menerima hadiah atau janji sekitar Rp 1 milyar dari Gubernur Riau Annas Maamun terkait pengesahan APBD Riau tahun 2014 dan 2015 tersebut.

“Di satu dakwaan ada dua orang terdakwa yaitu Johar Firdaus dan Suparman. Terdakwa diajukan ke persidangan bersama-sama dalam inikasi suap pada pengesahan RAPBD P 2014 dan APBD 2015,” kata Febri.

 

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami